Presiden Jokowi Harus Ambil Alih Masalah Papua

Presiden Jokowi Harus Ambil Alih Masalah Papua
Kastorius Sinaga ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Agressi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan mebakar berbagai kota, mulai Monokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika. Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional.

"Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur pada 1999. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil alih penangangan masalah Papua ini," ujar sosiolog dari Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dikatakan, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Bergesernya agresi massa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di Jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat.

Presiden Jokowi, selaku Kepala Negara, harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua dan tidak menyerahkannya tanggung jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya, termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan.

"Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu, menjadi wajar bila Presiden Jokowi mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua, termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang," kata Kastorius Sinaga.

Bila tidak, kata Kastorius, maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa. Saatnya Presiden meletakkan prinsip human dignity bagi penyelesaian Papua. Papua tak bisa diselesaiakan hanya dari security approach dan pembangunan fisik infrastruktur.

Namun, hal utama yang perlu dilakukan adalah menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan. Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan.





Sumber: BeritaSatu.com