Perbantuan Militer Belum Diatur Secara Spesifik dan Komprehensif

Perbantuan Militer Belum Diatur Secara Spesifik dan Komprehensif
Imparsial bekerja sama dengan Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertema "Peran Internal Militer Problem Tugas Perbantuan TNI" yang diselenggarakan di Kampus Paramadina Graduate School, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / AO Senin, 23 Desember 2019 | 22:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peran perbantuan militer harus diatur secara spesifik dan komprehensif agar tidak berbenturan dengan undang-undang yang berlaku. Selama ini, bantuan militer belum diselaraskan dengan tata nilai, norma, dan aturan hukum negara demokrasi.

"Proses agenda reformasi sektor keamanan sampai saat ini masih menyisakan sejumlah agenda legislasi yang belum terselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan pengaturan tugas perbantuan militer kepada pemerintah," kata anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia dalam diskusi publik bertema "Peran Internal Militer Problem Tugas Perbantuan TNI" yang diselenggarakan Imparsial bekerja sama dengan Universitas Paramadina di Kampus Paramadina Graduate School, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Menurutnya, pelaksanaan agenda reformasi sektor keamanan yang digulirkan sejak 1998 memang telah menghasilkan sejumlah capaian yang positif dalam pengaturan sektor keamanan di Indonesia. Salah satunya adalah terkait pengaturan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi TNI dan Polri untuk diselaraskan dengan tata nilai, norma, dan aturan hukum negara demokrasi.

"Berdasarkan regulasi yang ada, tugas dan fungsi keduanya telah dibedakan di mana Polri bertanggung jawab atas penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, sedangkan TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara," ujarnya.

Lulusan magister politik hubungan internasional Royal Holloway, Universitas London itu mengingatkan bahwa keharusan untuk membuat aturan tentang tugas perbantuan militer ditegaskan dalam TAP MPR No. VII/2000.

Pada Pasal 4 TAP MPR Nomor VII/2000 menjelaskan tugas perbantuan militer meliputi tugas TNI membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civic mission); tugas TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas permintaan yang diatur dalam undang-undang; dan tugas TNI membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera PBB.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI maupun UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga telah memandatkan kepada pemerintah agar membuat aturan hukum tentang tugas perbantuan. Namun demikian, sejak kedua undang-undang tersebut diberlakukan hingga kini belum ada aturan spesifik dan komprehensif tentang tugas perbantuan militer.

Sebaliknya, di tengah adanya kekosongan aturan hukum tersebut justru berkembang aturan-aturan hukum parsial yang mengatur tentang tugas perbantuan militer. Aturan itu, antara lain Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta berbagai memorandum of understanding (MoU) antara TNI dengan berbagai kementerian dan instansi lainnya.

"Dari segi hukum, pengaturan perbantuan militer yang bersifat parsial itu tidak selaras dengan undang-undang lain. Misalnya, pengaturan perbantuan militer melalui MoU yang tidak didasari keputusan politik negara jelas bertentangan dengan UU TNI. Pasal 7 Ayat (3) UU TNI menegaskan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang maka dibutuhkan keputusan politik negara," ujarnya.

Di sisi lain, pada tataran praktik, perluasan peran militer di luar perang yang dilakukan secara berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme militer itu sendiri untuk menjalankan fungsi pertahanan.

Untuk itulah, pembentukan regulasi yang komprehensif tentang perbantuan militer harus menjadi agenda legislasi prioritas bidang keamanan ke depan. Kendati demikian, pengaturan tentang tugas perbantuan militer itu perlu dilakukan secara hati hati dan cermat dengan memperhatikan prinsip kehidupan berdemokrasi.

Dalam diskusi publik bertajuk "Peran Internal Militer Problem Tugas Perbantuan TNI" yang diselenggarakan Imparsial itu juga turut hadir sejumlah narasumber lain, yakni Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam, Direktur Imparsial Al Araf, dan akademisi Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas.



Sumber: Suara Pembaruan