Reformasi TNI Sisakan Dua Pekerjaan Rumah

Reformasi TNI Sisakan Dua Pekerjaan Rumah
ilustrasi TNI ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Selasa, 8 Oktober 2019 | 22:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Reformasi TNI yang telah berjalan selama sekitar 20 tahun atau dua dekade dinilai berjalan stagnan. Terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, yakni Peradilan Militer dan penuntasan kasus HAM. Hal ini berdasarkan laporan 'Jalan Sunyi Reformasi TNI' yang disusun Setara Institute dalam rangka HUT ke-74 TNI.

"Peradilan Militer menjadi persoalan yang tidak kunjung tuntas dalam dua dekade reformasi," kata Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute Ikhsan Yorie dalam konferensi pers di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Ikhsan mengatakan, pembahasan mengenai Peradilan Militer sebenarnya telah berjalan sejak dekade pertama reformasi TNI. Namun, pada 2006, pembahasan RUU Peradilan Militer tidak menemukan titik temu lantaran pemerintah dan DPR bersikukuh pada pandangan masing-masing soal kompetensi Peradilan Militer dan peradilan koneksitas.

"Kegagalan revisi sistem Peradilan Militer jadi penanda rendahnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia ysng dilakukan aparat militer masih menjadi masalah besar," katanya.

Ditambahkan, penuntasan kasus HAM masih menjadi agenda yang belum terselesaikan. Bahkan, kasus-kasus pelanggaran HAM tetus bertambah selama dua dekade ini. "Dekade pertama dan kedua tidak pernah lepas dari kasus pelanggaran HAM," kata Ikhsan.

Setara menganalisis 20 tahun reformasi TNI dalam dua dekade, yakni dekade pertama dari tahun 1999-2009 dan dekade kedua 2009-2019. Pada dekade pertama, Setara mencatat terjadinya sejumlah kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, kerusuhan Mei 1998, Tragedi Semanggi I dan II, kekerasan di Timor Timor, Aceh, dan Papua.

"Misalnya sepanjang 1998, KontraS mencatat terjadi 59 kasus pelanggaran HAM, 47 di antaranya dilakukan oleh Angkatan Darat," paparnya.

Sedangkan pada dekade kedua reformasi TNI kurang mencatatkan hasil yang impresif. Narasi reformasi TNI lebih bersifat penegasan, seperti dengan pemberian instruksi, himbauan, dan evaluasi bahwa reformasi TNI masih berjalan. Namun, upaya-upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu yang diduga melibatkan oknum-oknum militer ataupun mendorong pembahasan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tengah mandek.

Pada dekade kedua, catatan beberapa lembaga juga menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang melibatkan aparat militer masih terjadi. Komnas Perempuan, misalnya mencatat ada 31 kasus kekerasan TNI terhadap perempuan sepanjang 2016. Di Jakarta, dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada 57 persen kasus penggusuran paksa yang melibatkan aparat TNI sepanjang 2016.

"Dari 90 kasus penggusuran paksa, 53 kasus di antaranya mengerahkan aparat TNI. Pada 2015, 65 dari 113 kasus penggusuran paksa melibatkan TNI," kata Ikhsan.



Sumber: Suara Pembaruan