Soal Natuna, Wakil Ketua MPR Dukung Sikap Tegas Pemerintah

Soal Natuna, Wakil Ketua MPR Dukung Sikap Tegas Pemerintah
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Muhammad Ali (kiri) melepas KRI Tjiptadi-381 usai upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. ( Foto: Antara / M Risyal Hidayat )
Hotman Siregar / FER Selasa, 7 Januari 2020 | 16:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR, Syarifuddin Hasan, mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus Natuna.

"Saya memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintah kita dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya mengikuti statement Presiden Jokowi, dan saya pikir sudah cukup tegas. Statement Presiden harus diikuti Menko Polhukum dan Menhan untuk tegas menjaga kedaulatan NKRI," kata Syarifuddin Hasan di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurut Syarifuddin, langkah yang diperlukan dalam pelanggaran perairan Natuna oleh Tiongkok adalah sikap tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan ketegasan itu.

"Kita mengapresiasi, karena pemerintah sekarang kompak dan sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus tegas dan tidak kompromi. Menko Polhukam juga sudah menyatakan diplomasi bukan berarti negosiasi. Saya pikir sikap pemerintah itu sudah bagus," tegasnya.

Syarifuddin juga mengingatkan, tidak perlu khawatir dengan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok akan berimplikasi secara ekonomi. Jika ada implikasi pada ekonomi Indonesia, menurut Syarifuddin, implikasi ini adalah risiko dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"Tiongkok hanya investor nomor 3 di Indonesia. Tiongkok pasti membutuhkan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir tentang implikasi ekonomi. Karena itu kita harus betul-betul tegas dan tidak ada negosiasi. Kita hanya menginginkan Tiongkok menaati Unclos yang sudah diratifikasi bersama," tandas Syarifuddin.

Pemerintah, lanjut Syarifuddin, bisa melakukan langkah apa pun termasuk meninjau kembali investasi Tiongkok di Indonesia. Namun langkah itu bisa diambil setelah melihat respon dari pemerintah Tiongkok.

"Kalau Tiongko masih tetap pada pendiriannya yang tidak menghargai kedaulatan NKRI, tidak menghargai kesepakatan Unclos, kita bisa mengambil langkah apapun meski berimplikasi pada ekonomi. Saya pikir bisa saja kita meninjau investasi mereka di Indonesia kalau memang tidak ada respon. Perlu tindakan yang betul-betul tegas dari pemerintah kita. Ini juga menjadi pelajaran untuk Tiongkok," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan