Geledah Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, KPK Sita Uang Puluhan Juta Rupiah

Geledah Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, KPK Sita Uang Puluhan Juta Rupiah
Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019 dini hari. ( Foto: Antara / Aditya Pradana Putra )
Fana Suparman / JAS Senin, 14 Oktober 2019 | 08:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang puluhan juta rupiah saat menggeledah rumah dinas Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara Uang.

Uang sejumlah Rp 54 juta dan 2.600 dolar AS itu disita di kamar Agung lantaran diduga terkait dengan kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan.

"Di Rumah Dinas Bupati disita uang Rp 54juta dan 2.600 dolar AS," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

Rumah dinas Agung Ilmu Mangkunegara digeledah tim penyidik pada Rabu (9/10/2019). Selain rumah Dinas Bupati, tim penyidik juga menggeledah 12 lokasi lainnya pada Kamis (10/10/2019) dan Jumat (11/10/2019).

Selama tiga hari itu, tim penyidik menggeledah rumah pribadi Agung Ilmu Mangkunegara, dan rumah lima tersangka lainnya kasus ini, yaitu rumah Raden Syahril yang merupakan orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara; Kadis Perdagangan Wan Hendri, dua pihak swasta bernama Chandra Safari dan

Hendra Wijaya Saleh serta dua rumah milik Kadis PUPR Syahbuddin. Tim penyidik juga menggeledah Kantor Dinas Perdagangan dan Kantor Dinas PUPR. Tak hanya uang tunai, dari rangkaian penggeledahan tersebut, tim penyidik juga menyita dokumen-dokumen penting terkait kasus suap ini.

"Dari lokasi penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Dinas PerdaganganPerdagangan," kata Febri.

Tim penyidik bakal mempelajari dokumen-dokumen yang telah disita. Tim juga akan mendalami keterkaitan uang yang disita di rumah dinas bupati dengan kasus suap ini.

"Berikutnya kami akan mempelajari lebih lanjut dokumen-dokumen dan mendalami indikasi keterkaitan uang yang ditemukan di kamar di rumah dinas Bupati tersebut dengan fee proyek di Lampung Utara," kata Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pemkab Lampung Utara.

Tak hanya Agung, status tersangka juga disematkan KPK terhadap orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara bernama Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR, Syahbuddin; dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri serta dua pihak swasta bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Utara, Minggu (7/10/2019).

Agung Ilmu Mangkunegara diduga menerima suap dari Hendra Wijaya Saleh melalui Wan Hendri selaku Kadis Perdagangan sebesar Rp 300 juta. Sebanyak Rp 240 juta kemudian diserahkan Wan Hendri kepada Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara.

Sementara Rp 60 juta lainnya masih berada di tangan Wan Hendri. KPK menyita uang Rp 200 juta di kamar Agung Ilmu Mangkunegara saat menangkapnya di rumah dinas Bupati Lampung Utara.

Uang ratusan juta ini diduga merupakan suap terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara. Proyek-proyek tersebut, yakni pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai dengan nilai proyek Rp 1,073 miliar serta pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1,3 miliar serta konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat Tata Karya (DAK) senilai Rp 3,6 miliar.

Di sisi lain, saat baru dilantik sebagai Bupati Lampung Utara pada 2014 lalu, Agung Ilmu Mangkunegara mensyaratkan jika Syahbuddin ingin menjadi Kadis PUPR harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR.

Sementara Chandra Safari merupakan rekanan Pemkab Lampung Utara. Selama dua tahun terakhir atau sejak 2017 sampai dengan 2019, Chandra Safari setidaknya telah mengerjakan 10 proyek di Kabupaten Lampung Utara. Sebagai imbalan atau fee, Chandra Safari diwajibkan menyetor uang pada Agung Ilmu Mangkunegara melalui Syahbuddin dan Raden Syahril.

Sekitar bulan Juli 2019, Agung Ilmu Mangkunegara telah menerima Rp 600 juta; sekitar akhir September sebesar Rp50 juta dan pada 6 Oktober, diduga menerima Rp 350 juta. Saat OTT kemarin, tim Satgas menyita uang tunai sebesar Rp 440 juta di rumah dan mobil Raden Syahril.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Syahbuddin dan Wan Hendri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.

Sementara, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan