Dirjen yang Direkrut Susi Pudjiastuti Mundur Mendadak
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Dirjen yang Direkrut Susi Pudjiastuti Mundur Mendadak

Kamis, 16 Juli 2020 | 09:00 WIB
Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar dikabarkan mundur mendadak dari jabatannya. Zulfikar yang masuk KKP melalui seleksi terbuka pada jaman Menteri KKP Susi Pidjiastuti itu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Riset & SDM KKP pada 2017.

Informasi seputar pengunduran diri itu diluruskan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7/2020).

Dia menyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberhentikan M Zulficar Mochtar dari posisinya sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP.

Dikatakan, KKP adalah salah satu kementerian yang memiliki tugas mengelola sumber daya alam Indonesia, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Rilis dari KKP itu menyebutkan upaya menjalankan tugas strategis ini ditempuh salah satunya melalui manajemen pegawai negeri sipil yang akuntabel, transparan, dan berbasis sistim merit.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 106 bahwa Jabatan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden, maka sejak Senin (13/7) Zulficar Mochtar diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP.

"Menteri Edhy pada hari yang sama mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk pengisian jabatan Pejabat Tinggi Madya Direktur Jenderal Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya jelas agar pejabat pengganti segera ada dan menjadi bagian team work KKP melayani stakeholders kelautan dan perikanan," jelas Agung.

Dari penelusuran dalam laman https://mzulficar.wordpress.com/about-me/, disebutkan bahwa Zulficar pernah "Bekerja sebagai Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, LSM yang peduli pada upaya-upaya untuk menginspirasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan kepulauan."

Zulficar yang lahir pada 22 Juli 1971 itu juga disebut merampungkan pendidikan di Fakultas Ilmu dan teknologi Kelautan di Universitas Hasanuddin (1996) di Makassar dan menyelesaikan program Master di Cardiff University, UK, bidang Kebijakan lingkungan.

Posisi sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP diperoleh Zulficar sejak dia dilantik pada 22 Mei 2018 di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sebelum menjabat Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar diangkat sebagai Kepala Badan Riset & SDM KKP.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Menpora Ajak Anak Muda Tetap Produktif di Masa Pandemi

Menurut Menpora, salah satu kegiatan produktif yang dapat dilakukan di tengah pandemi adalah memulai usaha.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Mendes Minta Kades dan Pendamping Desa Bantu Korban Banjir Masamba

Mendes Abdul Halim Iskandar berharap langkah cepat dari kepala desa dan pendamping desa dapat meringankan beban korban banjir bandang di Kota Masamba.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Di Mana-mana Ada Koperasi, NTT Tetap Provinsi Miskin

Fakta menunjukkan bahwa koperasi di NTT belum menjadi badan usaha yang mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Rumah Belajar Diakses 157 Juta Pengguna

Data pencapaian platform Rumah Belajar ini bertambah sejak sekolah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah (BDR) pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Perkuat Link and Match, Mendikbud Luncurkan Rumah Vokasi

Rumah Vokasi diharapkan dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan fasilitas dalam pengembangan pendidikan vokasi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Gagal Ikut UTBK SBMPTN Tahap 1, Puluhan Ribu Peserta Diperbolehkan Ikut Tahap 2

Terdapat enam pusat UTBK yang batal melaksanakan ujian tahap satu karena dilarang oleh Gugus Tugas Covid-19 setempat.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Pemanfatan Sumber Daya Laut Dianggap Belum Optimal

Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Gunung Merapi Keluarkan Guguran Malam ini

Lokasi pasti terjadinya guguran Gunung Merapi belum terlihat karena terkendala cuaca.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kualitas Pendidikan Jadi Fokus Utama di Masa Pandemi

CQUniversity dan Universitas Bakrie kembali berkolaborasi untuk menawarkan program studi sarjana di Jakarta.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Lima Provinsi Ini Dinilai Baik dalam Penanganan Pengendalian Covid-19

Apresiasi terhadap lima provinsi dalam pengendalian Covid-19 itu disampaikan Jokowi dalam pengarahan dan pertemuan dengan gubernur se-Indonesia di Istana Bogor.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS