Teguh Juwarno Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Teguh Juwarno Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Teguh Juwarno. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Rabu, 21 Agustus 2019 | 20:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/8/2019). Teguh sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.

"Belum ada informasi ketidakhadirannya," kata Jubir KPK Febri Diansyah, Rabu (21/8/2019).

Teguh merupakan salah satu anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 yang disebut turut kecipratan aliran dana dari korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto, Teguh disebut menerima US$ 167.000.

Selain Teguh, penyidik KPK juga sedianya memanggil Komisaris Utana PT BPR Kencana Junaidi. Namun, seperti halnya Teguh, Junaidi juga tak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan apapun.

"Belum ada informasi alasan ketidakhadirannya," kata Febri.

Febri memastikan tim penyidik bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Teguh dan Junaidi. KPK mengingatkan keduanya kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

"Kami imbau agar pihak yang dipanggil dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk hadir sesuai panggilan Penyidik," kata Febri.

Selain itu, tim penyidik KPK pada hari ini memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, mantan Anggota DPR dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati, serta Notaris dan PPAT bernama Amelia Kasih. Dari Khatibul dan Wa Ode, penyidik mendalami aliran dana terkait dengan rasuah e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Dari saksi notaris, penyidik mendalami keterangan saksi terkait perusahaan milik keluarga Setya Novanto," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakni Anggota DPR dari Fraksi Hanura periode 2014-2019, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.

Keempat orang tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam korupsi proyek e-KTP. Atas perbuatannya, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan