Kepala BRG Nazir Foead

Perjalanan Pemulihan Gambut Masih Panjang


Ari Supriyanti Rikin / EAS
Kamis, 26 September 2019 | 17:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Restorasi atau pemulihan gambut di Indonesia belum optimal. Fakta ini memang diakui, karena kondisi gambut yang rusak akibat aktivitas masa lalu yang masih terjadi hingga kini. Alhasil, saat ini kondisi gambut kian kronis.
Rusaknya gambut di Indonesia otomatis mengundang perhatian dunia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan gambut tropis terbesar. Indonesia memiliki 15 juta hektare (ha). Setelah Indonesia, negara yang memiliki gambut terbanyak adalah Kongo.

Kilas balik ke belakang, tahun 1997/1998, kebakaran hutan dan lahan (karhutla)hebat pernah terjadi. Seiring berjalannya waktu di tahun 2015 juga kembali terjadi. Hal ini sepatutnya menyadarkan semua pihak bahwa gambut di Indonesia sedang sakit.
Perlu diketahui, gambut berupa timbunan pohon dan kayu dari masa lampau yang kini menjadi rentan terbakar, apalagi jika disulut api yang memang dilakukan oleh manusia untuk membuka lahan. Gambut yang sehat dan tidak terbakar menyimpan stok karbon yang besar. Sebaliknya jika terbakar menyumbang dan melepaskan emisi karbon itu.

Kontribusi tingginya emisi karbon ini pun akan meningkatkan risiko dan dampak pemanasan global yang ujungnya menguatkan dampak perubahan iklim. Belum lagi dampak bencana asap akibat karhutla yang mengancam kesehatan manusia.

Jika melihat dari karhutla di tahun 2019, data sementara yang diungkap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terjadi di enam provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jumlah penderita ISPA saat ini mencapai 919.516 jiwa.

Atas fakta itulah, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden membentuk sebuah badan yakni Badan Restorasi Gambut (BRG) di awal tahun 2016. Dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 itu, hadirnya BRG tak lain untuk mendorong pemulihan gambut, dengan masa bakti hingga tahun 2020.

Lalu, bagaimana nasib gambut di Indonesia setelah 2020? Bagaimana proses restorasinya? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Beritasatu.com mendapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan Kepala BRG Nazir Foead, di kantor BRG, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Berikut beberapa petikan wawancaranya:

Sejak BRG dibentuk tahun 2016, bagaimana perjalanan restorasi gambut di Indonesia hingga saat ini?
Target yang diberikan Presiden adalah memulihkan (restorasi) 2 juta ha lahan gambut. Kita semua tahun, tahun 2015 luas karhutla mencapai 2,6 juta ha dan lebih dari 900.000 ha di antaranya adalah lahan gambut, sisanya lahan mineral. Setelah kita inventarisasi gambut yang butuh restorasi ada 2,67 juta ha.
Presiden kemudian minta kita kerja di 7 provinsi yakni di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Awal kerja restorasi mulai intensif di tahun 2017. Sebelumnya, 2016 kita membangun kelembagaan, koordinasi tingkat provinsi, pembasahan, sekat kanal dan sumur bor dalam skala kecil.

Tahun 2017, kerja restorasi ditingkatkan, dengan anggaran yang ada di BRG kita alokasi 40% untuk BRG, dan lebih dari 50% untuk restorasi gambut dan daerah yang menjadi pemegang kuasa anggaran.
Kami di BRG, memberikan supervisi, agar kerja restorasi berjalan baik. Di mana saja sekat kanal yang akan dibangun, bagaimana pemeliharaan sekat nanti, dan upaya pemberdayaan masyarakat desa agar mau menjaga gambut tetap basah.
Dari target 1.000 desa, sudah ada 366 desa yang disentuh program restorasi ini. Total sudah ada 16.000 sekat kanal dan sumur bor yang dibangun. Kerja restorasi ini juga melibatkan pemerintah daerah dan universitas serta mitra lainnya.

