Diapresiasi, Rencana Pemenuhan Alutsista TNI Lima Tahun ke Depan

Diapresiasi, Rencana Pemenuhan Alutsista TNI Lima Tahun ke Depan
Susaningtyas NH Kertopati (Foto: Istimewa / Istimewa)
Asni Ovier / AO Selasa, 31 Desember 2019 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI lima tahun mendatang patut disambut baik. Hal ini sejalan denggan organisasi TNI yang baru, yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2019.

Apresiasi itu disampaikan pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati dalam catatan akhir tahun 2019 di bidang pertahanan di Jakarta, Selasa (31/12/2019). “Penggelaran kekuatan TNI di Indonesia bagian timur menjadi perhatian pemerintah dengan konsentrasi penyelesaian separatisme Papua,” ujar pakar yang akrat disapa Nuning itu.

Dikatakan, kondisi keamanan di Papua juga dapat dinilai sebagai tolok ukur keberhasilan TNI di dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana dimuat dalam UU TNI dan RUU Perbantuan TNI.

“Harapan di tahun 2020 untuk pertahanan negara adalah meneruskan Program Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024 sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan selama ini. Dengan memanfaatkan hasil kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Turki dan Tiongkok, maka terbuka peluang akselerasi di dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI,” ujar Nuning.

Menurut dia, berbagai sistem persenjataan yang ditawarkan kedua negara dinilai cukup proporsional di dalam mewujudkan Nerwork Centric Warfare, sebagaimana yang telah dicanangkan Panglima TNI Marsekal Marsekal Hadi Tjahjanto selama ini.

“Program MEF 2020-2024 yang diintegrasikan ke dalam Network Centric Warfare merupakan sistem pertahanan negara yang jauh lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Nuning juga mengatakan, berdasarkan data-data intelijen beberapa tahun terakhir, maka TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional. TNI harus menunjukkan leadership di antara militer negara-negara anggota ASEAN. TNI, ujarnya, dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang telah dicanangkan sejak 2015.

Kawasan perairan Laut Sulu antara Indonesia-Filipina-Malaysia, kata Nuning, dapat menjadi fokus TNI di dalam menunjukkan kepemimpinan di ASEAN. Dengan mewujudkan ketahanan regional, maka otomatis TNI juga dapat mewujudkan ketahanan nasional.

Di sisi lain, perkembangan teknologi militer seiring dengan Revolusi Industri 4.0 menuntut Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk lebih berinovasi menciptakan taktik peperangan dan strategi tempur yang lebih baik dan sesuai dengan alutsista yang dimiliki.

“Doktrin pertahanan negara dan dan doktrin TNI harus dikembangkan lagi, sehingga TNI mampu menjalankan tugas yang diemban dengan lebih optimal,” ujar Nuning.



Sumber: Suara Pembaruan