Rommy Pertanyakan Hilangnya Nama Khofifah di Surat Dakwaan KPK

Rommy Pertanyakan Hilangnya Nama Khofifah di Surat Dakwaan KPK
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (dua kiri), memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / WBP Senin, 23 September 2019 | 17:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mempertanyakan hilangnya nama peran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa dan Ketua Umum ‎PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU), KH Asep Saifuddin Halim dalam surat dakwaan terhadap dirinya. Padahal, Romy mengatakan dalam persidangan dengan terdakwa sebelumnya telah terungkap peran Khofifah dan Asep. Bahkan, kata Rommy, Khofifah dan Asep mengaku merekomendasikan mantan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

"Dari uraian dakwaan, sengaja dihilangkan peranan Gubernur Jawa Timur, ‎Khofifah Indarparawansa dan Ketum PP Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim," kata Rommy saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9/2019).

Meski demikian, Rommy menilai wajar jika Khofifah rekomendasikan‎ Haris Hasanuddin selaku kepala Kanwil Kemenag Jatim karena ingin semua pemangku kepentingan di Jatim memiliki kualifikasi. Apalagi, kata Romy, mertua Haris bernama Roziki merupakan Ketua Tim Sukses Pemenangan Khofifah dalam Pilkada 2018. Demikian pula dengan Kiai Asep. Romy menilai wajar Kiai Asep merekomendasi Haris yang merupakan santrinya karena berkepentingan terkait penempatan guru-guru madrasah se-Jatim. ‎ "Karenannya wajar jika Kiai Asep menghendaki agar Pimpinan Kanwil Kemag Jawa Timur yang memiliki kewenangan penerbitan Surat Keputusan penempatan kepada dan guru-guru madrasah se-Jatim adalah orang yang dia bisa perintah sewaktu-waktu, sebagaimana kesaksian Kyai Asep di Persidangan Haris dan Muafaq, bahwa Haris Hasanuddin adalah santrinya," kata Rommy.

Rommy meyakini penyidik KPK memiliki bukti-bukti mengenai intensitas komunikasi ‎antara Asep dengan dirinya terkait Haris. Rommy lantas mengklaim kiai Asep pernah menguhubungi dirinya, langsung dari Makkah mengenai Haris. Peristiwa itu, ungkap Rommy, terjadi saat menjalani ibadah umrah tasyakuran bersama Khofifah dan rombongan atas kemenangan di Pilkada Jatim 2018. "Karenanya saya perlu tekankan peristiwa ini karena saat saya sampaikan kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, tentang nominasi di Lingkungan Kanwil Kemenag Jatim, jelas saya sedang menjalankan fungsi representasi selaku anggota DPR," kata Rommy.

Menurut Rommy, KPK tidak dapat membedakan bahkan mencampuradukan antara peran representasi dirinya sebagai anggota DPR dan intervensi. Dikatakan, apa yang dilakukannya merupakan representasi sebagai anggota DPR, bukanlah intervensi sebagai Ketum PPP terhadap Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. "KPK tidak mampu, atau tidak mau, membedakan antara ‘intervensi’ dan menjalankan fungsi ‘representasi’ yang wajib dilaksanakan seorang anggota DPR. Jika setiap aspirasi yang diteruskan seorang anggota DPR kepada pejabat terkait dihukumi sebagai intervensi, maka ratusan anggota DPR bisa masuk penjara semua," kata Rommy.

Diare, Sidang Mantan Ketum PPP Ditunda

Secara yuridis, Rommy mengklaim tidak memiliki kaitan formal apapun dengan kedudukan Lukman selaku Menteri Agama. Rommy menyebut bahwa dia bukan atasan Lukman, sehingga tidak mungkin melakukan intervensi. Sebagai Menteri Agama, Lukman tidak bertanggung jawab ke Romy tapi bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sementara di PPP, Lukman menjabat sebagai Ketua Majelis Pakar yang kedudukannya tidak berada di bawah ketua umum. Menurut Rommy, ada tiga majelis di DPP PPP yaitu Majelis Syariah yang saat ia masih menjabat Ketum PPP diketuai KH Maimun Zubair, ada Majelis Pertimbangan yang saat itu dipimpin Suharso Monoarfa dan Majelis Pakar yang hingga saat ini dipimpin Lukman.

"Secara organisasi, ketiganya tidak di bawah Ketum dan karenanya tidak bisa diperintah oleh Ketua Umum. Sebagaimana tidak mungkinnya saya memerintah almarhum wal maghfurlah KH. Maimoen Zubair saat beliau masih menjabat," kata Romy.

Apalagi Lukman merupakan politisi senior di PPP. Lukman sudah bergabung di kepengurusan DPP PPP sejak tahun 1992, sedangkan Rommy baru gabung sebagai Pengurus Harian DPP PPP pada tahun 2007. "Dengan demikian dakwaan 'intervensi' itu sangat mengadaada dan di luar akal sehat. Bagaimana seorang yang tidak memiliki kewenangan, baik formal berdasarkan aturan negara, maupun organisasional berdasarkan aturan partai, bisa mengintervensi kewenangan seorang Menteri," kata Rommy.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Rommy menerima uang Rp 325 juta dari Haris Hasanudin agar lolos seleksi dan dilantik sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Dalam surat dakwaan, Roky didakwa menerima suap bersama-sama Menag Lukman Hakim Saifuddin. Keduanya disebut melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin tersebut. Tak hanya dari Haris, dalam perkara jual beli jabatan ini, Romy juga didakwa Jaksa menerima Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.



Sumber: Suara Pembaruan