KPK Yakin Bisa Periksa Dirut Sandipala Meski Tinggal di Singapura

KPK Yakin Bisa Periksa Dirut Sandipala Meski Tinggal di Singapura
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. ( Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir )
Fana Suparman / JAS Selasa, 13 Agustus 2019 | 21:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Lembaga antikorupsi meyakini dapat menghadirkan dan memeriksa Paulus Tannos sebagai tersangka. Meskipun, Paulus Tannos diketahui telah menetap di Singapura dan mendapat status permanent resident di negara pulau tersebut.

Wakil ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan sebelum menetapkannya sebagai tersangka, penyidik telah berinteraksi dengan Paulus Tannos. Untuk itu, Saut meyakini KPK dapat menghadirkan Paulus Tannos ke Indonesia dan memeriksanya sebagai tersangka.

"Proses awal di penyelidikan sudah ada interaksi dengan PLS (Paulus Tannos). Jadi nanti bagaimana di penyidikan," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Dalam persidangan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto, KPK tak mampu menghadirkan Tannos di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi. Paulus Tannos bersaksi melalui video jarak jauh dari Singapura.

Saut menyatakan, KPK bakal bekerja sama dan berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk membawa Paulus Tannos ke Gedung KPK Jakarta. Hal ini dilakukan agar penyidik dapat menggali secara rinci soal keterlibatan Paulus Tannos dalam perkara korupsi yang merupakan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

"Kita lihat penyidik seperti apa, yang pasti kerja sama dengan otoritas setempat itu sudah jalan, nanti kita lihat bagaimana bisa menghadirkan," kata Saut.

Untuk itu, KPK memastikan keberadaan Paulus Tannos di Singapura tak menghambat proses penyidikan korupsi e-KTP. Saut menyatakan, tim penyidik telah memiliki rencana dan strategi untuk mengusut kasus megakorupsi ini.

"Seperti apa memberikan keterangan, penyidik sudah punya rencana untuk itu," tegas Saut.

KPK menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakni Anggota DPR dari Fraksi Hanura periode 2014-2019, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya.

Selain itu juga Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.

Keempat orang tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam korupsi proyek e-KTP. Atas perbuatannya, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Penetapan empat orang tersebut sebagai tersangka, menambah panjang daftar nama yang dijerat KPK terkait korupsi proyek e-KTP. Sebelumnya, KPK telah menangani 11 orang dalam korupsi e-KTP maupun perkara terkait yakni obstruction of justice dan kesaksian palsu.

Dalam perkara pokok korupsi e-KTP, KPK telah memproses delapan orang. Tujuh orang di antaranya telah divonis bersalah di pengadilan tipikor dan seorang lainnya sedang proses persidangan. Delapan orang itu terdiri dari tiga kluster yaitu unsur politisi, pejabat di Kementerian Dalam Negeri, dan swasta.

Mereka dari kluster politisi adalah mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto; mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari yang sedang dalam proses persidangan. Kemudian mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemdagri Sugiharto.

Sementara dari unsur swasta terdapat mama Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo; pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Selain itu, dalam penanganan perkara ini, KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses empat orang, yakni Markus Nari dan Miryam S Haryani, Advokat Frederick Yunadi dan dokter Bimanesh Sutardjo.



Sumber: Suara Pembaruan