Awal September, 10 Nama Capim KPK Diserahkan ke Presiden

Awal September, 10 Nama Capim KPK  Diserahkan ke Presiden
Hendardi. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / MPA Jumat, 23 Agustus 2019 | 20:11 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Proses seleksi Calon Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan rampung pada awal September 2019. Setelah itu, Panitia Seleksi (pansel) Capim KPK akan menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Mudah-mudahan kami berharap tanggal 2 September sudah bisa kami serahkan kepada Presiden 10 nama. Enggak usah ada konpres (konferensi pers), Presiden nanti yang umumkan 10 nama,” kata Anggota Pansel, Hendardi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Hendardi menuturkan, 10 nama nantinya dikirimkan ke DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. DPR memilih lima dari 10 nama. Menurut Hendardi hakekat uji publik sebenarnya bakal berlangsung di parlemen. “Karena DPR kan wakil rakyat,” ucap Hendardi.

Di sisi lain, Hendardi menegaskan, pansel sama sekali tidak mengistimewakan profesi tertentu untuk diloloskan dalam setiap proses. “Pansel mencoba memilih dengan integritas tinggi dan kita akan tanggung jawab kepada Presiden dan publik,” tegas Hendardi.

Hendardi pun menyebut, “Kita enggak main-main. Kita tahu ini bukan kerjaan yang main-main. Kami enggak ada kuota polisi harus begini, jaksa harus begini. Buktinya, dulu dibilang kita paling banyak terima polisi, padahal yang paling banyak daftar (dari) KPK.”

Sementara itu, Ketua Pansel, Yenti Ganarsih mengungkap, peserta yang lulus profile assessment wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya. Pada 26 Agustus, 20 capim akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Berikutnya, wawancara dan uji publik dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2019 di Ruang Serba Guna, Kementerian Sekretariat Negara. “Wawancara kita bikin satu orang satu seperempat jam. Dari 9 pansel bertanya. Diantara itu ada dua panelis untuk uji publiknya,” ungkap Yenti.

Sedangkan Hendardi menambahkan, materi yang ditanyakan saat wawancara dan uji publik masih akan dibahas terlebuh dahulu. Menurut Hendardi, pansel juga mempertimbangkan materi masukan dari masyarakat



Sumber: Suara Pembaruan