Pasca2015, karhutla masih terjadi hingga tahun 2019 ini, apakah ini menjadi tanda kegagalan restorasi?
Ada beberapa faktor yang memengaruhi, ini hanya soal waktu saja. Jadi untuk memulihkan gambut ke keadaan hidrologisnya sampai basah dan tidak bisa lagi terbakar, butuh waktu bertahun-tahun. Jepang saja butuh 10 tahun untuk memulihkan 300 ha lahan gambutnya.

Kondisi sehat yang dimaksud, gambut tersebut cukup basah dan tidak mudah terbakar. Kalau kawasan itu awalnya untuk konservasi, ya dikembalikan lagi. Jika itu memang kawasan untuk budidaya yang tidak perlu sampai berhutan, tetapi harus diperhatikan bagaimana sistem tata airnya supaya bisa bercocok tanam.

Apa saja kendala yang ditemui saat melakukan restorasi gambut?
Iya, yang pertama soal waktu, kemudian terkait kondisi eksisting. Jadi kalau tidak ingin terbakar, ketinggian air saat musim hujan itu harus 1,5 meter di atas permukaan tanah. Harapannya, saat musim kering tiba, tinggi muka air bisa 10-40 cm (kondisi ideal) di bawah permukaan gambut agar tidak mudah dibakar. Sayangnya, jika kondisi air gambit disesuaikan dengan standar, otomatis masyarakat yang ada di sekitarnya akan teriak karena terkena banjir. Masalahnya di situ sudah ada ladang, kebun tidak mungkin dibanjiri 1,5 meter.

Oleh karena itu masyarakat dan perusahaan diwajibkan untuk menjaga tinggi muka air di lahan gambut 40 cm di bawah permukaan. Lewat dari angka itu, gambut kering dan mudah terbakar.
Sekat kanal yang dibangun pun melihat kontur dari lahan gambutnya. Apalagi ada kubah gambut yang memang punya fungsi hidrologis maka itu harus dijaga. Bahkan ada yang sudah kadung jadi kebun. Jadi kita mencari win-win solution masyarakat bisa sejahtera tetapi gambut terjaga.

Kemudian terkait kesatuan hidrologis gambut (KHG) juga perlu pembasahan. Untuk memastikan pembasahan dan pemulihannya, maka perlu peta yang lebih detail skala 1:50.000 bahkan hingga 1:2.500 jika untuk sekat kanal. Saat ini peta KHG masih banyak yang 1:250.000. Dengan peta KHG skala 1:50.000 ini maka perencanaan akan lebih akurat. Saat ini pun sudah ada acuan pemetaan KHG dan restorasinya yang memang diakui dunia.

Jadi sesuai arahan presiden, kerja kita harus berbarengan sesuai dengan kajian para ahli di mana harus bangun sekat sembari melakukan pemetaan. Kalau ditunggu hingga peta selesai, ya kita baru kerja dua tahun lagi.

Bagaimana perkembangan restorasi hingga saat ini?
Dari lahan masyarakat, hutan lindung dan kawasan konservasi yang saat ini sedang dilakukan restorasi mencapai 678.541 ha. Dari target 2,67 juta ha, restorasi itu sebanyak 1,7 juta ha adalah lahan konsesi dan menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan restorasi. Sementara dari jumlah 2,67 juta ha itu, sekitar 900.000 ha gambut di antaranya di luar konsesi. Target pembasahan dan restorasi 2019-2020 masih menyisakan 213.706 ha lagi.
Kemudian dari 1,7 juta ha konsesi itu sekitar 500.00 perkebunan sawit dan hampir 1,2 juta ha nya adalah hutan tanaman industri (HTI).

Untuk restorasi di konsesi perkebunan, kita sudah MoU dengan Kementerian Pertanian, dan BRG memberikan pendampingan restorasi ke 26 konsesi. Saat ini realisasi restorasinya sudah berjalan di 218.355,48 ha lahan. Sedangkan 1,2 juta ha konsesi HTI di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bagaimana dengan nasib pemulihan gambut pasca2020, di mana masa tugas BRG hanya sampai tahun 2020?
Ada dua skenario, pertama restorasi gambut dilakukan oleh yang berwenang di lahan tersebut. Misalnya di lahan masyarakat, restorasi fisiknya oleh pemerintah kota/kabupaten, hutan lindung dan hutan produksi oleh pemerintah provinsi, konservasi oleh KLHK dan konsesi oleh korporasi atau pemegang konsesi.
Skenario kedua, BRG dilanjutkan, tetapi semua itu nanti presiden yang akan memutuskan. Harapannya, tentu BRG dilanjutkan. Masih banyak kerja pemulihan yang harus dilakukan agar kita kelak menjadi center of excellence dalam pengelolaan dan pemulihan gambut.

