Petrus Selestinus: Penyerahan Mandat Pimpinan KPK Bentuk Pemboikotan

Petrus Selestinus: Penyerahan Mandat Pimpinan KPK Bentuk Pemboikotan
Petrus Selestinus ( Foto: istimewa )
Asni Ovier / AO Sabtu, 14 September 2019 | 12:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Ketua KPK Agus Rahardjo, secara terbuka telah menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyerahan mandat yang bisa ditafsirkan sebagai tindakan berhenti secara serentak dan kolektif itu jelas tidak prosedural bahkan merupakan tindakan pemboikotan atau insubordinasi.

Hal itu dikatakan pakar hukum Petrus Selestinus di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

“Cara menyampaikan berhenti itu dilakukan melalui konferensi pers, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden dilakukan dengan cara yang tidak sesusi dengan ketentuan berhenti atau diberhentikan atau mengundurkan diri menurut ketentuan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” ujar Petrus.

Dikatakan, secara yuridis, tanggung jawab pengelolaan tugas KPK terhitung sejak 13 September 2019, berada dalam keadaan vakum. Sebab, tidak mungkin Presiden Jokowi bisa melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK. Tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden identik dengan “berhenti karena mengundurkan diri”.

Implikasi hukumnya, KPK berada dalam kevakuman penyidik, penuntut unum, dan kekosongan penanggung jawab tertinggi. Padahal, salah satu organ KPK berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU KPK, adalah pimpinan KPK yang juga penanggung jawab penyidik dan penuntut umum yang bekerja secara kolektif. Penyidikan dan penuntutan di KPK menjadi stagnan atau berjalan dengan cacat hukum, karena pimpinannya selaku penangung jawab tertinggi di KPK vakum.

“Dengan terjadinya kekosongan pimpinan KPK, maka kini KPK hanya memiliki dua organ yang masih eksis meskipun sedang bermasalah, yaitu tim penasihat dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas,” ujarnya.

Menurut Petrus, sikap pimpinan KPK itu sungguh memalukan. Sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan KPK sangat lemah, tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat sekuat lembaga KPK yang superbody itu. Para pimpinan KPK juga mudah menyerah, tidak saja terhadap kritik dari masyarakat, tetapi juga mudah didikte oleh apa yang disebut sebagai Wadah Pegawai KPK.

“Dengan penyerahan mandat pimpinan KPK oleh Agus Rahardjo dkk kepada Presiden Jokowi, dalam keadaan di mana tidak ada soliditas antarpimpinan KPK, tidak adanya kepatuhan dan loyalitas secara total dari pegawai KPK terhadap pimpinannya, terlebih-lebih sudah tidak ada kepemimpinan yang kolektif kolegial, maka penyerahan pimpinan KPK kepada Presiden harus dipandang sebagai tindakan insubordinasi atau pembangkangan,” ujar Petrus.

Bahkan, kata dia, ada yang secara ekstrem menyatakan bahwa Agus Rahardjo dkk telah melakukan tindakan "desersi" sekaligus pemboikotan di tengah proses pergantian pimpinan KPK berlangsung, hanya karena merasa diri lebih hebat.

Di balik sikap boikot itu, ujar Petrus, terdapat sikap yang aneh dari pimpinan KPK, di mana meskipun sudah menyatakan "mengembalikan mandat pimpinan KPK kepada Presiden”, tetapi mereka masih berharap supaya Presiden tetap memberikan kepercayaan memimpin KPK hingga Desember 2019.

Oleh karena itu, Petrus berharap agar Presiden Jokowi dan DPR bersikap tegas karena telah dipermalukan oleh sikap pimpinan KPK. Apalagi, secara hukum, pengembalian mandat pimpinan KPK kepada Presiden telah berimplikasi terjadi kekosongan pimpinan di lembaga itu.

Dengan demikian, setidak-tidaknya pada 15 September nanti, Presiden Jokowi sudah membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dkk sambil menunjuk lima orang pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK atau segera melantik pimpinan KPK baru 2019-2023 agar bisa segera bertugas.

“Sikap pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden merupakan bentuk manuver politik yang kekanak-kanakan, bahkan memalukan. Secara hukum, tindakan pimpinan KPK yang secara serentak mengembalikan mandat kepada Presiden, bisa ditafsirkan sebagai tindakan menghalangi dan menghambat tugas pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, sehingga bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menghalangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi di KPK,” ujar Petrus.



Sumber: BeritaSatu.com