Otto: Sjamsul Nursalim Yakin Pemerintah Penuhi Janji

Otto: Sjamsul Nursalim Yakin Pemerintah Penuhi Janji
Otto Hasibuan ( Foto: Antara Foto / Prasetyo Utomo )
Yuliantino Situmorang / YS Rabu, 26 Juni 2019 | 21:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Sjamsul Nursalim (SN) yakin pemerintah memegang janji yang ditandatangani 20 tahun lalu untuk tidak memproses hukum secara pidana menyangkut penyelesaian kewajiban pembayaran kembali Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima Bank BDNI saat krisis ekonomi berlangsung.

Sinyal itu disampaikan pengacara senior Otto Hasibuan kepada wartawan terkait keberadaan SN saat ini dan kenapa tidak menghadiri pemeriksaan di KPK.

“Selain masalah kesehatan, Sjamsul Nursalim yakin pemerintah akan menepati janji yang tertuang dalam MSAA dan keterangan release and discharge (R&D) yang ditandatangani pada 25 Mei 1999,” kata Otto.

Otto enggan bicara banyak soal kasus SN di KPK, karena ia tidak mendapat kuasa untuk itu. Ia dan Maqdir Ismail hanya mendapat kuasa untuk gugatan prosedur audit investigasi BPK terhadap pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh BPPN ke SN pada 2004 yang dilaporkan merugikan negara Rp 4,5 triliun.

“Kami menerima kuasa hanya untuk kasus gugatan terhadap prosedur pelaksanaan audit BPK 2017. Sejauh yang saya dengar, SN optimistis pemerintah akan menunaikan janjinya untuk tidak mempidanakan proses penyelesaian BLBI,” kata Otto dalam keterangan tertulis yang diterima SP, Rabu (26/6/2019).

Menurut dia, keyakinan SN cukup beralasan. Pasalnya, berdasarkan dokumen dan fakta hukum, SN telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kembali fasilitas BLBI yang diterima Bank BDNI dalam menghadapi krisis ekonomi 1998.

Pada September 1998, ia menyetujui tawaran pemerintah menyelesaikan kewajiban BLBI melalui skema Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA). Kemudian BPPN mewakili Pemerintah menunjukkan Ernst and Young (E/Y) sebagai financial advisor untuk melakukan financial due diligence (FDD) terhadap aset BDNI.

FDD dilakukan terhadap neraca bank yang ditutup pemerintah pada Agustus 1998. Sebelumnya, bank ini diambil alih pemerintah melalui BPPN pada April 1998.

Berdasarkan FDD, SN sebagai pemegang saham pengendali BDNI dinyatakan wajib melunasi kekurangan BLBI sebesar Rp 28 triliun. Pembayaran disepakati secara tunai Rp 1 triliun, sisanya berbentuk aset. Kewajiban dilunasi SN dengan menyerahkan uang tunai dan aset dalam bentuk saham di 12 perusahaan.

Pada Mei 1999, pemerintah menyatakan MSAA itu sudah tuntas, sehingga SN diberi hak imunitas atau tidak akan dituntut secara pidana terkait penyelesaian BLBI dan aturan perundangan-undangan perbankan.

Hak imunitas diberikan lewat penerbitan surat R&D berupa dua dokumen, pertama Shareholders Loan Release yang terkait penyelesaian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditandatangani menteri keuangan saat itu, Bambang Subianto, Deputi Kepala BPPN Farid Harianto, dan SN. Kedua Liquidity Support Release terkait penyelesaian BLBI yang ditandatangani Farid Harianto dan SN.

Penandatangan R&D diikuti letter of statement yang dibuat SN dan BPPN pada 25 Mei 1999 di hadapan Notaris Merryana Suryana. BPPN menyatakan transaksi yang tertera di dalam MSAA telah dilaksanakan SN. Dalam pernyataan itu, Pemerintah juga berjanji dan menjamin untuk tidak menuntut SN dalam bentuk apapun, termasuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara pidana.

“Kenapa sekarang KPK sebagai bagian pemerintah mengabaikan perjanjian dengan menjadikan SN dan isterinya sebagai tersangka yang telah merugikan negara?” kata Otto.

Sudah Tuntas
Sementara itu, Maqdir menambahkan, untuk menguji penyelesaian BLBI yang diterima tidak kurang dari 48 bank selama krisis 1998, DPR pada 2002 pernah meminta BPK mengaudit, termasuk penyelesaian yang dilakukan SN. Dalam laporan audit investigasi BPK 2002 ini, secara tegas dinyatakan tidak ada kerugian negara dan pemberian imunitas kepada SN layak dan sah karena dia sudah memenuhi semua kewajibannya. Kemudian pada 2004, sesuai amanat Inpres 8/2002 yang merupakan implementasi UU 2005/2000 dan Tap MPR XI/2001, BPPN memberi SKL ke semua obligor BLBI yang sudah menuntaskan kewajibannya, termasuk SN.

Menurut Maqdir, kasus BLBI sebetulnya sudah tuntas, baik secara hukum maupun politik. Secara politik, DPR telah menerima penyelesaian BLBI, begitu pula secara hukum, pemerintah berjanji dan memastikan tak akan memulai penuntutan pidana terhadap obligor yang menandatangani MSAA.

“Saya mengikuti kasus BLBI sejak 2001. Berdasarkan fakta hukum, penyelesaian kewajiban BLBI Sjamsul Nursalim sudah tuntas sejak 20 tahun lalu,” kata Maqdir.



Sumber: Suara Pembaruan