Anda optimistis jika kerja pemulihan ini menuai hasil yang positif?
Iya. Banyak cara yang dilakukan dan sedang dilakukan. Keterlibatan berbagai pihak yang punya kewenangan dalam restorasi sangat menentukan. Bahkan ada ide yang kami bangun agar nanti ada pembangkit listrik tenaga biomassa. Berbagai sisa dari sampah tanaman dari pertanian di lahan gambut bisa dikonversi menjadi energi listrik.
Listriknya dipakai untuk kebutuhan internal di kawasan gambut dan sisa abunya bisa dimanfaatkan sebagai unsur hara yang menyuburkan tanah. Diharapkan pembukaan lahan tidak lagi tanpa bakar.
Pembakaran gambut saat ini kerap dilakukan untuk menaikkan pH lahan gambut yang sangat asam dan membuat abu untuk menyuburkan tanahnya.

Apa harapan Anda terhadap masa depan restorasi di Indonesia?
Harapannya tentu restorasi terus dilakukan dan keberadaan BRG diperpanjang dan kewenangannya diperkuat. Koordinasi dengan provinsi dan sektoral lainnya terus ditingkatkan. Perjalanan restorasi masih panjang.
Perhatian dunia terhadap gambut di Indonesia sangat besar, dan kita juga punya presiden yang peduli gambut. Terbukti kita punya BRG, satu-satunya badan di dunia yang khusus mengurus gambut.

Negara-negara yang peduli perubahan iklim sangat ingin membantu kita. Bahkan ada dari mereka yang memberi bantuan berupa hibah bukan utang, sehingga bisa meringankan APBN kita.
Beberapa negara sahabat melalui mitranya bahkan sudah membantu dukungan dana BRG dalam restorasi antara lain Amerika, Jepang, Jerman, Inggris dan Norwegia. Selain itu, kita juga ingin ekspor ilmu pengelolaan dan pemulihan gambut agar negara lain bisa belajar ke kita. Teknologi pemantauan tinggi muka air gambut (Sipalaga) juga kita sudah punya.



Sumber: Suara Pembaruan

Karhutla

Cukupkah dengan Hujan Buatan, Kapur Tohor, dan Waterbombing?


Ari Supriyanti Rikin / EAS
Sabtu, 21 September 2019 | 16:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Berbagai upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan. Satu di antaranya dengan hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC), waterbombing sebanyak 239,6 juta liter dan pemakaian kalsium oksida atau kapur tohor aktif. Lalu, apakah ketiga hal tersebut mampu mengatasi karhutla yang kian meradang di Indonesia?

Sayangnya fakta di lapangan berkata lain. Untuk menurunkan hujan tidak semudah yang dibayangkan. TMC tetap butuh kondisi yang lembab, sehingga ada awan berpotensi hujan yang bisa disemai. Sementara waterbombing hanya mampu mengatasi kebakaran di permukaan saja, tidak sampai ke sumber titik panas api.

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto kepada Beritasatu.com, Rabu (18/9/2019) mengatakan, TMC selalu mendapati tingkat kesulitan tinggi ketika memasuki puncak musim kemarau, karena keterbatasan keberadaan awan.

"Akurasi prediksi dan kejelian monitoring pertumbuhan awan harus optimal. Kesiapan armada juga harus baik, karena window of opportunity yang sempit itu harus bisa dimanfaatkan dengan sigap," katanya di Jakarta.

Diakui Seto, masih banyak pandangan orang awam yang menganggap TMC adalah pembuat hujan. Padahal TMC adalah proses penyemaian awan yang berpotensi hujan, memakai garam, menggunakan pesawat. Jadi bila awan dalam kondisi kering otomatis menyulitkan TMC beroperasi.

