Penyuap Bupati Talaud Mulai Jalani Hukuman di Lapas Tangerang

Penyuap Bupati Talaud Mulai Jalani Hukuman di Lapas Tangerang
Tersangka kasus suap di Kabupaten Kepulauan Talaud Bernard Hanafi Kalalo (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019. Bernard Hanafi Kalalo diperiksa KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Fana Suparman / MPA Kamis, 10 Oktober 2019 | 17:23 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi pengusaha Bernard Hanafi Kalalo ke Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Klas I Tangerang, Banten, Kamis (10/10/2019). Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2019 yang menjerat Bernard telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Bernard merupakan terpidana penyuap Bupati Kepulauan Talaud nonaktif Sri Wahyumi Maria Manalip.

"KPK telah melakukan eksekusi terhadap Narapidana Bernard Hanafi Kalalo dalam perkara suap terhadap Bupati Kepulauan Talaud. Eksekusi dilakukan ke Lapas Klas I Tangerang pada Rabu, 9 Oktober 2019," kata Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat Kamis (10/10/2019).

Diketahui, Bernard Hanafi Kalalo divonis 1 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Bernard terbukti memberikan suap kepada Sri Wahyumi dengan total sekitar Rp 591 juta. Rincian uang dan barang yang diberikan adalah uang Rp 100 juta, satu unit telepon selular (ponsel) satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp 28 juta, tas tangan merek Channel senilai Rp 97,36 juta, tas tangan merek Balenciaga senilai Rp 32,995 juta.

Selanjutnya, jam tangan merek Rolex senilai Rp 224,5 juta, cincin merek Adelle senilai Rp 76,925 juta dan anting merek Adelle senilai Rp 32,075 juta sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 591 juta. Suap tersebut diberikan agar Sri Wahyumi membantu memenangkan perusahaan yang dipergunakan Bernard Hanafi Kalalo dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo Tahun Anggaran 2019.

"Eksekusi dilakukan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan