KPK Bantarkan Penahanan Idrus Marham di RSPAD

KPK Bantarkan Penahanan Idrus Marham di RSPAD
Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Idrus Marham menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / YUD Senin, 12 Agustus 2019 | 19:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Pembantaran ini dilakukan lantaran berdasarkan pemeriksaan tim dokter, terdakwa perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 itu membutuhkan perawatan di rumah sakit.

"Dirawat di RSPAD sejak 8 Agustus 2019 sesuai dengan arahan dokter di RSPAD. Sebelumnya Idrus Marham mengeluh sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di KPK, maka karena kebutuhan penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan dirujuk ke RSPAD. Setelah pemeriksaan dilakukan dokter di RSPAD, maka berdasarkan arahan dokter dilakukan rawat inap sejak 8 Agustus 2019 tersebut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2019).

Perkara Idrus Marham saat ini berada pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, KPK segera mengirimkan surat ke MA terkait pembantaran ini.

"KPK segera mengirimkan surat ke MA karena status penahanan yang bersangkutan di MA saat ini. Selama rawat inap, status penahanan yang bersangkutan dalam pembantaran," katanya.

Berdasarkan informasi, di RSPAD, Idrus bakal menjalani operasi batu ginjal. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri enggan mengungkap penyakit yang diderita mantan Menteri Sosial tersebut. Febri hanya memastikan, Idrus akan kembali menjalani masa penahanan di KPK setelah proses perawatannya di RSPAD selesai dengan keputusan dokter.

"Terdakwa akan dibawa kembali ke tahanan setelah proses di RSPAD selesai sesuai dengan keputusan dokter yang menangani apakah akan perlu dilakukan rawat inap atau tidak," katanya.

Bukan pertama kali Idrus ke rumah sakit dalam masa penahanannya. Sebelumnya, Idrus pernah berobat di RS MMC Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019. Berobatnya Idrus Marham ini berujung pada pemecatan terhadap pengawal tahanan KPK. Hal ini setelah Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam proses pengawalan Idrus.

Salah satunya, Ombudsman melihat Idrus tidak mengenakan rompi tahanan KPK serta tidak dalam keadaan diborgol. Tak hanya itu, pihak Ombudsman mendapati bahwa Idrus sedang menggunakan handphone selama berada di kawasan RS MMC.

Diketahui Pengadilan Tinggi DKI memperberat hukuman Idrus Marham menjadi 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Idrus.

Majelis Hakim menyatakan Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih telah menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Idrus terbukti bersama-sama Eni Saragih menerima suap Rp 2,250 miliar dari Johannes Kotjo. Suap tersebut diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya digarap PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Awalnya, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU. Namun, lantaran tidak ada tanggapan dari PLN, Kotjo menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan pihak PLN.

Menyanggupi permintaan Kotjo, Novanto mengenalkan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi. Dalam upayanya membantu Kotjo, Eni pun bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Menurut jaksa, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Saat itu, Idrus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar setelah Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Tak hanya itu, Idrus sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar mengetahui dan mengarahkan Eni selaku Bendahara Munaslub Partai Golkar untuk meminta uang US$ 2,5 juta kepada Kotjo yang digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Mantan Menteri Sosial itu juga disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan suami Eni Saragih, Al Khadziq yang sedang mengikuti pemilihan kepala daerah Temanggung.



Sumber: Suara Pembaruan