TMC adalah teknologi yang dikenalkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan meniru proses yang terjadi di dalam awan. Sejumlah partikel higroskopik yang dibawa dengan pesawat sengaja ditambahkan langsung ke dalam awan agar proses pengumpulan butiran tetes air di dalam awan segera dimulai.

Pelepasannya bisa dilakukan di bawah dasar awan, atau bisa juga dilepas langsung ke dalam awan. Dengan berlangsungnya pembesaran tetes lebih awal, maka hujan juga turun lebih cepat dari awan, dan proses yang terjadi lebih efektif.
Operasi menyemai awan potensi hujan juga harus didukung oleh keberadaan awan yang bisa disemai. Tanpa awan itu mustahil bisa terjadi hujan.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo kepada Beritasatu.com menjelaskan, kabut asap pekat dari karhutla menjadi faktor yang menghambat proses penguapan sebagai syarat terbentuknya awan. Asap karhutla tertahan dan melayang di angkasa sehingga sinar matahari tidak tembus ke bumi dan proses penguapan air terhambat.

Pandangan Agus juga diamini oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memantau potensi pertumbuhan awan memang masih sulit terjadi. Sedangkan upaya penyemaian garam (NaCl) sebagai syarat untuk membuat hujan buatan sendiri dibutuhkan awan yang mencapai minimal 80%.

Jika melihat kilas balik ke tahun 2015, TMC sempat menyemai hampir 261,30 ton garam untuk hujan buatan. Kemudian di tahun 2016 sampai sekarang karhutla berulang setiap tahunnya. Hanya saja di tahun 2016, jumlah bahan semai turun menjadi 128,46 ton garam. Sementara tahun 2017 sebanyak 193,44 ton, tahun 2018 sebanyak 203,42 ton dan periode Januari-6 September 2019 TMC dilaporkan sudah menyemai 160,8 ton atau 160.816 kilogram garam dengan 207 kali sorti penerbangan.

Sayangnya upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal. BMKG bahkan sempat memperingatkan bahwa 2019 terjadi El Nino lemah. Dua bulan sebelum hotspot meningkat dan karhutla meluas, BMKG memperingatkan waspada kondisi kering September-Oktober 2019, karena periode musim hujan mundur 10-30 hari dari kondisi normal. Diperkirakan periode musim hujan baru akan Oktober, November yang bervariasi dari setiap zona musim.

Dari laporan BMKG, Seto mengakui, kondisi El Nino kuat di tahun 2015 lebih berat dari kondisi El Nino tahun 2019. El Nino adalah kondisi cuaca minim hujan. Datangnya periode musim hujan bergeser sehingga musim kering dirasakan lebih lama.
Atas laporan BMKG dan kondisi di lapangan yang semakin parah, penetapan status siaga darurat dimulai sejak Februari 2019, dan di beberapa provinsi bahkan menetapkan masa berlaku status siaga hingga Desember 2019.

Kapur Tohor
Tidak hanya terkendala awan yang kering, proses TMC juga sulit dilakukan karena kabut asap karhutla mengganggu pertumbuhan awan. Mengatasinya, tim BNPB berkolaborasi dengan BPPT dan BMKG menerapkan modifikasi teknologi sebagai upaya menghilangkan asap karhutla menggunakan kalsium oksida atau kapur tohor aktif (CaO) yang bersifat eksotermis (bersifat mengeluarkan panas). Teknik ini dipakai untuk mengurai kabut asap agar berkurang kepekatannya, sehingga memberikan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan awan.

"Kapur tohor ditaburkan di gumpalan asap sehingga dapat mengurai partikel karhutla dan gas. Akibatnya asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi," kata Agus.

Agus menambahkan, BPPT telah menyiapkan 40 ton kapur tohor aktif yang sudah disiagakan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Setelah mendapat arahan, maka BPPT bisa menerbangkan kapur tersebut ke beberapa provinsi terdampak karhutla seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Ditempat terpisah, Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, pihaknya siap menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas penanganan karhutla, untuk menjalankan operasi hujan buatan lebih besar.

"Hujan buatan akan optimal jika terdapat ekosistem TMC. Jadi tidak terbatas hanya kegiatan di udara, menyemai awan dan menurunkan hujan, tetapi juga diiringi dengan kegiatan di darat, berupa ground control dan juga sosialisasi ke masyarakat," katanya.

Dalam pelaksanaan hujan buatan, BBTMC BPPT membidik awan yang berpotensi hujan. Namun pelaksanan TMC hujan buatan ini amat bergantung pada kondisi awan yang bisa disemai menjadi hujan. Ke depan Hammam berharap, karhutla ini dapat menjadi pelajaran agar mindset-nya difokuskan dalam hal pencegahan.

Dipaparkan Hammam, upaya penanganan karhutla dengan TMC sudah dilakukan di Riau sejak Februari 2019 dan sudah sekitar 100 kali menghasilkan hujan sebanyak 700 juta meter kubik air. Saat ini TMC sudah direncanakan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.



Sumber: Suara Pembaruan

Peta Karhutla


Embri / EAS
Selasa, 17 September 2019 | 00:00 WIB



Sumber: Suara Pembaruan

BIG-KLHK Susun Peta Rawan Karhutla


Ari Supriyanti Rikin / EAS
Sabtu, 21 September 2019 | 15:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjalin kerja sama dalam penyusunan peta rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rencananya, kerja sama ini akan disepakati pada September 2019.

Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim, BIG, Ferrari Pinem mengatakan, dalam penanggulangan karhutla, tindakan yang tepat tidak sekadar pemadaman tetapi perlu penguatan terhadap pencegahan pada fase prabencana. Salah satu penguatan terhadap pencegahan ialah mengidentifikasi wilayah yang rawan akan karhutla. Caranya dengan memetakan kondisi saat ini terkait potensi-potensi fisik maupun nonfisik yang dapat menyebabkan kebakaran pada suatu wilayah, sehingga dapat dilakukan kesiapsiagaan dalam pencegahan karhutla.

"Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Ini sangat tepat dalam mengkondisikan penanggulangan bencana karhutla yang terjadi di Indonesia," katanya saat dihubungi Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (21/9).

Dalam pengelolaan penanggulangan bencana, terjadi pola pergeseran paradigma dari yang bersifat responsif menjadi preventif, untuk mengurangi risiko. Hal ini menyebabkan porsi kegiatan prabencana menjadi lebih besar dan penting. Salah satu kegiatan prabencana yang sangat penting yaitu rencana kontingensi atau rencana siaga. Rencana kontingensi disusun sebelum terjadi bencana dan dilaksanakan saat akan atau terjadi bencana.

"Pemetaan rawan karhutla menekankan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kerawanan karhutla. Selain disebabkan oleh faktor iklim, karhutla dapat disebabkan oleh faktor manusia," ucapnya.

Lebih dari 90% penyebab karhutla di Indonesia karena adanya faktor campur tangan manusia (antropogenik), baik disengaja maupun tidak disengaja. Motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan merupakan penyebab utama karhutla. Ferari menjelaskan, beberapa hal yang menyebabkan kebakaran adalah pembakaran untuk kegiatan persiapan lahan karena lebih mudah dan murah, penyebaran api yang tidak disengaja atau tidak terkendali dan penggunaan api dalam konflik sosial/tanah.

Oleh karena itu, pemetaan potensi fisik seperti tutupan lahan, hotspot. ketinggian, cuaca dan faktor nonfisik seperti perilaku masyarakat, lokasi perizinan peruntukan lahan, dan kondisi sosial budaya daerah menjadi indikator yang penting untuk dipetakan.

Ditambahkan Ferrari, untuk mengetahui kondisi eksisting dan pengaruhnya terhadap kerawanan karhutla, saat ini BIG dan KLHK menyiapkan standar pemetaan dalam mengidentifikasi potensi wilayah rawan karhutla.

"Meski dokumen pedoman pemetaan rawan karhutla sudah banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan maupun instansi terkait penanggulangan karhutla, namun hingga saat ini belum ada pedoman standar secara nasional yang disepakati oleh semua pihak," ungkapnya.

Di sisi lain keakuratan peta semakin dituntut untuk mengefektifkan operasionalisasi peta tersebut di lapangan baik pada tahap pencegahan maupun penanggulangan karhutla.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh berbagai instansi dan kelompok masyarakat harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, efektif dan efisien. Peta rawan karhutla juga harus menjadi pedoman untuk berbagai kegiatan seperti panduan patroli, penempatan posko-posko penanggulangan karhutla, pemantauan kesiapsiagaan, serta perencanaan kontingensinya.

Kerja sama inisiasi peta BIG dan KLHK ini, tambahnya, diarahkan dalam mengimplementasikan standar pemetaan rawan karhutla yang dituangkan dalam bentuk program penyediaan peta-peta tematik dalam mendukung penanggulangan karhutla. Selain itu juga untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka penyediaan peta rawan karhutla di daerah.

"Penyediaan peta dapat saja diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan dalam areal yang luas seperti daerah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara,” ucapnya.

Ditegaskan, bencana karhutla tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangannya adalah kerja sama yang masif dan koordinasi yang intensif antar pemerintah, swasta dan masyarakat demi penguatan pengelolaan penanggulangan bencana.



Sumber: Suara Pembaruan

Tiga Hari, Titik Panas Karhutla Turun 78%


Ari Supriyanti Rikin / EAS
Senin, 30 September 2019 | 14:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan dalam tiga hari terakhir hotspot (titik panas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun signifikan. Meski begitu BMKG tetap meminta masyarakat terus waspada sebaran asap akibat karhutla di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.

BMKG mendeteksi adanya penurunan signifikan jumlah titik panas di wilayah Indonesia. Menurut pantauan satelit Modis (Terra Aqua), Suomi NPP, dan NOAA-20 selama 3 hari terakhir (26-28 September 2019) sebesar 78%, dibandingkan satu minggu sebelumnya (22-28 September 2019).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R Prabowo mengatakan, lokasi titik panas tersebut di antaranya berada di wilayah Indonesia seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

"Jumlah titik panas di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Timur fluktuatif. Sementara di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan fluktuatif cenderung menurun sampai 28 September 2019,” katanya dilansir dari siaran pers, Minggu (29/9/2019).

Dalam penjelasan tertulisnya, Prabowo menjelaskan kecenderungan penurunan jumlah titik panas di Indonesia dan negara Asia Tenggara, dan secara tidak langsung dapat menurunkan sebaran asap di wilayah Indonesia. Namun masyarakat masih harus mewaspadai terjadinya karhutla karena potensi hujan masih belum signifikan di daerah tersebut.

Saat ini dalam mengupayakan peningkatan potensi hujan di daerah terjadinya karhutla, BMKG bekerja sama dengan TNI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka melakukan kegiatan teknologi modifikasi cuaca yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi hujan di wilayah karhutla yang sudah dilaksanakan di beberapa tempat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

"BMKG terus mengimbau masyarakat yang berdomisili atau sedang berada di beberapa wilayah dekat dengan karhutla, untuk selalu mewaspadai potensi karhutla,” ucapnya.

Satelit Modis yang digunakan BMKG yang menjadi standar kondisi cuaca di ASEAN menunjukkan pada 23 September 2019 jumlah titik panas seluruh Indonesia berjumlah 1.374 titik, di mana di Riau terdapat 134 titik, Jambi 324 titik, Sumatera Selatan 337 titik, Kalimantan Barat 20 titik, Kalimantan Tengah 279 titik, Kalimantan Selatan 49 titik, serta Kalimantan Timur 11 titik.

Pada tanggal 25 September 2019, Riau dan enam wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan nasional lainnya, semuanya mengalami penurunan. Secara nasional jumlah titik api seluruh Indonesia sebanyak 554 titik, dengan sebaran Riau 68 titik, Jambi 15 titik, Sumatera Selatan 13 titik, Kalimantan Barat 9 titik, Kalimantan Tengah 268 titik, Kalimantan Selatan 39 titik, Kalimantan Timur 60 titik.

Sementara pada Kamis (26/9/2019), satelit modis menangkap kenaikan jumlah titik api, di mana pada pukul 18.55 WIB, setelit mencatat ada 915 titik api seluruh Indonesia, dengan Riau tanpa titik api, Jambi 33 titik api, Sumatera Selatan 18 titik api, Kalimantan Barat 59 titik api, Kalimantan Tengah 674 titik api, Kalimantan Selatan 28 titik api, Kalimantan Timur 38 titik api.

Selanjutnya penurunan kembali terjadi pada Jumat (27/9/2019) satelit mencatat ada 231 titik panas di seluruh Indonesia, di mana Riau hanya 9 titik panas, Jambi 96 titik, terdapat 8 titik panas di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat 1 titik, Kalimantan Tengah 1 titik panas, Kalimantan Selatan 1 titik panas, Kalimantan Timur 33 titik panas.

Pada Sabtu (28/9/2019) pukul 06.02 WIB tren penurunan kembali terjadi. Terdapat 136 titik panas di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah rawan karhutla, di Riau terdapat 2 titik, Jambi 17 titik, Sumatera Selatan 3 titik, Kalimantan Barat tidak ditemukan titik panas, Kalimantan Tengah terdapat 4 titik, Kalimantan Selatan 1 titik, dan Kalimantan Timur terdapat 27 titik.

Sementara itu, pantauan hari Minggu (29/9/2019), sebagian wilayah mengalami kenaikan jumlah titik panas, yaitu Jambi 34 titik, Sumsel 50 titik, Kalimantan Barat 2 titik, Kalimantan Tengah 48 titik, dan Kalimantan Selatan 31 titik. Beberapa daerah rawan karhutla juga ada yang mengalami penurunan titik panas yaitu Riau 1 titik dan Kalimantan Timur 14 titik. Sehingga pantauan titik panas di seluruh Indonesia pada Minggu (29/9/2019) ada 263 titik.

Segera Berlalu

Terkait turunnya titik panas, setelah Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di Riau beberapa waktu lalu, BNPB akan lakukan operasi pemadaman karhutla menggunakan TMC lebih intensif. TNI mengerahkan 4 pesawat untuk membantu proses TMC di Sumatera dan Kalimantan. Upaya TMC yang digawangi oleh BNPB bersama BPPT dan BMKG pun sudah membuahkan hasil. Hujan turun di beberapa tempat yang menjadi daerah operasi TMC seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, pantauan Minggu (29/9/2019) di wilayah Sumatera menunjukkan kondisi cuaca secara umum terpantau cerah berawan hingga hujan. Jarak pandang di beberapa bandara di Pulau Sumatera terpantau berada pada level baik, dengan visibility lebih dari 5 km.

Kemudian berdasarkan pantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) hingga pukul 16.00 WIB menunjukkan bahwa titik api dengan kategori sedang dan tinggi terdeteksi masing-masing berada di Riau dengan 3 titik, Muaro Jambi 1 titik, dan Sumatera Selatan 124 titik.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa titik api terpantau cenderung berkurang,” ucapnya.

Sementara itu, pantauan cuaca di Pulau Kalimantan menunjukkan kondisi cuaca cerah, berawan hingga hujan. Sedangkan untuk jarak pandang terpantau sudah lebih dari 5 km. Kendati demikian, asap tipis masih terpantau berada di wilayah Palangkaraya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Sedangkan pantauan titik api kategori sedang dan tinggi hingga Minggu (29/9/2019) sore terdeteksi masing-masing di Kalimantan Barat 4 titik dan Kalimantan Selatan 4 titik. Merujuk tren laporan yang dihimpun berdasarkan citra satelit terkini dan tinjauan langsung di lapangan lanjutnya, bisa disimpulkan bahwa episode karhutla 2019 tak lama lagi segera usai.

"Oleh karena itu, dari seluruh pencapaian atas hasil usaha pemadaman darat, udara dengan waterbombing, dan TMC, ditambah prediksi BMKG tentang musim hujan yang akan segera datang semakin membuat kami optimis bahwa bencana asap karhutla ini akan segera berlalu,” paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan