Antasari Azhar Nilai KPK Perlu Dewan Pengawas

Antasari Azhar Nilai KPK Perlu Dewan Pengawas
Antasari Azhar dalam acara Prime Time Talk di Beritasatu News Channel, tayang 30 Januari 2017. ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / CAH Kamis, 27 Juni 2019 | 07:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai perlu dibentuk dewan pengawas KPK. Menurut Antasari, dewan pengawas penting agar mencegah KPK bermain kasus.

"Artinya untuk menghindari tanda kutip, adanya kasus yang mesti naik jangan naik, kasus tidak terbukti bilang terbukti". Berarti untuk KPK bagus dong perlu (dewan pengawas) itu,” kata Antasari kepada wartawan saat ditemui di kawasan Menteng, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 92, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Antasari mengakui bahwa sebenarnya DPR merupakan lembaga pengawas KPK juga. Namun, menurut dia, KPK butuh pengawas untuk mengawasi dan mengontrol kerja yang bersifat secara teknis.

“Memang pengawas KPK DPR. Tapi pengawas secara teknis, perlu ada itu. Dewan pengawas ini akan mengawasi kinerja KPK, apakah on the track atau tidak," tandas dia.

Menurut Antasari, keberadaan dewan pengawas nantinya tidak akan mengganggu kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi. Menurutnya, dewan pengawas hanya akan melihat apakah kerja-kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dewan pengawas itu bukan mengganggu kinerja KPK, bukan. Tapi untuk melihat apakah sudah sesuai aturannya atau tidak. Ini kinerja penegak hukum banyak, ada penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Apakah penyidikan sudah benar, apakah penuntutan benar, begitu,” terang.

Antasari menyatakan, keberadaan dewan pengawas untuk KPK justru akan memperkuat fungsi pengawasan lembaga antirasuah tersebut. Dia membandingkan KPK dengan lembaga kepolisian yang memiliki pengawas kompolnas, kejaksaan yang memiliki komisi kejaksaan dan pengawas hakim yakni komisi yudisial.

"Saya sampaikan perlu dewan pengawas di KPK, alasan saya adalah beberapa lembaga (seperti) polisi ada Kompolnas. Kejaksaan ada komisi kejaksaan, hakim ada Komisi Yudisial, KPK enggak ada kan," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com