Perjuangkan Lahan, Warga Lampung Timur Minta Bertemu Moeldoko
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Perjuangkan Lahan, Warga Lampung Timur Minta Bertemu Moeldoko

Jumat, 23 Agustus 2019 | 09:03 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 500 kepala keluarga warga Desa Wana, Kecamatan Melinting (Labuan Maringga), Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berharap ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terkait dengan itu, ratusan warga tersebut sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berharap bisa bertemu (audiensi) dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kepala Desa Wana, Muhsinin AN, menjelaskan bahwa surat permohonan audiensi sudah diajukan sejak awal Agustus lalu setelah menyerahkan permohonan kepada jajaran Ditjen Planologi dan Data Lingkungan KLHK. “Surat permohonan audiensi sudah kami ajukan kepada Pak Moeldoko untuk mendapatkan kejelasan tentang PTSL tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (22/8).

Adapun isi surat yang diterima Beritasatu.com di Jakarta menyebutkan sebanyak 500 KK dari Desa Wana berharap bisa ikut dalam program PTSL ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Untuk itu, lanjut Muhsinin, pihaknya berharap bisa bertemu dengan Moeldoko guna membantu proses pengajuan PTSL. “Sekaligus juga memberikan penjelasan terkait dengan perjuangan masyarakat dan fakta-fakta yang selama ini tidak diperhatikan dengan baik,” ujar Muhsinin.

Dia berharap, pada masa-masa tersisa dari pemerintahan saat ini, permohonan warga Desa Wana itu tetap diproses sehingga ada kepastian atas hak tanah.

Sebelumnya, jajaran desa juga sudah mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Planologi dan Data Lingkungan. Permohonan kepada KLHK itu untuk mendapatkan rekomendasi status kawasan dalam rangka mendapatkan sertifikat lahan.
“Ini sesuai dengan program pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” ujar Muhsinin dalam surat tersebut.

Seperti diketahui, ratusan warga di Dusun Gunung Kedatuan, Desa Wana, sudah cukup lama mengupayakan sertifikasi atas lahan yang sudah ditempati mereka selama puluhan tahun. Adapun lahan seluas 900 hektare (ha) diharapkan bisa masuk dalam program sertifikasi nasional atas tanah-tanah rakyat. Pada Januari 2019 lalu, warga juga sudah mengajukan surat ke KLHK dan sampai saat ini belum direspons. “Surat permohonan itu dalam rangka memperkuat status tanah yang sudah diizinkan pemerintah setempat sebagai pemukiman warga sejak tahun 1967,” ujar Sunaryo yang juga Koordinator Warga Gunung Kedatuan.

Untuk itu, pengajuan surat secara resmi dari jajaran pemerintahan Desa Wana diharapkan semakin memperkuat perjuangan masyarakat yang selama ini seperti tidak diperhatikan. Sebelumnya, warga juga menyurati Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung. Kemudian surat permohonan juga sudah dilayangkan ke Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Data Lingkungan. Kedua institusi itu berada dalam lingkup KLHK dan diharapkan bisa mempercepat penetapan kawasan lahan.

Sebagai informasi, sejak ditempati pada 1963 lalu berkembang hingga awal 1990an, warga bermukim dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah, Namun, ulah beberapa oknum pemerintah dan TNI pada periode 1994-1997, warga Gunung Kedatuan diminta meninggalkan lokasi yang sudah menjadi sumber penghidupan mereka.
“Untuk mencegah kekerasan yang lebih besar, orang tua dan beberapa tokoh masyarakat meninggalkan sementara kawasan yang sudah mendapatkan Surat Izin Usaha di Atas Tanah Negeri sejak 1967. Surat itu diberikan kepada Muljoredjo dan Ngadiman yang menjadi perintis di atas lahan pemukiman dusun Gunung Kedatuan itu,” ujar Sunarso.

Dia melanjutkan, pada tahun 1998, kepala desa dan aparat desa Wana mengijinkan kembali kepada warga untuk menempati lahan seluas 900 ha. Kemudian diikuti dengan beberapa upaya untuk penentuan batas dusun yang merujuk pada surat keputusan gubernur Lampung. Ironisnya, pada tahun 2002-2003 terjadi penyerobotan dan teror agar 200 KK yang sudah diakui tempat tinggalnya supaya meninggalkan kawasan itu.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Revolusi Industri 4.0, Gita Gutawa: Pendidikan Harus Beradaptasi

Sistem pendidikan secara utuh harus ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mulai dari kurikulum, cara mengajar, sistem pengajaran,dan sebagainya.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Tertimpa Pohon, Anggota Pemadam Kebakaran Hutan di Batanghari Kritis

Asmara dalam kondisi kritis usai tertimpa pohon saat memadamkan api di kawasan hutan Taman Raya Sultan Thaha Syaifuddin, Batanghari, Jambi.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Kasus Aspidum Kejati DKI, KPK Cegah 6 Orang

KPK mencegah enam orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara penipuan investasi yang menjerat mantan Aspidum Kejati DKI.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Warga Kupang Berterima Kasih kepada Presiden Jokowi

Sertifikat gratis bukti kepedulian terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Sukses Kelola Dana Desa, Menteri Eko Apresiasi Pemkab Tabanan

Saat berkunjung ke Tabanan, Menteri Desa merasa takjub dengan energi Bupati Eka

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Rieke Diah Pitaloka: Indonesia Butuh Haluan Ideologi Pancasila

Pendekatan #pancasilapower, menjadi prasyarat utama dalam menyelesaikan setiap persoalan.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Polisi Dalami Kasus Pemberian Obat Kedaluwarsa ke Ibu Hamil

Aparat polisi telah memintai keterangan sejumlah saksi, baik korban maupun apoteker puskesmas.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Korban Obat Kedaluwarsa Bertambah Jadi Dua Orang

Seorang korban bernama Winda Dwi Lestari dan seorang lagi Novi Sri Wahyuni.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Ridwan Kamil Tolak Pembentukan Provinsi Bogor Raya

Tolak pembentukan Provinsi Bogor Raya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memilih pemekaran desa-desa.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Tujuh Kelebihan Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru

Kelebihan itu di antaranya lahan deliniasi seluas 180 ribu hektare, lahan potensial mencapai 85 ribu hektare, dan memiliki dua bandara kelas internasional.

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS