Pansel Jamin Kualitas Seleksi Calon Pimpinan KPK

Pansel Jamin Kualitas Seleksi Calon Pimpinan KPK
Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (dua kiri) didampingi anggota pansel Diani Sadia Wati kiri), Indriyanto Seno Adji (dua kanan) dan Harkristuti Harkrisnowo, usai menyampaikan keterangan pers tentang hasil tes psikologi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin 5 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Rabu, 7 Agustus 2019 | 18:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Panita Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Jilid V menjamin kualitas proses dan hasil seleksi calon Komisioner Lembaga Antikorupsi periode 2019-2023.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menegaskan seleksi capim KPK jilid V sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan Yenti menanggapi tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menyebut Pansel tidak serius dalam mencari pimpinan Lembaga Antikorupsi yang berintegritas.

"Pastilah (terjamin kualitas seleksi capim KPK). Kami bekerja sesuai aturan yang berlaku (UU dan hukum). Kami fokus bekerja," kata Yenti saat dikonfirmasi, Rabu (7/8/2019).

Yenti menyatakan, kritik Koalisi Masyarakat Sipil terhadap kinerja pansel dalam mencari dan memilih capim KPK yang berintegritas tidak berdasar. Yenti menyebut tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil bahkan dilancarkan sebelum pihaknya mulai bekerja.

"Sangat tidak berdasar. Bahkan, sejak malam tanggal 17 Mei terbentuknya Pansel sudah dituduh," katanya.

Tak hanya mengkritik kinerja capim, Koalisi Masyarakat Sipil juga mempermasalahkan 40 capim yang lolos tes psikologi. Salah satunya dengan menyebut 40 capim KPK yang lolos tes psikologi tidak memuaskan atau sesuai dengan harapan publik.

Menanggapi hal ini, anggota Pansel Capim KPK, Hendardi menyatakan pihaknya bukan alat pemuas Koalisi Masyarakat Sipil. Ditegaskan, Pansel bertanggung jawab kepada Presiden bukan kepada Koalisi Masyarakat.

"Pansel memang bukan alat pemuas ICW dan Koalisi ini-itu. Pansel mempertanggungjawabkan kerjanya pada Presiden, bukan kepada ICW atau Koalisi ini-itu," papar Hendardi.

Di sisi lain, Hendardi meminta Koalisi Masyarakat Sipil berhati-hati saat membawa nama publik ketika menilai kinerja Pansel Capim KPK.

"Mereka bisa mengatasnamakan publik atas dasar riset atau survei atau mereka baru menang pemilu? Bisa dengan serta merta dan enteng mengatasnamakan publik. Hati-hati mengatasnamakan publik," kata Hendardi.

Hendardi menyatakan tak tertutup mungkin Koalisi Masyarakat Sipil, yang di antaranya terdiri dari ICW dan PuSAKO memiliki kepentingan pribadi dalam melancarkan tudingan kepada Pansel Capim KPK. Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah mengundang mereka untuk mendaftar sebagai Capim KPK.

"Tapi sedikit atau malah hampir tidak ada yang maju. Ketika pihak lain maju mendaftar seperti polisi, jaksa, atau hakim mereka sewot," ujarnya.

Menyangkut LHKPN yang juga dipersoalkan, Hendardi menyinggung Koalisi Masyarakat Sipil yang tak meributkan hal tersebut ketika seleksi pada 2015 lalu. Padahal, kata Hendardi tidak ada persyaratan yang berbeda dari seleksi periode sebelum-sebelumnya.

"Saat pendaftaran mereka disyaratkan membuat pernyataan tertulis di atas meterai bahwa akan menyerahkan LHKPN jika terpilih dan nanti jika terpilih syarat itu tentu akan ditagih," tuturnya.

Hendardi menduga Koalisi Masyarakat Sipil meributkan masalah LHKPN sekarang ini karena memiliki kepentingan untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka tidak sukai, seperti dari polisi dan jaksa. Mereka, kata Hendardi, seakan memiliki agenda mendorong figur favoritnya yang berasal dari kalangan KPK.

"Karena itulah syarat menyerahkan LHKPN di awal-awal seleksi menjadi akal-akalan mereka untuk menggugurkan pihak yang tidak mereka sukai. Bisa dipahami mereka ngotot di situ. Namun Pansel KPK pantang didikte siapa pun," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan