TNI Peningkatan Status di Papua Kewenangan Presiden

TNI  Peningkatan Status di Papua Kewenangan Presiden
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, 5 Desember 2018. Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ( Foto: Antara / Iwan Adisaputra )
Robertus Wardi / YUD Rabu, 13 Maret 2019 | 15:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi mengemukakan kewenangan untuk meningkatkan status di Papua ada pada presiden. Hal itu mengacu ke Perppu No 23 Tahun 1959.

"Menurut Perpu tersebut, kewenangan untuk menetapkan keadaan darurat berada pada presiden," kata Sisriadi di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Saat ditanya apakah perlu statusnya ditetapkan seperti dalam operasi teroris di Poso, Sisriadi tidak memberikan pendapat. Dia menegaskan itu bukan domainnya.

Sebagaimana diketahui, dalam operasi penumpasan teroris di Poso, pemerintah menetapkan Operasi Tinombala. ‎Operasi ini dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini melibatkan satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus.

Berikut isi Perppu No 23 Tahun 1959:

Pasal 1

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesiaterancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapatdiatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan caraapapun juga;

3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkanada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

(2) Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2

(1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut.

(2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

Pasal 3
(1) Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima
Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat
Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat.
(2) Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan
perang, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan yang
terdiri dari:
1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan/Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. K‎epala Kepolisian Negara.

(3) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat mengangkat Menteri/Pejabat lain
selain yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu.



Sumber: Suara Pembaruan