Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI Bisa Rusak Birokrasi

Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI Bisa Rusak Birokrasi
Ilustrasi penolakan dwifungsi TNI. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FMB Senin, 11 Maret 2019 | 11:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bahwa reformasi telah mengamanatkan bahwa TNI harus profesional dan tidak berpolitik sehingga dwifungsi ABRI (TNI) dihilangkan. Karena itu, kata Ujang, sejak reformasi, jabatan sipil tidak diisi oleh TNI lagi.

"Sudah tepat jika jabatan sipil tidak dan jangan diisi oleh TNI karena akan merusak birokrasi. Pasalnya, TNI yang masuk jabatan sipil akan langsung jadi pimpinan, tidak dari bawah, jadi akan merusak birokrasi sipil. Akan merusak orang yang sudah berkarir dari bawah," ujar Ujang di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Ujang mengatakan, bukan solusi yang baik jika TNI diberi ruang mengisi jabatan sipil karena banyaknya perwira yang non-job atau menganggur. Menurut dia, yang perlu diperbaiki adalah perencanaan di internal TNI sehingga tidak banyak TNI yang non-job.

"Kita cinta terhadap TNI. Mereka pengawal dan garda terdepan dalam menjaga NKRI. Namun mengisi jabatan sipil bagi perwira TNI bukanlah solusi. Jika diakomodasi akan rusak birokrasi sipil. Birokrasi sipil ya untuk sipil, bukan untuk yang lain. Pasti akan menimbulkan ekses yang tidak baik di kemudiam hari," tutur dia.

Menurut Ujang, lebih baik jika mengikuti UU TNI yang berlaku saat ini. Jika aturan membolehkan beberapa jabatan sipil diisi oleh militer aktif, kata Ujang, sah-sah saja dan tidak menjadi masalah.

"Kita ikuti aturan UU saja. Jika sesuai UU boleh, ya silahkan, tetapi jika tidak boleh, ya jangan. Namun jangan juga ditambah atau diperluas," tandas dia.

Lebih lanjut, Ujang mengaku prihatin banyaknya perwira TNI yang non-job dan jumlahnya sudah telanjur banyak. Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah perencanaan yang matang dalam pembinaan karir di TNI.

"Selain itu, pemerintah juga harus memberikan solusi. Bisa saja ditempatkan di struktur-struktur baru, tetapi itu pun harus sesuai dengan perencanaan matang dan anggarannya harus ada dalam APBN," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com