Dikabarkan Bermasalah, Menteri KKP Beri Izin 26 Eksportir Lobster
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Dikabarkan Bermasalah, Menteri KKP Beri Izin 26 Eksportir Lobster

Selasa, 7 Juli 2020 | 08:00 WIB
Oleh : / Heri Soba

Indramayu, Beritasatu.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan dan bahkan akan terus bertambah karena saat ini sudah ada beberapa yang masuk terkait dengan perizinan tersebut.

"Izin (ekspor lobster, red.) yang sudah kami keluarkan ada 26 bahkan akan tambah sampai 31 izin," kata Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Indramayu, Senin (6/7) malam.

Dia mengatakan izin ekspor lobster tersebut salah satunya untuk meningkatkan pendapatan para nelayan karena sejak dahulu mereka bergantung pada tangkapan benih lobster.

Namun, setelah adanya pelarangan, maka otomatis pendapatan para nelayan juga menurun, bahkan harus berurusan dengan hukum ketika menangkap benih lobster.

Dia juga menanggapi terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan ada pihak-pihak terkait, terutama dari orang dekatnya, yang diuntungkan dengan dibukanya ekspor lobster.

"Ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, ada orang Gerindra dan sebagainya, bahkan saya sendiri tidak tahu mereka mendaftarnya kapan. Tapi, ingat diberitakan itu hanya dua tiga orang dan padahal izinnya yang sudah kami keluarkan ada 26," ujarnya.

Dia menjelaskan kalau ada dua atau tiga orang yang ada hubungannya dengan dia, apakah salah jika mendapatkan izin ekspor lobster.

Padahal, pihaknya juga tidak tahu secara persis, sebab yang memberikan izin adalah tim dari KKP, bukan dia secara pribadi.
"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya apakah salah. Kalau saya menteri apakah teman-teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan perjanjiannya," katanya.

Yang jelas, kata Edhy, keluarga, kerabat, dan lingkungan masyarakatnya tidak ada yang terlibat. Dia mengaku hanya ingin melayani warga negara.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemandu Wisata di Papua Barat Belajar Beternak Secara Daring

Memanfaatkan lahan sempit pekarangan rumah untuk beternak ikan

NASIONAL | 7 Juli 2020

Asuransi Jiwasraya Pernah Punya Deposito dan Aset Rp 5 T

Pada 2018, PT Asuransi Jiwasraya Tbk sebenarnya memiliki deposito Rp725 miliar dan obligasi sebesar Rp4,5 triliun.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Usai 18 Tahun Penjara, Ety Toyyib Harus Menginap 2 Pekan di Wisma Atlet

Etty dan semua pekerja migran yang baru datang wajib menjalani rapid test dan karantina dua pekan.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kabar Bocornya Soal UTBK, Ketua LTMPT: Itu Ngarang Saja

Itu setiap tahun terjadi dan Insyaallah tidak akan ada.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Lokasi Ujian di Zona Merah, Peserta UTBK Direlokasi ke Tahap Dua

Ada dua tempat tes UTBK di Tangerang Selatan yang tidak mendapatkan izin dari Satgas karena berada di zona merah.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Positif Rapid Test, Peserta UTBK Diminta Ikut Tahap Dua

Meski begitu, Kemdikbud memastikan para peserta tetap mendapatkan haknya dengan mengikuti UTBK-SBMPTN tahap dua.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kemdikbud Adakan Kemah Karakter Virtual

Sekjen Kemdikbud, Ainun Na'im mengatakan, kegiatan KKV sebagai upaya agar para siswa tetap aktif mengembangkan diri menjadi generasi yang lebih baik.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Tak Ditandatangani Presiden Jokowi, UU KPK Tetap Sah

KPK tidak perlu ragu untuk menjalankan tugasnya meski UU tentang KPK belum ditandatangani Presiden Jokowi.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kemdagri: Juknis PPDB DKI Akan Disesuaikan dengan Regulasi Kemdikbud

Juknis PPDB DKI sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 670 Tahun 2020, masih menyebutkan kuota jalur zonasi sebesar 40 persen.

NASIONAL | 6 Juli 2020

OTT Bupati Kutim Buktikan Pencegahan dan Penindakan KPK Berjalan Efektif

Penindakan OTT terhadap Bupati Kutai Timur adalah keberhasilan KPK sebagai kelembagaan

NASIONAL | 5 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS