Program JKN-KIS

Iuran BPJS Naik, Kualitas Ditagih


Herman / Dina Manafe / AB
Minggu, 25 Agustus 2019 | 09:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah memberi lampu hijau untuk menaikkan premi bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dari kelompok masyarakat miskin yang disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Sejalan dengan itu, pemerintah terus menggodok usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menaikkan iuran peserta non-PBI. Kenaikan iuran peserta program JKN-KIS diharapkan dapat mengurangi defisit BPJS Kesehatan, sekaligus dituntut meningkatkan kualitas pelayanannya. BPJS Kesehatan juga diharapkan memperbaiki tata kelola untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proses kajian mengenai besaran kenaikan iuran peserta PBI sampai saat ini masih terus berjalan. Pekan depan, pembahasan akan dilakukan bersama DPR.

“Nanti akan dilihat (kenaikan iuran peserta PBI, Red). Minggu depan kan kita juga dengan DPR. Sebentar lagi juga akan diumumkan. Saya tidak akan menyampaikannya sekarang, nanti kita lihat," kata Sri Mulyani kepada Suara Pembaruan seusai menghadiri Muktamar IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sebelumnya, saat konferensi pers tentang RAPBN 2020 yang digelar akhir pekan lalu di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Sri Mulyani mengungkapkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Rp 48,8 triliun, meningkat sekitar 82% dibanding outlook APBN 2019 sebesar Rp 26,7 triliun. Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Peningkatan iuran diharapkan bisa membantu persoalan defisit yang kini dialami BPJS Kesehatan.

“Anggaran JKN kita tingkatkan secara drastis dari Rp 26,7 triliun (2019) menjadi Rp 48,8 triliun. Ini untuk antisipasi kenaikan iuran PBI yang sedang digodok dan nanti akan ditetapkan," ungkapnya.

Ketika ditanya tentang iuran bagi peserta non-PBI, Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih menggodok hal tersebut dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan membayar masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan lain yang perlu diperbaiki.

Menurutnya, ada banyak perbaikan yang perlu dilakukan BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan program JKN, di antaranya menyangkut sistem dan manajemen JKN, sistem kepesertaan dan manajemen iuran, sistem pelayanan dengan pencegahan fraud, perbaikan sistem rujukan, serta pengendalian efisiensi layanan.

"Perlu diperhatikan pula strategi purchasing menyangkut perbaikan sistem pembayaran, sinergisitas antara penyelenggara jaminan sosial, serta pengendalian biaya operasional. Selain itu, juga diperlukan penguatan peranan pemda," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memberi apresiasi kepada Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani telah memberikan perhatian lebih terhadap program JKN-KIS.

“Ibu menkeu ada perhatian terhadap program ini," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/8).

Fachmi mengatakan program JKN-KIS merupakan program nasional yang dijalankan secara bersama-sama oleh berbagai kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah. Program JKN merupakan milik bersama yang capaian keberhasilannya tergantung dari banyak faktor dan sinergi kementerian/lembaga.

“Pemerintah tetap kompak dengan selalu mengadakan rapat koordinasi untuk mencari akar masalah pengelolaan BPJS Kesehatan. Pada kesempatan itu, Fachmi berjanji pihaknya juga akan melakukan perbaikan total dalam pengelolaan program JKN, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato pada 16 Agustus 2019. Kendati defisit selama lima tahun penyelenggaraan JKN, pemerintah berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi,” katanya.

Positif
Komisioner DJSN, Achmad Ansori, menyambut baik sinyal pemerintah yang akan menaikkan iuran peserta PBI. Apabila iuran peserta PBI jadi ditetapkan Rp 42.000 berarti untuk pertama kali pemerintah mengikuti usulan DJSN. Dua kali penetapan premi sebelumnya, yakni 2014 dan 2016, pemerintah selalu menetapkan di bawah angka yang diusulkan DJSN. Sebelumnya, DJSN mengusulkan iuran peserta PBI, Rp 36.000, tetapi pemerintah hanya menetapkan Rp 19.225, lalu naik Rp 23.000. Akibatnya program JKN-KIS selalu terlilit defisit.

Achmad Ansori.

Ansori mengatakan kenaikan premi peserta PBI akan berdampak positif terhadap program JKN-KIS. Dalam jangka pendek, kenaikan iuran diharapkan bisa mengatasi cash flow rumah sakit. Selama ini tunggakan BPJS Kesehatan ke hampir semua rumah sakit rata-rata selama 4-6 bulan. Hal ini menjadi beban bagi rumah sakit dan berdampak pada industri lain yang terkait, seperti obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan sarana rumah sakit.

Dari hasil pemonitoran dan evaluasi DJSN di sejumlah daerah diketahui beberapa rumah sakit menunggak selama berbulan-bulan ke perusahaan obat. Akibatnya, perusahaan obat mewajibkan pembayaran di muka sebelum obat-obatan dikirim. Akibatnya, terjadi kekosongan obat di sejumlah fasilitas kesehatan, bahkan beberapa rumah sakit swasta meminta pasien mencari obat dan membayar sendiri (out of pocket).

Menurutnya, kenaikan premi peserta PBI paling tidak memberikan aliran dana segar untuk menutup persoalan cash flow di rumah sakit, sehingga tidak berdampak pada pelayanan pasien. Namun, apabila hanya iuran peserta PBI yang dinaikkan, BPJS Kesehatan tetap akan mengalami defisit.

Untuk mengurangi defisit secara signifikan, kenaikan premi juga harus diberlakukan untuk semua segmen peserta, termasuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri dan pekerja penerima upah (PPU). Untuk besarannya, DJSN mengusulkan PBI disamakan dengan peserta mandiri kelas III sebesar Rp 42.000, naik dari Rp 25.500 (naik Rp 16.500 atau 65%), kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 80.000 (naik Rp 29.000 atau 56,8%), dan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 120.000 (naik Rp 40.000 atau 50%).

DJSN juga mengusulkan kenaikan premi untuk PPU badan usaha atau pegawai swasta dengan besaran premi tetap sama 5% dari total gaji, tetapi dengan batas upah maksimum naik menjadi Rp 12 juta dari sebelumnya Rp 8 juta.

Meski demikian, Ansori mengkhawatirkan munculnya penolakan dari masyarakat atas kenaikan premi BPJS Kesehatan. Untuk mengantisipasi hal itu, kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit harus ditingkatkan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan asosiasi rumah sakit untuk memastikan bahwa dengan kenaikan premi, tidak ada lagi penolakan pasien dengan berbagai alasan, seperti tempat tidur penuh. Selain itu, DJSN juga meminta agar masa tunggu pasien untuk mendapat Pelayanan, khususnya tindakan bedah, dipercepat.

“Kalau masyarakat bisa melihat adanya perbaikan pelayanan dan respons yang baik dari rumah sakit kepada pasien, maka kemungkinan besar mereka bisa menerima kenaikan premi. Masyarakat akan berpikir kontribusinya memberikan premi juga berdampak pada dirinya sendiri. Perbaikan seperti inilah yang perlu dilakukan simultan,” katanya ketika dihubungi, Sabtu (24/8/2019).

Mengingat defisit BPJS Kesehatan sudah masuk kondisi kronis, menurut Ansori, kenaikan premi adalah langkah terbaik dibanding pemerintah memberikan dana talangan atau dana tambahan. Defisit terjadi karena kurang pendanaan akibat premi peserta yang tidak memenuhi penghitungan aktuaria. Jika premi dinaikkan, misalnya PBI dan peserta mandiri kelas III sebesar Rp 42.000, maka pendanaan JKN-KIS akan kembali normal, meskipun potensi defisit masih mungkin terjadi jika tidak disertai perbaikan sistem secara simultan.

“Ibaratnya, JKN sekarang ini menderita kurang gizi. Kalau disuntik vitamin saja, mungkin dia sembuh, tetapi begitu pengaruh vitaminnya habis, maka kurang gizi lagi. Namun, kalau kita perbaiki gizinya, maka dia akan sehat secara berkesinambungan,” kata Ansori.

Pengamat kebijakan dan ekonomi kesehatan, Prof Hasbullah Thabrany di Jakarta, Jumat (23/8/2019), mengatakan kenaikan premi peserta program JKN-KIS harus dilakukan. Kenaikan premi bukan hanya membantu layanan JKN-KIS tetap berjalan, juga berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam menaikkan premi peserta, pemerintah harus mengutamakan pertimbangan kebutuhan riil layanan kesehatan, bukan keinginan atau kemampuan masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap kenaikan premi semestinya tidak membuat pemerintah takut untuk menaikkannya.

“Mesti dihitung berapa kebutuhan rill di rumah sakit sekarang ini, tidak bisa kita mengatakan setuju atau tidak setuju, mampu atau tidak mampu. Tidak setuju kalau premi naik, tetapi begitu pelayanan jelek akibat defisit, pada mengamuk semua,” kata Hasbullah.

Menurutnya, masyarakat harus realistis. Tidak mungkin masyarakat menghendaki layanan yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi tidak mau membayar premi yang lebih memadai. Apabila premi tidak dinaikkan, konsekuensinya seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu defisit terus melilit BPJS Kesehatan dan kemudian berdampak luas, seperti terjadi tunggakan pembayaran klaim rumah sakit, kelangkaan obat, dan gaji dokter serta petugas kesehatan terlambat dibayar.



Sumber: BeritaSatu.com, Antara, Suara Pembaruan

Iuran Peserta JKN-KIS

BPJS Kesehatan Tunggu Keputusan Pemerintah


Dina Manafe / AB
Minggu, 25 Agustus 2019 | 09:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan pihaknya tidak mau mendahului penetapan pemerintah dalam wacana kenaikan iuran peserta program JKN-KIS, khususnya dari kelompok PBI. Pihaknya baru akan memberikan pandangan setelah kenaikan premi ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan presiden (perpres).

“Kami tidak dilibatkan mengambil keputusan terkait kenaikan premi peserta JKN-KIS. Kami hanya dilibatkan dalam diskusi teknis dan kebutuhan perlindungan kepada peserta. Namun, kalau hasil akhirnya berapa angkanya, kami hanya menunggu keputusan pemerintah,” kata Fachmi kepada Suara Pembaruan di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (24/8).

Terkait besaran premi peserta, menurut Fachmi, dalam hitungannya tidak bisa dipisah-pisahkan per segmen peserta karena program JKN-KIS mengusung konsep gotong royong. Namun, menurutnya, penyesuaian besaran premi peserta sudah pasti akan berdampak terhadap pendapatan BPJS Kesehatan dan mengurangi potensi defisit. Apabila premi peserta dinaikkan sesuai penghitungan aktuaria, persoalan JKN-KIS bukan lagi soal defisit pembiayaan.

Defisit BPJS Kesehatan tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 28 triliun. Angka ini terdiri dari Rp 9 triliun lebih carry over defisit yang belum dibayarkan pada 2018 dan dibawa ke 2019, ditambah dengan proyeksi defisit sampai akhir tahun sebesar Rp 19 triliun. Defisit ini disebabkan adanya mismatch antara pendapatan dari premi peserta dengan pengeluaran untuk membiayai manfaat yang dinikmati peserta. Hal ini terjadi karena premi peserta sejak program ini mulai dilaksanakan 2014 lalu terlalu kecil atau tidak sesuai penghitungan aktuaria.

“Jika tahun ini atau nanti pemerintah menaikkan premi sesuai hitungan aktuaria dari DJSN, mismatch akan tertutup. Program JKN-KIS akan berkesinambungan jika besaran premi yang sesuai hitungan aktuaria dipenuhi. Namun, ini kembali lagi pada keputusan politik pemerintah,” katanya.

Cekatan
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan pemerintah, khususnya menteri keuangan untuk bertindak cekatan dalam mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan seperti cita-cita pendiri bangsa," katanya.

Menurutnya, mewujudkan sistem jaminan sosial yang baik bagi masyarakat bukan hal mudah. "Kebijakan BPJS Kesehatan ini adalah bagaimana pemerintah mengoperasionalkan cita-cita para pendiri bangsa akan welfare state. Menyejahterakan rakyat sebagai cita-cita kemerdekaan itu harus dioperasionalkan dengan baik,” ujarnya.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menambahkan, realisasi JKN-KIS memang masih belum sempurna, tetapi BPJS Kesehatan tidak bisa dibiarkan sendirian menanggung beban sebagai operator untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Negara harus benar-benar hadir dalam persoalan BPJS Kesehatan. Ketika BPJS Kesehatan kekurangan dana, negara harus segera mencukupinya.

“Karena menteri keuangan adalah bendahara umum negara, maka harus hadir dan ikut cawe-cawe masalah ini,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan, DPR tidak pernah menghalangi upaya pemerintah menutupi defisit di BPJS Kesehatan. Sejak BPJS Kesehatan mengalami defisit pada 2015, DPR langsung menyetujui usulan penambahan anggaran bagi institusi tersebut.

“Karena kita tahu ini adalah tugas utama negara, sehingga kita juga harus mulai pada posisi yang rasional,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Misbakhun juga menyatakan kebijakan pemerintah yang melaksanakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan merupakan langkah membanggakan. Dia meyakini SJSN bidang kesehatan di Indonesia bisa lebih baik dibanding negara-negara sosialis.

Hanya saja, kata dia, BPJS Kesehatan juga membawa implikasi serius pada APBN, sebab harus menggelontorkan dana bagi PBI.

"Pemerintah harus berani mendefinisikan ulang sistem jaminan sosial nasional kita. Kita harus berani membicarakan ini. Tidak boleh setiap tahun dan setiap kampanye presiden selalu menjadi isu musiman,” katanya.

 



Sumber: Suara Pembaruan, Antara

Program JKN-KIS

"Jangan Ada Lagi Antrean Panjang Pasien"


Mikael Niman / Carlos Roy Fajarta / AB
Minggu, 25 Agustus 2019 | 09:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa peserta program JKN-KIS mengaku keberatan apabila iuran yang dibayar setiap bulan dinaikkan oleh pemerintah. Meski demikian, mereka menyatakan tetap membayar iuran yang ditetapkan karena selama ini telah merasakan manfaatnya.

Fajar Himbawan (23), peserta non-penerima bantuan iuran (PBI) kelas III mengaku cukup keberatan dengan kenaikan premi bulanan sebesar 65%, karena harus menanggung empat anggota keluarganya.

“Sekarang bayar premi per bulan Rp 102.000 untuk empat anggota keluarga. Kalau ada kenaikan, menjadi Rp 168.000 per bulan. Cukup memberatkan bagi kami,” tuturnya, Jumat (23/8/2019)

Meski begitu, mau tak mau, dia harus membayar premi agar bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan saat sakit. Dia menceritakan pengalaman keluarganya yang sakit, tetapi menunggak iuran beberapa bulan. Pihak fasilitas kesehatan meminta iuran tersebut dilunasi dan kemudian bisa dilayani.

“Jadinya, sakit atau tidak sakit, premi BPJS harus tetap dibayar, biar tidak ada tunggakan. Semakin lama menunggak, semakin besar yang harus dilunasi," katanya.

Dia berharap kenaikan premi BPJS Kesehatan dibarengi dengan pelayanan yang semakin baik, terutama saat antre mendaftarkan pasien ke rumah sakit yang dituju.

"Saya pernah antre mendaftar ke RSCM, antrean dari subuh untuk ambil nomor pasien. Kalau masih di tingkat puskesmas, antrean tidak terlalu banyak," ucapnya.

Senada dengannya, B Aritonang (63), ibu rumah tangga yang kini harus menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur, mengaku sangat terbantu dengan program JKN-KIS. Sejak beberapa tahun terakhir, dia menderita stroke dan harus menjalani rawat jalan sebagai peserta program JKN-KIS kelas II‎.

“Semua biaya ditanggung BPJS Kesehatan, termasuk saat menjalani operasi saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Gratis semuanya," tuturnya.

Salah satu keluhannya terhadap BPJS Kesehatan adalah antrean panjang yang masih harus dijalani pasien saat berobat ke rumah sakit.

Sebaliknya, Iyan (34), peserta BPJS Kesehatan yang berdomisili di Pulo Gebang, Jakarta Timur, menyebutkan apabila dilihat dari pelayanan saat ini, premi BPJS Kesehatan tidak layak untuk dinaikkan.

"Untuk mendapatkan fasilitas rawat inap, susah setengah mati. Ibu saya saat perlu tindakan operasi kanker kulit di RSCM harus menunggu empat minggu dan sesudah mendapatkan tempat tidak sesuai kelas yang dibayarkan. Kami mendapatkan kelas III, tetapi membayar premi di kelas I," katanya.

Ia juga mengungkapkan ketersediaan obat-obatan dari BPJS Kesehatan pada umumnya masih sangat terbatas. Pasien hanya mendapat obat beberapa hari, selebihnya disuruh mencari dan membayar secara mandiri. “Saat mendapat obat dari dokter ortopedi di RS Islam Pondok Kopi Maret lalu, obat hanya untuk tiga hari pertama. Selebihnya bayar sendiri dengan biaya jutaan rupiah,” ungkapnya.

Inovasi
Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Karang Kitri, Bekasi Timur, dokter Anastasi‎ Happy menyatakan kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak berkaitan dengan fasilitas dan pelayanan di puskesmas. Bahkan, tanpa kenaikan premi pun, pihaknya selalu mencari inovasi untuk memberi pelayanan yang baik kepada warga.

“Kami perhitungannya kapitasi. Tidak melihat jumlah pasien yang datang ke puskesmas, tetapi melihat jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ada di wilayah kerja kami. Misalnya, jumlah peserta di wilayah kerja kami ada 10.000 lalu dikalikan Rp 6.000 per orang. Ini yang akan ditransfer oleh BPJS Kesehatan ke puskesmas. Jadi, dihitung jumlah peserta dan dikalikan Rp 6.000 per orang, langsung ditransfer tanpa perlu diklaim,” tuturnya

Puskesmas Karang Kitri melayani kesehatan dasar dan juga persalinan. “Kami melayani kesehatan dasar. Khusus ibu bersalin, ada rawat inapnya. Rata-rata, ada sekitar 350 pasien per hari, dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan, Jamkesda, atau Kartu Indonesia Sehat," tuturnya.

Puskesmas ini juga memiliki dokter spesialis kulit yang ditempatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Puskesmas ini juga menjadi salah satu puskesmas percontohan berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan.

"Puskesmas dituntut untuk meningkatkan pelayanan dengan inovasi baru.‎ Tidak berpengaruh dengan kenaikan premi BPJS, tetapi dituntut untuk menerapkan inovasi setiap tahun oleh BPJS Kesehatan Kota Bekasi," kata Anastasia Happy yang juga menjabat kepala RSUD tipe D di Kecamatan Jatisampurna.

Direktur Utama RSUD Koja, Ida Bagus Nyoman menyebutkan pihaknya tidak mempermasalahkan kenaikan premi BPJS Kesehatan, karena tetap harus melayani pasien, baik peserta JKN-KIS maupun pasien umum.

"Kita secara struktural merupakan bagian dari tripartite, yakni BPJS Kesehatan, pasien/peserta, dan rumah sakit. Jadi, domainnya tetap melayani masyarakat yang hendak berobat dengan baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Apalagi, skema pembayaran dan tarif telah diatur melalui INA-CBG's yang sudah jelas prosedur dan alurnya. “BPJS Kesehatan melakukan verifikasi: benar atau enggak pasien dilayani, serta diagnosis, sesuai tidak dengan tarif. Jika BPJS Kesehatan melihat itu benar, maka mereka membayar ke rumah sakit,” katanya.

Bagi pasien PBI, dana kesehatan mereka dibayar oleh pemerintah, sehingga selama ini tidak menimbulkan masalah dalam pelayanan. Namun, peserta non-PBI harus membayar iuran dari kantong mereka sendiri, sehingga kadang kala menunggak. Peserta yang menunggak pembayaran iuran tidak akan dilayani sampai mereka melunasinya.

“Kesimpulaannya, layanan kami dari RSUD Koja meski ada rencana kenaikan premi dari BPJS Kesehatan, tetap melayani dengan baik. Kalau kinerja kami buruk, tentu BPJS Kesehatan, tidak mau bekerja sama dengan kami. Mutu layanan kami tetap sesuai standar akreditasi KARS, serta diawasi oleh dewan pengawas, maupun masyarakat,” katanya.

Humas RS Islam Sukapura, Sulaiman menyebutkan pihaknya baru mengetahui adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan melihat hal tersebut perlu diselaraskan dengan kinerja BPJS Kesehatan.

"Apakah ke depan pembayaran ke rumah sakit dilakukan online? Namun, yang terpenting pembayarannya harus lebih lancar. Jangan sampai iuran dinaikkan, tetapi tidak ada perubahan layanan," katanya.

Menurutnya, rumah sakit swasta memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi defisit BPJS Kesehatan dan tunggakan pembayaran klaim. Biaya operasional dan obat-obatan harus ditalangi terlebih dahulu, tetapi tetap melayani pasien dengan baik.

"Kami harus terus melayani pasien BPJS Kesehatan dan tidak boleh ada penolakan. Apalagi 90 persen pasien kami merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dari data yang kami miliki, BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan sejak Mei 2019,” tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan