Menkumham: Tidak Setiap Hukum Adat Berlaku di RUU KUHP

Menkumham: Tidak Setiap Hukum Adat Berlaku di RUU KUHP
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) memberikan keterangan pers terkait penundaan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Jakarta, 20 Sept. 2019. ( Foto: ANTARA )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 21 September 2019 | 10:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dinilai berpotensi memicu efek negatif terhadap sektor swasta. Kekhawatiran ini menyangkut adopsi hukum adat.

Pasal 2 (1) RUU KUHP menyebutkan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini".

Sementara penjelasan Pasal 2 (1) berbunyi, “Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik) adat, perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari peraturan daerah masing-masing. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat”.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menjelaskan adopsi Hukum Adat dalam RUU KUHP. Dikatakan, hukum adat atau The Living Law dihargai dalam konstitusi Indonesia. Namun, hal itu tidak berarti setiap hukum adat yang ada di tengah masyarakat menjadi berlaku.

"Dalam konstitusi kan hukum adat kita dihargai, tetapi tidak berarti setiap hukum adat yang ada jadi berlaku. tidak," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Yasonna mengatakan, hukum adat yang relevan dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM dan norma umum lainnya akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, hukum adat tersebut dikodifikasi.

"Hukum-hukum adat ini harus yang punya, satu tidak bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, tidak bertentangan dengan HAM, menganut azas universal , dan undang-undang yang ada," katanya.

Setelah dikodifikasi dan dikompilasi, Presiden nantinya akan menetapkan peraturan. Untuk hukum adat yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD, HAM, dan azas universal tidak akan masuk dalam peraturan kompilasi.

"Setelah dikompilasi dia akan kemudian berbentuk sebuah buku peraturan adat dari negara. Misalnya, adat mencuri lembu atau kuda, atau B2 di kampung cukup dengan temu-temu adat. Ada di Papua cukup dengan bakar batu misalnya, lalu (hukum adat) di Bali. Tetapi yang dipakai itu harus yang memenuhi prinsip itu tadi dan yang masih dipraktikkan dalam masyarakat adat," paparnya.

Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Muladi menambahkan, konstitusi UUD 1945 hingga UU Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai hukum adat. Untuk itu, diadopsinya hukum adat dalam RUU KUHP bukan sesuatu yang mengada-ada.

"Tapi kita menghidupkan apa yg dihidupkan oleh konstitusi the living law ini," katanya.

Muladi yang juga mantan Menteri Kehakiman menjelaskan tidak seluruh hukum adat dapat berlaku. Selain harus berkesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, HAM dan azas umum, hukum adat dapat berlaku sepanjang suatu tindakan tidak diatur dalam KUHP.

"Kalau sudah diatur KUHP ya harus KUHP tetapi kalau tidak ada bandingannya dan itu masih berlaku sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat setempat itu yang dimaksudkan. Ini penting sekali karena kita harus menghormati hak-hak adat seperti dalam konstitusi," papar Muladi yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro.



Sumber: Suara Pembaruan