2020, Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Pertumbuhan 5,3%


Hotman Siregar / Triyan Pangastuti / ALD
Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2020 kan berada pada tingkat 5,3%. Untuk mencapai target itu, konsumsi dan investasi diharapkan menjadi motor penggerak utamanya.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pokok-pokok asumsi dasar penyusunan RAPBN 2020, dalam Rapat Paripurna DPR penyampaian keterangan pemerintah tentang RAPBN 2020, Jumat (16/8/2019).

Selain menetapkan target pertumbuhan ekonomi, pemerintah mematok target inflasi pada tingkat 3,1%. Hal ini diarahkan untuk mendukung daya beli masyarakat.

Untuk asumsi nilai tukar, pemerintah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 pr dolar AS. Untuk asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan di tingkat 5,4%.

“Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi,” ujar Presiden.

Sedangkan, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), pemerintah memato US$ 65 per barel. “Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global,” jelasnya.

Untuk target lifting mintak dan gas bumi, diasumsikan masing-masing sebesar 734.000 barel per hari, dan 1,19 juta bare setara minyak per hari.



Sumber: Suara Pembaruan

Ini Lima Sasaran APBN 2020


Triyan Pangastuti / HA
Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah strategi kebijakan fiskal pada tahun 2020, yang diarahkan untuk ekspansif. Hal ini sejalan target defisit anggaran direncanakan sebesar 1,76% dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun. Angka ini lebih rendah dari target defisit APBN 2019 yang ditargetkan pemerintah dalam asumsi makro 1,84%.

Dalam pidato Nota Keuangan APBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019), Presiden mengatakan belanja negara tahun depan direncakan akan mencapai Rp 2.528,8 triliun atau sekitar 14,5% terhadap PDB, dengan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta belanja negara sebesar Rp 2.528,8 triliun.

“Kebijakan fiskal tahun 2020 bersifat ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit anggaran pada tahun 2020 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati sehingga berkelanjutan,” ujar Presiden.

Strategi akan dilakukan melalui menjaga iklim investasi, meningkatan kualiats belanja hingga mencari sumber pembiayaan secara hati-hati. Hal ini sejalan dengan kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur.

“Ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga risikonya berada dalam batas aman,” tuturnya,

Menurutnya fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama. Pertama untuk penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.

“Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population,” tuturnya.

Keempat penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Terakhir terkait antisipasi ketidakpastian global, sehingga akan difokuskan pada kebijakan fiskal yang ekspansif yang terukur dan terarah.



Sumber: Investor Daily

2020, Defisit APBN Diprediksi Rp 307 Triliun


Whisnu Bagus Prasetyo / Triyan Pangastuti / WBP
Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memprediksi defisit Anggaran Pendatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 307,2 triliun. Angka ini lebih kecil dari defisit pada APBN tahun 2019 sebesar Rp 296,0 triliun atau sebesar 1,84 persen terhadap PDB.

"Pendapatan negara dan hibah 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta belanja negara sebesar Rp 2.528,8 triliun," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun 2020 Beserta Nota Keuangannya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.



Sumber: BeritaSatu.com

RAPBN 2020, Anggaran Pendidikan Rp 505,8 Triliun


Hotman Siregar / ALD
Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan pada tahun 2020 sebesar Rp 505,8 triliun. Nilai itu meningkat 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun.

“Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujar Presiden Joko Widodo, saat menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RAPBN 2020 di hadapan Sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Presiden menjelaskan, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga berusaha mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.

Presiden menambahkan, setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. “Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Presiden.

Oleh sebab itu, pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi. Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.

Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. “Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat,” ungkap Presiden.



Sumber: Suara Pembaruan

Dirjen Pajak: Target Rp 1.861 Triliun Tidak Mustahil


Heru Andriyanto / HA
Selasa, 20 Agustus 2019 | 16:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui target penerimaan perpajakan tahun depan yang dipatok naik 13,3% akan menjadi tantangan yang sulit, tetapi menurutnya bukan hal yang mustahil diwujudkan.

Dalam dialog di Beritasatu News Channel, Senin (19/8/2019) malam, Robert mengingatkan bahwa tahun lalu penerimaan pajak juga mampu tumbuh 13%.

"Memang cukup menantang, tetapi bukan sesuatu yang mustahil karena tahun 2018 pernah juga penerimaan perpajakan itu tumbuh sekitar 13 persenan," kata Robert dalam program Prime Time Talk.

Realisasi penerimaan pada 2020 nanti akan sangat ditentukan oleh kondisi perekonomian.

"Kalau melihat target penerimaan perpajakan yang dicantumkan di RAPBN 2020 tadi seperti yang dibacakan Rp 1.861,8 triliun, tumbuh sekitar 13% dari proyeksi penerimaan 2019. Di dalam membuat perencanaan kan biasanya dilihat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak," jelasnya.

"Pertama kita lihat, di empat tahun terakhir penerimaan pajak memang rata-rata tumbuhnya hanya 7,7%, kemudian tahun 2018 pernah juga penerimaan perpajakan itu tumbuh 13% padahal ekonominya tumbuh sekitar 5%. Jadi pernah juga dia tumbuh melampaui pertumbuhan PDB."

Asumi makro yang ditetapkan pemerintah untuk 2020 adalah pertumbuhan ekonomi riil 5,3%, inflasi 3,1%, dan menurut Robert produk domestik bruto akan tumbuh sekitar 8,4%.

"Sehingga kalau elastisitas satu, (pertumbuhan) penerimaan pajak at least 8,4% harusnya dapat," kata peraih doktor dari University of North Carolina, AS, itu.

"Tapi ini (target penerimaan pajak) tumbuh 13% sehingga diasumsikan elastisitas lebih dari satu. Bukan pekerjaan yang mudah tetapi harusnya masih bisa dicapai asal Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak mempunyai langkah-langkah yang pas di dalam administrasi perpajakan dan collection (pemungutan). Mudah-mudahan juga proyeksi-proyeksi ekonomi bisa sesuai dengan yang digambarkan atau bahkan lebih bagus daripada yang direncanakan."

Robert menambahkan membuat target penerimaan memang lebih sulit karena semua didasarkan pada proyeksi atau sangat tergantung pada faktor-faktor eksternal, berbeda dengan rencana pengeluaran yang sudah jelas alokasinya.

Guna menggenjot penerimaan pajak tahun depan, Robert menegaskan akan meningkatkan pelayanan pajak dan edukasi.

"Pelayanan dan edukasi itu sangat penting karena bisa saja orang-orang tidak bayar pajak karena tidak tahu," ujarnya.

"Kemudian proses yang juga penting adalah pengawasan, tidak mungkin berhasil kalau tidak diawasi. Tidak harus 100% diawasi tetapi harus dibuat sistem yang baik. Jangan sampai salah memeriksa, kalau sudah patuh jangan diganggu."

Simak penjelasannya lebih lanjut dalam video berikut:



Sumber: BeritaSatu TV