Class Action Terhadap Anies Resmi Didaftarkan

Class Action Terhadap Anies Resmi Didaftarkan
Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi warga yang menjadi korban banjir di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta, Kamis 2 Januari 2020. (Foto: Antara)
Erwin C Sihombing / YUD Senin, 13 Januari 2020 | 18:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gugatan sebagian warga (class action) DKI melawan Gubernur Anies Baswedan tekait kelalaian penanganan banjir DKI resmi didaftarkan di PN Jakpus, Senin (13/1/2020). Total sebanyak 243 warga menjadi penggugat dalam perkara yang teregister nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst.

Perwakilan Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma menerangkan, gugatan ganti rugi yang diajukan warga kepada gubernur, selain dilatari kelalaian gubernur memberi peringatan dini kepada warga pada bantaran sungai juga dilatari lambannya respons gubernur menangani warga terdampak.

"Masalah-masalah ini yang menjadi dalil bagi kita. Karena gugatan harus berdasarkan fakta menjadi dalil. Bukan dalil dan jadi fakta," kata Alvon, usai mendaftar gugatan.

Kelalaian dan lambannya respons gubernur, lanjut Alvon, telah melanggar Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sebelum memfasilitasi gugatan class action Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020 membuka pengaduan secara daring selama sepekan. Total warga yang mengadu mencapai 243 orang.

Kerugian para korban banjir DKI beragam. Namun pihaknya menuntut ganti rugi dari Pemprov DKI sebesar Rp 42 miliar. Dengan adanya gugatan ini, pihaknya berharap Pemprov DKI ke depan bisa menunjukan kesigapannya dalam menangani potensi banjir termasuk memetakan wilayah-wilayah rentan.

Kabiro hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhana mengaku telah menyiapkan tim menghadapi gugatan tersebut. Namun pihaknya masih menunggu materi gugatan para warga tersebut untuk dipelajari.

Menurutnya, gugatan serupa pernah terjadi pada 2007, namun pengadilan malah memenangkan DKI. "Kami sudah menyiapkan tim hukum dari dalam, kalau memang perlu tenaga ahli, kita pakai tenaga ahli, ahli apa yang kita perlukan nanti kita panggil," kata Yayan.



Sumber: Suara Pembaruan