Perum PNRI Diduga Raup Rp 107 Miliar dari Korupsi E-KTP
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Perum PNRI Diduga Raup Rp 107 Miliar dari Korupsi E-KTP

Selasa, 13 Agustus 2019 | 21:45 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta, Beritastau.com -Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) diduga telah diperkaya sebesar Rp 107 miliar dari dana proyek e-KTP yang kemudian menjadi skandal "megakorupsi" dan merugikan negarahingga Rp 2,3 triliun.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ketika membeberkan peran empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini.

Keempat orang itu, yakni Direktur Utama PNRI dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos; serta mantan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani.

Untuk peran Isnu Edhi Wijaya, Saut menuturkan awalnya pada Februari 2011, setelah ada kepastian dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang e-KTP, pengusaha Andi Agustinus dan Isnu menemui Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek e-KTP. Atas permintaan tersebut, Irman menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR.

"Kemudian tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya), tersangka PLS (Paulus Tannos), dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk Konsorsium PNRI," kata Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Akhirnya pemimpin konsorsium disepakati berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PNRI. Hal itu bertujuan agar konsorsium ini mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan e-KTP.

Pada pertemuan berikutnya, Dirut PT Quadra Solution ketika itu, Anang Sugiana menyampaikan bahwa perusahaannya bersedia untuk bergabung di Konsorsium PNRI. Andi Agustinus, Paulus Tannos dan Isnu Edhi menyampaikan jika ingin bergabung dengan Konsorsium PNRI maka ada commitment fee untuk pihak di DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak lain.

Saut mengatakan Isnu juga sempat menemui Ketua Tim Teknis BPPT Husni Fahmi untuk konsultasi masalah teknologi. Hal ini lantaran BPPT sebelumnya melakukan uji petik e-KTP pada 2009. Isnu bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp 5,8 triliun.

Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012. Dalam perkara ini, Perum PNRI diduga diperkaya sebesar Rp 107,71 miliar.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, mmanajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek EKTP ini," kata Saut.

Sementara, untuk peran Husni Fahmi, Saut memaparkan sebelum proyek e-KTP dimulai pada 2011, tersangka Husni diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal, Husni merupakan Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

"HSF (Husni Fahmi) ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman, Sugiharto, Andi Agustinus. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek e-KTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan oleh Andi Agustinus," ungkap Saut.

Dalam pertemuan tersebut, kata Saut, Husni diduga ikut mengubah spesifikasi dan rencana anggaran biaya, dengan tujuan peningkatan harga (markup) anggaran. Setelah itu, Husni sering melapor kepada Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP ketika itu.

Husni dalam kasus ini diberi tugas untuk berhubungan dengan vendor dalam hal teknis proyek e-KTP. Husni juga pernah diminta Irman untuk mengawal konsorsium, yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. Husni ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya konsorsium itu dipastikan lolos dan ditunjuk menggarap proyek e-KTP.

Husni juga diduga tetap meluluskan tiga konsorsium, meskipun ketiganya tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS).

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkaya US$ 20.000 dan Rp 10 juta," kata Saut.

Sedangkan untuk peran tersangka Paulus Tannos bermula sebelum proyek e-KTP dimulai pada 2011. Paulus diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor termasuk tersangka Husni dan Isnu Edhi di sebuah ruko milik Andi Agustinus di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal Husni dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

Pertemuan-pertemuan tersebut, kata Saut, berlangsung selama kurang-lebih 10 bulan. Dari pertemuan itu dihasilkan sejumlah output di antaranya, Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS ini pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK.

Tak hanya itu, Paulus Tannos juga diduga bertemu dengan Andi Narogong, almarhum Johannes Marliem, dan Isnu Edhi untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen.

Pada pertemuan itu juga sekaligus dibahas soal skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 Milyar terkait proyek e-KTP ini," kata Saut.

Terakhir peran Miryam S Haryani. Dikatakan Saut, pada Mei 2011 atau setelah Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR dan Kemdagri dilakukan, Miryam meminta US$ 100.000 kepada Irman selaku Dirjen Dukcapil Kemdagri untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. Permintaan itu, kata Saut, disanggupi. Transaksi pun dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan melalui perwakilan Miriam.

"Tersangka MSH (Miriam S. Hariyani) juga meminta uang dengan kode 'uang jajan' kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani e-KTP. Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses," kata Saut.

Saut menyebutkan dalam kurun 2011-2012, Miriam diduga juga menerima dana beberapa kali dari Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administras Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya US$ 1,2 juta terkait proyek e-KTP," katanya.

Atas perbuatannya tersebut, keempat tersangka disangkakan melanggar melanggar Pasal 2 Syat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Diduga Sunat Honor, 7 Pegawai Puskesmas Ditangkap Polda Sumut

Mereka yang diamankan termasuk kepala Puskesmas Parlayuan berinisial MHJ.

NASIONAL | 14 Agustus 2019

Kemlu Minta WNI Tunda Perjalanan ke Hong Kong

"Bagi yang menetap di wilayah Hong Kong, agar tetap tenang dan waspada, menjauhi lokasi berkumpulnya massa, tidak terlibat dalam kegiatan politik setempat."

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Kasus Suap Kempupera, Legislator PKB Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Fathan sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Kempupera yang menjerat Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

BMKG Gelar Workshop Peningkatan Prediksi Iklim Musiman

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang program pemerintah di berbagai sektor dalam mencapai kesejahteraan nasional.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

KPK Yakin Bisa Periksa Dirut Sandipala Meski Tinggal di Singapura

Saut meyakini KPK dapat menghadirkan Paulus Tannos ke Indonesia dan memeriksanya sebagai tersangka.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Gugatan Kivlan, Wiranto: Tidak Usah Ditanggapi

Wiranto enggan mengomentari gugatan dari Kivlan Zen terkait pembentukan Pam Swakarsa.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Tiga Warga Jambi yang Hanyut di Batanghari Ditemukan Meninggal

“Berdasarkan kajian di lapangan, ketiga korban terjebak palungan di Sungai Batanghari. Palungan tersebut bekas galian penambangan pasir,” ungkap Ibu Harris.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Kebakaran di Gunung Ciremai Hanguskan 343 Hektare

BPBD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyatakan kebakaran yang terjadi di puncak Gunung Ciremai menghanguskan sekitar 343 hektare habitat edelweis.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

Dukung Pemulihan, Korindo Group Salurkan Bantuan ke Korban Gempa Halmahera

Kondisi memprihatinkan pasca gempa ini pun turut dirasakan PT GMM yang beroperasi di Desa Gane, Halmahera Selatan.

NASIONAL | 13 Agustus 2019

BMKG Riau Temukan 167 Titik Panas di Pekanbaru

Tercatat beberapa lokasi yang terdampak adalah Pekanbaru, Dumai, dan Pelalawan.

NASIONAL | 13 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS