Mendag Minta Pengusaha Waspadai Pencatut Nama Pejabat

Mendag Minta Pengusaha Waspadai Pencatut Nama Pejabat
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan data impor jagung yang disebutkan Presiden Joko Widodo sesuai data kementerian.
Fana Suparman / FMB Senin, 12 Agustus 2019 | 11:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, proses importasi dilakukan dengan prinsip good governance. Sanksi blacklist hingga proses hukum pun sudah dikenakan terhadap mereka yang masih ‘nakal’. Untuk itu, Mendag Enggar mengingatkan para pengusaha mewaspadai dan tak meladeni pihak yang mengaku bisa mengurus kuota impor, bahkan melakukan locked quota dengan membawa-bawa nama pejabat negara.

"Karena semua proses dilakukan dengan transparan, bisa diakses publik di website Kemdag. Jadi, buat apa suap-suap seperti kasus yang kini ditangani KPK. Kepada pengusaha-pengusaha, saya tegas nyatakan agar berhati-hati terhadap mereka-mereka yang jual nama pejabat untuk urus impor dan lainnya," kata Enggar di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Enggar juga mengingatkan pihak manapun untuk tidak lagi berbuat nakal, termasuk mencatut nama penyelenggara negara dalam proses impor. Ditegaskan, pihak manapun yang berbuat nakal bakal berurusan dengan penegak hukum.

“Kepada mereka yang jualan nama penyelenggara negara, agar jangan lagi melakukan. Karena aparat hukum, dan KPK pastinya juga melihat semua yang berbuat jahat," tegasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, termasuk anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra. Dalam kasus ini, I Nyoman diduga telah menerima suap sebesar Rp2 miliar dari total komitmen fee sebesar Rp3,6 miliar untuk pengurusan izin impor 20.000 ton bawang putih yang akan masuk ke Indonesia. Suap tersebut berasal dari pengusaha Chandry Suanda atau Afung pemilik PT Cahaya Sakti Agro.

Pemulusan suap untuk pengurusan izin impor bawang putih tersebut dibantu oleh Doddy Wahyudi, Zulfikar, Elviyanto, dan Mirawati. Keempatnya mempunyai peran masing-masing dalam memuluskan suap izin impor bawang putih ke Indonesia ini.
Enggar mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek importir yang dibekuk dan ditetapkan KPK sebagai tersangka, termasuk rekam jejak importir tersebut terkait dengan importasi. Dari penelusuran, diduga ada kerabat dari yang bersangkutan melakukan importasi nakal bahkan sudah ada putusan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

"Saya tegaskan Kemdag tidak mengakomodir pengusaha ini, yang disinyalir kerabatnya pernah kena sanksi hukum sebagai penegasan asas GCG," tegasnya.

Enggar kembali menjelaskan proses impor bawang putih dimulai dengan rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Dalam RPIH itu juga ada poin wajib tanam 5 persen dari kuota impor. Setelah itu dipenuhi dan ada verifikasi, baru mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan.

"Kebutuhan bawang putih kita per tahun sebenarnya sekitar 490.000 ton. Pada 2018 terbit RPIH total 938.000 ton. Dari jumlah itu dikeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag 600.000 ton. Mengapa lebih? Untuk cadangan awal tahun 2019," katanya.

Di kesempatan terpisah, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan bahwa kasus korupsi suap pengurusan kuota dan perizinan impor bawang putih sangat menarik. Hal itu karena ada nama Nyoman Dhamantara, anggota Komisi VI DPR yang dapat dianggap mampu untuk menjadi 'jembatan' pengurusan izin dari tersangka lainnya, yakni Chandry Suanda alias Afung.
Padahal, kata Ray, sejatinya urusan kuota dan izin impor menjadi kewenangan sepenuhnya dari kementerian terkait. Sehingga, seharusnya sudah tidak ada campur tangan dari anggota DPR atau oknum-oknum tertentu untuk 'bermain'.

"Yang menarik, dalam kondisi ini masih saja ada hubungan impor dengan anggota DPR, yang sejatinya sudah tidak ada. Ini yang harus dikoreksi," katanya.

Kewenangan DPR, lanjut dia, seharusnya hanya sampai kepada izin prinsip saja, yang menyatakan bahwa impor itu boleh dilakukan. Untuk itu, diperlukan ketegasan agar tidak ada lagi pihak nakal yang memanfaatkan untuk korupsi.
"Ini menarik juga korupsi akhir-akhir ini masuk ke satuan teknis, harganya berapa, kuotanya berapa, negaranya mana saja, hingga mana saja daerah yang akan diberikan," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan