IPW: Polisi Jadi Pimpinan KPK Bukan Hal Baru, Tak Perlu Panik

IPW: Polisi Jadi Pimpinan KPK Bukan Hal Baru, Tak Perlu Panik
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ( Foto: istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 22 Agustus 2019 | 17:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pihak, terutama internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak perlu panik dengan masuknya sejumlah jenderal polisi menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu, bahkan menjadi ketua KPK. Sebab, masuknya jenderal polisi menjadi pimpinan KPK bukan hal baru.

"Dulu pernah ada Irjen Taufiequrrahman Ruki dan ada Irjen Bibit Samad Rijanto. Bahkan, pada era kedua jenderal polisi senior itu, KPK solid dan tidak terbelah menjadi 'polisi taliban' dan 'polisi India'," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dikatakan, IPW melihat adanya kepanikan sejumlah pihak dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Itu terlihat dari pernyataan internal KPK yang mempermasalahkan bahwa enam capim KPK belum menyerahkan laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Menurut Neta, pernyataan ini sangat aneh. Mereka baru calon pimpinan (capim) dan belum menjadi pimpinan KPK. Jika sudah menjadi pimpinan KPK, baru hal ini boleh dipermasalahkan. Jika pun sudah menjadi pimpinan KPK, mereka tidak menyerahkan LHKPN sebenarnya tidak ada masalah, karena tidak ada sanksi hukumnya.

"Sebab, kententuan LHKPN itu tidak jelas untuk apa. Tetapi, anehnya, ada pihak yang mempolitisasinya dan menjadikan LHKPN seperti hantu yang menakutkan," ujarnya.

Seharusnya, kata Neta, pihak-pihak yang mempermasalahkan LHKPN itu menggugat KPK, mengapa status audit BPK untuk KPK itu wajar dengan pengecualian (WDP). Lalu, kenapa KPK menolak untuk memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuah itu, seperti dokumen atau data-data barang barang sitaan tersangka korupsi, baik yang sudah dilelang maupun belum.

Padahal, menurut Pasal 24 Ayat 1 UU Nomor 54 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana 1 tahun 6 bulan penjara atau denda Rp 500 juta.

"Artinya, dalam hal ini KPK harus berkaca bahwa dirinya saja tidak tertib administrasi hingga mendapat cap WDP dari BPK. Bagaimana bisa dipercaya jika lembaga pemberantas korupsi tidak WTP status audit keuangannya. Lalu, kenapa pula KPK masih mempunyai moral mempersoalkan adanya enam capim KPK dari polisi yang belum menyerahkan LHKPN. Pansel KPK saja tidak mempersoalkannya. Dari sini terlihat bahwa ada internal KPK yang 'panik kwadrat' tentang akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK," kata Neta S Pane.

Menurut dia, era pertama KPK bisa disebut sukses, karena dipimpin jenderal polisi, Taufiequrrahman Ruki. Saat menjabat pimpinan KPK, jenderal polisi ini juga tidak sungkan meringkus koleganya sesama polisi yang korupsi.

Begitu juga dengan era Bibit Samad Rianto. Hingga kini Bibit terus aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi, meski sudah tidak berada di KPK lagi dengan cara mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK).

"Lalu, kenapa ada internal KPK yang alergi dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Apakah mereka takut boroknya akan dibongkar kedua jenderal polisi yang akan menjadi pimpinan KPK tersebut?" kata Neta.



Sumber: BeritaSatu.com