Pansel Tegaskan Telah Pelajari Hasil Penelusuran Rekam Jejak Capim KPK

Pansel Tegaskan Telah Pelajari Hasil Penelusuran Rekam Jejak Capim KPK
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (dua kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah), bersama anggota Pansel KPK Hendardi (kiri), Mualimin Abdi (dua kiri), Harkristuti Harkrisnowo (kanan), memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi calon pimpinan KPK di Jakarta, Senin 22 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 24 Agustus 2019 | 18:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Jilid V memastikan telah mempelajari penelusuran rekam jejak para kandidat yang dilakukan oleh delapan lembaga negara. Tak hanya dipelajari, hasil penelusuran tersebut diklarifikasi dan diperiksa kembali oleh Pansel.

"Pansel KPK menerima hasil tracking pada tahapan profile assessment kemarin tidak saja dari KPK tapi dari tujuh lembaga negara lain, BNPT, BNN, POLRI, PPATK, BIN, Dirjen Pajak, dan MA. Semua masukan tracking tersebut dan juga masukan masyarakat melalui email, surat dan lain-lain kami pelajari, klarifikasi serta recheck kembali," kata anggota Pansel Capim KPK, Hendardi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Hal ini disampaikan Hendardi menanggapi pernyataan Jubir KPK, Febri Diansyah terkait hasil profile assesment capim KPK yang diumumkan Pansel di Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (24/8/2019). Febri mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak kepada Pansel sebelum mengumumkan hasil profile assesment.

Berdasarkan penelusuran tersebut, dari 20 kandidat yang dinyatakan lulus profile assesment, terdapat sejumlah nama yang memiliki catatan negatif. Terdapat kandidat yang tidak patuh melaporkan hartanya secara periodik dan tepat waktu, tak patuh melaporkan gratifikasi yang diterima, bahkan terdapat calon yang diduga pernah menghalangi kerja KPK hingga adanya calon yang diduga melanggar kode etik.

Pansel kata Hendardi mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK, dan tujuh lembaga negara lain yang telah membantu Pansel memberikan hasil penelusuran rekam jejak para kandidat. Apresiasi yang sama juga disampaikan Pansel kepada unsur masyarakat yang telah memberikan masukan.

Namun, kata Hendardi, masukan dari masyarakat dan hasil penelusuran yang dilakukan delapan lembaga negara termasuk KPK tak seluruhnya berkategori kebenaran dan memiliki kepastian hukum. Terdapat sejumlah masukan yang masih berkategori indikasi atau belum berkekuatan pasti. Pansel, kata Hendardi, mengklarifikasi seluruh masukan itu terhadap pihak yang menyampaikan tracking dari lembaga-lembaga tersebut.

"Bisa berupa indikasi yang nantinya dapat diperdalam dalam tahapan seleksi berikutnya. Jika temuan merupakan kebenaran atau berkekuatan hukum tentu tidak kami toleransi," katanya.

Pansel, kata Hendardi mempersilakan kepada KPK atau lembaga lain dan unsur masyarakat menyampaikan hasil penelusuran mereka atau menyampaikan masukan secara terbuka dengan menyebutkan nama-nama capim yang diduga memiliki catatan negatif.

Namun, Hendardi mengingatkan adanya konsekuensi hukum terhadap pihak yang menyebutkan nama tertentu yang belum terbukti memiliki catatan hitam.

"Jika itu belum merupakan kebenaran atau punya kepastian hukum tentu pihak-pihak tersebut memiliki konsekuensi hukum dengan capim yang bersangkutan," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan