Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019

  • Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019
    Kepala Divisi Penanganan Kasus dan Perlindungan HAM  Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sinung Karto (kiri) bersama Peneliti Setara Institute Selma Theofany (kedua kiri), Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani (ketiga kiri), Komisioner KPAI Retno Listyarti (kedua kanan) dan Sekretaris Yayasan Satu Keadilan Syamsul Alam Agus (kanan) menjadi narasumber pada acara Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019 di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
  • Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019
    Kepala Divisi Penanganan Kasus dan Perlindungan HAM  Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sinung Karto (kiri) bersama Peneliti Setara Institute Selma Theofany (kedua kiri), Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani (ketiga kiri), Komisioner KPAI Retno Listyarti (kedua kanan) dan Sekretaris Yayasan Satu Keadilan Syamsul Alam Agus (kanan) menjadi narasumber pada acara Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019 di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
  • Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019
    Kepala Divisi Penanganan Kasus dan Perlindungan HAM  Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sinung Karto (kiri) bersama Peneliti Setara Institute Selma Theofany (kedua kiri), Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani (ketiga kiri), Komisioner KPAI Retno Listyarti (kedua kanan) dan Sekretaris Yayasan Satu Keadilan Syamsul Alam Agus (kanan) menjadi narasumber pada acara Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019 di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Kepala Divisi Penanganan Kasus dan Perlindungan HAM  Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sinung Karto (kiri) bersama Peneliti Setara Institute Selma Theofany (kedua kiri), Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani (ketiga kiri), Komisioner KPAI Retno Listyarti (kedua kanan) dan Sekretaris Yayasan Satu Keadilan Syamsul Alam Agus (kanan) menjadi narasumber pada acara Diskusi dan Peluncuran Indeks HAM 2014-2019 di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Dalam temuanya pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, komitmen terhadap HAM masih rendah. Orientasi pemerintahan yang tercermin di dalam Nawacita tidak menunjukkan adanya komitmen terhadap HAM yang jelas. Begitu pula rencana pembangunan pemerintah lainnya tidak mengadopsi perspektif HAM secara memadai. BeritaAatu Photo/Ruht Semiono