Polda Jatim Terbitkan DPO bagi Veronica Koman

Polda Jatim Terbitkan DPO bagi Veronica Koman
Veronica Koman (kanan) dalam foto yang diunggah di akun Facebook personalnya. ( Foto: Dokumentasi Facebook )
Aries Sudiono / FMB Sabtu, 21 September 2019 | 10:12 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Penyidik Sub Direktorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim akhirnya menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Veronica Koman (21), tersangka kasus ujaran kebencian dan hoaks atas peristiwa aksi demo di depan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Kota Surabaya, 17 Agustus baru lalu. Surat DPO itu diterbitkan setelah yang bersangkutan tidak mengindahkan surat panggilan kedua hingga melewati batas waktu, Rabu (18/9/2019) baru lalu.

“Kami mengeluarkan DPO, ini setelah Mabes Polri melakukan gelar perkara kemarin menyusul tidak dipenuhinya surat panggilan kedua oleh yang bersangkutan yang telah kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim di Surabaya, Jumat (20/9/2019). Dijelaskan lebih lanjut bahwa sebelum penerbitan DPO, penyidik telah melakukan upaya paksa pencarian ke rumah Veronica yang ada di Jakarta. Namun petugas yang menggeledah rumah tersangka, tidak menemukannya.

Sebelumnya penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengirim surat panggilan kedua atas nama Veronica Koman, pekan lalu. Pemanggilan ini untuk pemeriksaan dengan status tersangka pada 13 September 2019. Polda Jatim menurut Kapolda sudah memberi waktu tambahan hingga lima hari. Namun, tersangka tak memenuhi panggilan dan saat ini berada di Australia.

Diketahui, Veronica Koman ditetapkan tersangka atas kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya pada 17 Agustus 2019. Menurut penyidik, Veronica Koman telah memprovokasi melalui media sosial Twitter, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Tulisannya dinilai dibuat tanpa fakta yang sebenarnya dan disebar ke dalam maupun luar negeri. Semua konten hoaks yang disebarkannya bernada provokasi tanpa didasarkan fakta yang ada di lapangan.

“Jadi setelah digeledah, ternyata Veronica Koman memang tidak ada di rumahnya, di Jakarta,” ujar Kapolda Jatim. 

Polda Jatim juga akan mengeluarkan red notice yang akan dikirim ke Prancis dan kemudian akan disebar ke-190 negara yang telah bekerja sama secara internasional. 

Atas perbuatannya, Veronica Koman dijerat dengan pelanggaran pasal berlapis yakni Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.

Danramil
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dari aksi demo di depan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus lalu, penyidik terlebih dahulu sudah menetapkan oknum petugas Linmas Kecamatan Tambaksari, SA alias Samsul Arifin (34) sebagai tersangka kedua. Sedangkan Tri Susanti alias Mak Susi (56) selaku koordinator atau mobilisator aksi pengepungan asrama oleh beberapa kelompok organisasi massa dalam aksi demo di depan asrama itu sebagai tersangka pertama kasus ujaran kebencian dan rasis.

Mak Susi dijerat pelanggaran Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP. Baik Mak Susi maupun Samsul Arifin langsung ditahan untuk waktu 20 hari guna mempercepat proses penyusunan berita acara pemeriksaan.

Peristiwa aksi pengepungan asrama di Jalan Kalasan, Surabaya itu juga menyeret dua oknum anggota TNI AD, masing-masing mantan Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor (Inf) NHI dan anak buahnya, Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat sebagai tersangka. Keduanya diperiksa penyidik Detasemen Polisi Militer (Den POM) Dam V/Brawijaya sebagai tersangka pelaku tindak indispliner terkait kasus ujaran rasis di depan asrama mahasiswa Papua. Menurut Kapendam V Brawijaya Letkol Imam Haryadi, penyidik Denpom

“Penyidik tidak bisa menjerat keduanya terkait ujaran rasis, karena tidak ada bukti kuat. Namun dari keterangan para saksi serta barang bukti rekaman video singkat itu mereka cukup bukti untuk dijerat pelanggaran melakukan tindak indispliner karena tidak sesuai dengan arahan pimpinan yang wajib mengedepankan komunikasi persuasif,” ujar Kapendam V Brawijaya Letkol Imam Haryadi. Kini berkas perkara penyidik Denpom Dam V/Brawijaya sudah dilimpahkan ke Oditur Militer guna kepentingan penuntutan.

Aliran Dana
Sebelumnya, Polda Jatim juga menemukan enam rekening baru milik tersangka kerusuhan Papua, Veronica Koman. Aliran dana dalam jumlah besar masuk ke sana. Veronica juga diketahui sering menarik uang dan bertransaksi dari enam rekening itu dari berbagai wilayah konflik, termasuk Papua. Namun, penyidik masih merahasiakan enam rekening bank yang dimaksud. “Veronica sering menarik uang dari rekening itu,” ujar Irjen Pol Luki Hermawan.

Dengan tambahan enam rekening tersebut, berarti total tersangka memiliki delapan karena dua rekening sebelumnya telah terdeteksi penyidik di antaranya rekening yang dipakai untuk transfer beasiswa dari Pemerintah Indonesia. Kapolda tidak menjelaskan asal-usul pasokan dana yang masuk ke delapan rekening Veronica Koman dan penggunaannya terkait aksi provokasi terhadap warga masyarakat Papua dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Luki, penarikan dana yang dilakukan Veronica Koman cukup besar untuk ukuran mahasiswa penerima beasiswa strata dua dari Pemerintah Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan