Pemerintah Diminta Tak Istimewakan Taksi Daring

Pemerintah Diminta Tak Istimewakan Taksi Daring
Budi Karya Sumadi. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / YUD Senin, 12 Agustus 2019 | 15:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah tidak mengistimewakan taksi daring (online). Apalagi sampai membebaskan taksi online dari sistem pembatasan kendaraan ganjil-genap seperti yang diwacanakan Menhub Budi Karya Sumadi.

"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Lantas percuma bagi daerah untuk membuat program kebijakan transportasi," kata Djoko, di Jakarta, Senin (12/8).

Djoko meminta pemerintah untuk fokus dalam menata transportasi umum, khususnya di daerah. Pasalnya transportasi umum di Indonesia menuju kolaps. Dirinya juga meminta Menhub untuk tidak menjadikan Jakarta sebagai representasi kota-kota di Indonesia.

"Sudah saatnya euforia taksi online diakhiri, karena kalau saja Menhub cermat, banyak yang jadi korban karena ketidakjelasan program ini. Hingga saat ini pun, Kemhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas bagaimana melakukan pembinaannya ?," ungkap Djoko.

Dia mengingatkan gagalnya program mengadakan transportasi umum yang humanis di 34 kota se-Indonesia di periode pertama Presiden Jokowi sebagai bahan evaluasi untuk Menhub. Sebab gagalnya program tersebut sekaligus menandakan tidak berjalannya Rencana Strategis 2025-2019.

Dengan begitu, Djoko meminta, penataan transportasi umum di Indonesia sebaiknya menjadi prioritas bagi Menhub. Setidaknya fokus dalam mengadakan sistem transportasi pembelian layanan (buy the service) di enam kota tahun 2050. Enam kota itu adalah Medan, Palembang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar.

"Hingga kini bentuk penyaluran anggaran tersebut dari Kemhub ke daerah saja belum jelas. Padahal untuk memastikan beroperasinya program buy the service membutuhkan waktu minimal enam bulan," tuturnya.

Keterpurukan angkutan umum di daerah, lanjut Djoko, disebabkan dari lambannya kerja Menhub. Padahal rakyat terbebani biaya transportasi yang mencapai 25-35% dari pendapatan bulanannya. Di negara lain rata-rata biaya transportasi di bawah 10%.

Lambannya pengadaan transportasi umum yang mumpuni juga tidak mendukung terbangunnya infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia. Di perbatasan Kalimantan sudah terbangun jalan sepanjang 1.900 km, jalan Pantai Selatan Jawa sudah lebih dari 500 km selesai, begitu juga jalan Trans-Papua.

"Namun layanan transportasi umum tak kunjung diberikan. Bagaimana masyarakat setempat akan maju ekonominya, jika hanya prasarana yang dibangun tidak diikuti sarana transportasi umumnya," katanya.

Menurut Djoko, jika Menhub hanya mencurahkan energinya terhadap taksi online, sama saja dengan membiarkan perbaikan angkutan umum semakin lamban. Padahal jika dilihat lebih jauh, taksi online hanya menguntungkan aplikator bukan pengemudinya.

"Pihak aplikator tetap jaya, tetapi driver hanya sebagai sapi perahan dan tumbal bagi langgengnya industri fintek mereka. Hal seperti ini tidak atau kurang disadari Kemhub. Rakyat seolah dibuat senang secara semu," kata Djoko.



Sumber: Suara Pembaruan