KPK Cecar Direktur PT APP Soal Pengadaan BHS

KPK Cecar Direktur PT APP Soal Pengadaan BHS
Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP) II Andra Y Agussalam memakai rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol, keluar usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2019 dini hari. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WM Jumat, 23 Agustus 2019 | 20:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo, Jumat (23/8/2019). Wisnu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II (PT AP II), Andra Y Agussalam.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Wisnu terkait proyek pengadaan BHS di PT APP.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT. Angkasa Pura Propertindo," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Wisnu merupakan pihak yang diarahkan Andra untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Padahal, harga yang ditawarkan PT INTI dinilai terlalu mahal.

Diketahui, KPK menetapkan Dirkeu PT PT AP II, Andra Y. Agussalam dan staf PT INTI (Persero) Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek BHS di PT Angkasa Pura Propertindo. Andra diduga menerima suap sekitar Sin$ 96.700 dari Taswin Nur untuk mengawal proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo agar digarap PT INTI.

Sebelumnya, KPK memastikan bakal terus mengembangkan dan mengusut kasus ini. Dalam pengembangan tersebut tak tertutup kemungkinan KPK bakal menjerat petinggi PT AP II maupun PT INTI lainnya yang terlibat.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, dalam gelar perkara kemarin terdapat sejumlah pihak yang terindikasi terlibat. Untuk itu, Saut menyebut kasus ini masih akan terus berkembang dan menjerat pihak lain.

"Mungkin akan masih berkembang karena sampai expose kemarin itu kita masih bisa menersangkakan yang kita sebut itu," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Diyakini Saut, dalam proses penyidikan kasus ini akan banyak bukti-bukti yang diperoleh tim penyidik. Selain bukti yang diperoleh penyidik, berdasarkan pengalaman KPK selama ini, dalam proses penyidikan terdapat pihak yang akan mengungkap peran dan keterlibatan pihak lain.

"Biasanya berkembang. Makanya kita selaku dinilai lama. Nanti ada (yang mengajukan) Justice Collaborator, ada orang yang membuka terus kemudian ada lagi persidangan kita proses lagi selanjutnya. Begitu. Sama dengan kasus-kasus lain. Jadi memang artinya bagaimana kita bisa ketemu bukti yang cukup itu yang perlu waktu. Jadi mungkin forensic accounting nya juga masih jalan lagi," katanya.

Adanya indikasi keterlibatan pihak lain ditunjukkan KPK dengan menerapkan pasal penyertaan atau Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Andra dan Tasmin.

Saut menekankan, dengan menggunakan pasal tersebut, pihaknya memang telah mengantongi indikasi adanya keterlibatan pihak lain. Namun, untuk menjerat pihak lain tersebut, tergantung bukti-bukti yang diperoleh dalam pengembangan proses penyidikan.

"Itu makanya saya bilang itu nanti masih kita lihat. Ini kan baru bicara indikasi-indikasi keterangan berikutnya seperti apa, tapi kalau saya lihat dari konstruksi yang dijelaskan oleh teman-teman di penyelidikan kemarin ya bisa jadi ini berkembang," katanya



Sumber: Suara Pembaruan