Mahfud: Pelanggaran HAM Sekarang Bersifat Horizontal

Mahfud: Pelanggaran HAM Sekarang Bersifat Horizontal
Mahfud MD dan Joko Widodo. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Selasa, 10 Desember 2019 | 20:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengemukakan, sejak era reformasi sudah banyak kemajuan dalam pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Khofifah Resmikan Pembangunan Museum HAM Munir

Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR, dan meluasnya kekuatan civil society bisa ditunjuk sebagai bukti. Sebelum reformasi, pengekangan terhadap HAM sangat hegemonik, tetapi sekarang sudah bebas.

"Apakah masih ada pelanggaran HAM? Tentu masih ada, tetapi polanya sudah berubah. Dulu pelanggaran HAM terjadi secara vertikal, dilakukan oleh aparat negara secara represif, sekarang pelanggaran HAM bersifat horizontal yakni dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan, tidak jarang justru aparat yang menjadi korban pelanggaran HAM," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, meminta masyarakat agar jernih dalam melihat kemajuan perlindungan HAM sekarang ini, yang dinilainya sudah jauh lebih maju. Hal itu karena tidak hanya berupa pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik (ICCPR) tetapi sudah merambah ke perlindungan HAM dalam Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang sering disebut Ekosob.

Mahfud Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor

"Untuk masalah Ekosob sudah sangat banyak yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pembangunan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan pendidikan, kebijakan afirmasi, banatuan-bantuan sosial,dan sebagainya,” jelas Mahfud MD.

Untuk pelanggaran HAM masa lalu, Mahfud mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Diharapkan dengan kehadiran UU tersebut, persoalan masa lalu bisa ditutup.

"Masalah-masalah yang terkait pelanggaran HAM masa lalu kita harus segera memutuskannya secara baik-baik. Kita harus bersikap ksatria untuk menyelesaikannya berdasar kesepakatan yang harus dituangkan dalam hukum. Adalah tidak bijaksana jika kita menggantung-gantung masalah hanya karena perbedaan pilihan cara penyelesaian. Apapun perbedaannya, harus kita putuskan secara sportif, jangan kalau tidak setuju lalu saling lempar dan saling menghindar. Itu sebabnya, kita merencanakan membuat UU KKR atau nama lain yang nanti disepakati,” ungkap Mahfud.

Mahfud mengakui, adanya kelambatan dari penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dia beralasan, hal itu sebagai konsekuensi menjalankan demokrasi.

"Kalau mau dilakukan secara otoriter tentu mudah, tinggal diputuskan secara sepihak. Tetapi itu tidak boleh, kita harus rembuk bersama secara demokratis. Kedepan kita harus lebih sportif untuk membuat dan mendukung keputusan bersama dalam kerangka hukum dan politik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu,” tutup Mahfud.



Sumber: Suara Pembaruan