Capim KPK Nurul Ghufron Sebut SP3 Sebuah Keniscayaan
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.13)   |   COMPOSITE 6321.86 (72.79)   |   DBX 1200.53 (6.76)   |   I-GRADE 184.241 (4.58)   |   IDX30 532.439 (9.85)   |   IDX80 142.581 (2.64)   |   IDXBUMN20 424.518 (9.25)   |   IDXESGL 148.639 (1.75)   |   IDXG30 144.207 (2.58)   |   IDXHIDIV20 468.297 (8.18)   |   IDXQ30 151.63 (2.85)   |   IDXSMC-COM 289.047 (2.34)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (8.09)   |   IDXV30 145.782 (3.01)   |   INFOBANK15 1071.04 (23.72)   |   Investor33 457.812 (7.23)   |   ISSI 186.628 (1.53)   |   JII 657.942 (7.95)   |   JII70 230.141 (2.71)   |   KOMPAS100 1272.98 (20.28)   |   LQ45 989.051 (18.9)   |   MBX 1747.76 (21.7)   |   MNC36 338.242 (5.26)   |   PEFINDO25 338.749 (0.08)   |   SMInfra18 324.227 (4.05)   |   SRI-KEHATI 391.331 (6.77)   |  

Capim KPK Nurul Ghufron Sebut SP3 Sebuah Keniscayaan

Kamis, 12 September 2019 | 00:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan setuju lembaga antikorupsi itu mendapat kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap suatu perkara yang tidak cukup bukti.

Bahkan, Nurul menyatakan kewenangan KPK menerbitkan SP3 merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikatakan Nurul Ghufron saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Komisi III DPR, Rabu (11/9).

"Dalam bahasa saya SP3 adalah keniscayaan," kata Nurul.

Nurul yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini mengaku sudah menulis mengenai kewenangan KPK menerbitkan SP3 dalam tesisnya mengenai optimalisasi sistem pidana korupsi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga atau 2004 silam atau hanya dua tahun setelah UU nomor 30/2002 tentang KPK berlaku.

Selain itu, Nurul mengatakan pemikirannya mengenai SP3 ini juga dituangkan dalam artikel yang ditulisnya di media massa pasa 2016. Untuk itu, Nurul menegaskan, pernyataannya mengenai SP3 di KPK tak terkait dengan posisinya sebagai capim KPK maupun wacana revisi UU KPK diusulkan DPR.

"Jadi tidak karena kaitan revisi ini, tidak karena kaitan mau capim atau apa pun," katanya.

Nurul menjelaskan pernyataannya bahwa kewenangan SP3 merupakan keniscayaan. Dikatakan, proses penegakan hukum merupakan upaya manusiawi untuk mencari kebenaran. Sementara, manusia diakuinya memiliki keterbatasan yang memungkinkan berbuat khilaf dan salah. Untuk itu, SP3 sebagai jalan keluar jika ada penyidikan perkara yang keliru.

"Kita yakin bahwa yang maha benar itu hanya Tuhan. Untuk menampung dan memberi way out atau jalan keluar atas kemanusiaan yang penuh memungkinkan khilaf dan salah tersebut, maka butuh way out SP3 atau penghentian, karena tidak semua kemudian yang disidik itu benar," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menristekdikti: Selamat Jalan Bapak Teknologi Indonesia

"Hampir setiap ibu menginginkan anaknya menjadi pintar seperti Pak Habibie."

NASIONAL | 12 September 2019

KPK juga Manusia Bisa Lakukan Kesalahan

Masinton Pasaribu menyampaikan, kewenangan besar yang dimiliki KPK perlu diawasi.

NASIONAL | 11 September 2019

Belum Diumumkan Sebagai Tersangka, Aspri Imam Nahrawi Ditahan KPK

Sebelumnya jaksa menyebut Miftahul menerima Rp 11,5 miliar dari Sekjen KONI Ending Fuad.

NASIONAL | 11 September 2019

Habibie Wafat, Ini Ungkapan Duka Megawati dan PDIP

Banyak momentum kebersamaan mereka. Bahkan dalam berbagai forum, tampak keakraban di antara mereka.

NASIONAL | 11 September 2019

Cikini Studi: KPK Harus Bebas dari Infiltrasi Politik

Revisi UU KPK seharusnya bisa semakin memperkuat lembaga antirasuah itu agar kinerjanya semakin baik dalam memberantas korupsi.

NASIONAL | 11 September 2019

BJ Habibie Wafat, PSI: Kita Kehilangan "Mantan Terindah"

BJ Habibie telah meletakkan fondasi demokrasi Indonesia yang kuat.

NASIONAL | 11 September 2019

Presiden Jokowi Telah Kirim Surpres Revisi UU KPK kepada DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat presiden (supres) kepada DPR terkait kesiapan pemerintah membahas Revisi UU KPK

NASIONAL | 11 September 2019

BJ Habibie Wafat, Masa Berduka Nasional 3 Hari

Pemerintah meminta seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera setengah tiang.

NASIONAL | 11 September 2019

Nasdem Ucapkan Dukacita Mendalam Meninggalnya BJ Habibie

Partai Nasdem sendiri selama ini melihat sosok BJ Habibie sebagai sosok yang memberikan banyak keteladanan bagi bangsa dan negara.

NASIONAL | 11 September 2019

Mendikbud: Kejeniusan BJ Habibie Jadi Inspirasi Jutaaan Orang

Muhadjir menilai, Indonesia kehilangan tokoh yang sangat sulit ditemukan penggantinya.

NASIONAL | 11 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS