Jangan Ubah Fungsi Trotoar


Bhakti Hariani / Asni Ovier / AO
Selasa, 10 September 2019 | 10:41 WIB

Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menimbang ulang rencana untuk mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Selain bisa mengganggu keindahan kota, keberadaan PKL di trotoar juga bisa menimbulkan masalah keamanan, ketertiban, dan kenyamaan berkendara, khususnya pejalan kaki.

Apalagi, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan hanya bisa ditutup karena alasan kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan budaya, bukan untnuk para PKL.

Pemprov DKI harus berpikir kreatif dengan membangun tempat-tempat khusus berjualan bagi PKL, seperti pusat kuliner dan pusat suvenir, tanpa harus mengubah fungsi trotoar.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga mengatakan, selama ini aturan perundang-undangan masih melarang trotoar digunakan untuk menampung PKL. Trotoar hanya digunakan untuk para pejalan kaki.

Nirwono memaparkan, selama UU Nomor 38/2004 tentang Jalan dan UU Nomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku, maka Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia harus mematuhinya.

“Peraturan harus dipatuhi, tanpa kecuali atau dengan persyaratan apa pun. Kalau peraturan menteri lebih rendah kedudukannya dari UU, jadi itu yang harus direvisi. Penerapan ‘dengan syarat’ tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki terbukti tidak efektif di lapangan. Itu bisa dilihat di Tanah Abang, Jatinegara, Pasar Senen, dan banyak tempat lain di Jakarta,” ujar Nirwono kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Dikatakan, penerapan “dengan syarat” pada tempat-tempat tertentu juga tidak akan efektif, diskriminatif, dan membuka celah pelanggaran akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran di tempat lain di Jakarta. “PKL kita sulit untuk mematuhi aturan,” kata Nirwono.

Dia mengingatkan bahwa Jakarta adalah etalase Indonesia. Bisa dibayangkan betapa semrawutnya trotoar yang sudah susah payah dan mahal dibangun pada akhirnya diokupasi PKL. Para pejalan kaki tidak dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di trotoar yang sejatinya dibangun untuk mereka.

Penggagas Gerakan Ayo ke Taman ini memiliki ide untuk menangani PKL, yakni dengan mendata secara akurat jumlah dan jenis PKL oleh Pemprov DKI Jakarta, dinas terkait, asosiasi UMKM, dan asosiasi PKL. Data ini kemudian harus dikunci. Para PKL kemudian distribusikan ke pasar rakyat terdekat, pusat perbelanjaan terdekat, atau dibangun pusat-pusat kuliner.

Pemilik pusat perbelanjaan, ujarnya, wajib menyediakan 10% lahan untuk menampung PKL, seperti di Gandaria City. Kemudian, PKL juga bisa ditampung di kantin gedung perkantoran yang ada berbagai jenis makanan minuman atau diikutkan dalam berbagai kegiatan festival kesenian.

“Prinsipnya, PKL tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi Pemprov DKI Jakarta dapat mewadahi tempat berjualan seperti itu, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak melanggar aturan. Jakarta ada Pergub 3/2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL. Tinggal diteruskan penerapannya saja,” kata Nirwono.

Zona Khusus
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, jika ingin menata PKL, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus membuat zona khusus. Misalnya, zona merah adalah kawasan yang sama sekali dilarang ada PKL di trotoar.

Sementara, zona kuning adalah lokasi keberadaan PKL yang diatur waktu, tempat, jumlah, dan kegiatannya, seperti di stasiun kereta atau kolong jembatan jalan MRT. Sementara, zona hijau adalah kawasan di mana PKL boleh berdagang permanen atau tetap, seperti di sky bridge Tanah Abang.

Yayat mencontohkan kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, di mana PKL bisa ditata dengan tertib dan berjualan pada malam hari. Namun, mereka tertib dan terorganisasi dengan baik.
“Kelembagaannya harus jelas. Para pedagang juga memakai seragam. Mereka terdata dan berjualan dengan aneka ragam barang yang bervariasi. Jika diorganisasi seperti ini, maka PKL juga harus terbebas dari oknum ormas, di mana mereka rentan menjadi korban pemerasan,” tutur Yayat.

Menurut dia, jika tanpa niat dan kelembagaan yang kuat serta tegas untuk mengatur PKL maka akan lebih baik Pemprov DKI membatalkan rencanan mengizinkan PKL berjualan di trotoar.

Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan, ide Gubernur Anies yang akan mengizinkan PKL berjualan di trotoar masih mentah dan tidak memiliki desain komprehensif. William mengatakan, 80% kondisi trotoar di Jakarta tidak dapat digunakan untuk berjualan oleh PKL.

Jakarta, kata William, tidak bisa disamakan dengan New York, Amerika Serikat (AS), di mana trotoar di sana tertata dengan baik. Para pedangan di trotoar New York bisa tertib dan menjaga kebersihan dan kenyaman trotoar.

“Jakarta jangan dibandingkan dengan New York. Tidak apple to apple. Trotoar di New York sudah sangat memadai. Apalagi, di sana PKL tidak berjualan makanan berat. Berbeda dengan di Jakarta, di mana sering kita temui para PKL berjualan makanan berat, sehingga air pencucian piring dan segala macamnya mengotori trotoar,” kata William.

Jika hal ini terjadi, maka yang dirugikan adalah para pejalan kaki. Ruang mereka untuk beraktivitas semakin terbatasi oleh okupasi para PKL di lahan trotoar. Menurut William, seharusnya ada tempat khusus di mana para PKL bisa berjualan tanpa menganggu kepentingan umum.

“Para PKL juga harus dilindungi. Jangan sampai mereka menjadi korban premanisme. Pak Anies seharusnya melihat secara holistik keadaan di Jakarta, karena kebijakan yang nanti dia buat akan berlaku di seluruh Jakarta. Tidak hanya di satu titik saja,” kata William.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI lainnya, August Hamonangan Pasaribu menyayangkan jika wacana ini benar-benar jadi diterapkan di Jakarta. Menurut August, ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang dalam menata Jakarta.

“Ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang jelas menyebutkan tidak boleh ada peraturan daerah (perda) yang mengizinkan PKL berjualan di trotoar. Seharusnya, kalau Pak Anies memiliki konsep matang, dia akan mematuhi putusan MA. Ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana peraturan harus dipatuhi,” ujar August.

Sebelum mengizinkan PKL berjualan di trotoar, kata August, maka Pemprov DKI Jakarta harus melakukan survei kelayakan terhadap seluruh trotoar yang direncanakan akan digunakan untuk berjualan. Setelah itu, satu lokasi bisa ditetapkan sebagai proyek percontohan dan lokasi itu terus dipantau selama beberapa bulan. Kemudian, hasil pemantauan itu dievaluasi, baru dibuat kebijakan.



Sumber: BeritaSatu.com

Pemprov DKI Buat Peta Jalan Penataan PKL di Trotoar


Lenny Tristia Tambun / Dina Fitri Anisa / AO
Selasa, 10 September 2019 | 10:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang menyusun peta jalan penataan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Nantinya, PKL hanya bisa berjualan di trotoar yang sangat lebar.

“Kalau masalah PKL, baru dibuat peta jalannya. Trotoar potensial yang bisa ditempatkan PKL pasti yang cukup lebar,” kata Hari Nugraha di Jakarta, Sabtu (7/9/2019). Dikatakan, dalam penataan PKL di trotoar, keberadaan mereka tidak boleh mengokupansi hak pejalan kaki.

Dengan demikian, bila lebar trotoar hanya sekitar 1,5 meter, tidak mungkin para PKL dibiarkan mengokupansi trotoar. “Lebar trotoar yang ideal itu minimal 1,5 meter. Kalau lebarnya sudah 1,5 meter, ya, trotoarnya hanya untuk pejalan kaki. PKL tidak boleh berjualan di sana. Tetapi, kalau lebar trotoar enam meter sampai delapan meter, masih ada ruang, ya, kita memanusiakan orang juga. Anda boleh berdagang, namun dengan catatan tempatnya yang rapi dan ramah lingkungan,” kata Hari Nugraha.

Karena itu, untuk penentuan desain PKL diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberikan referensi kios PKL yang berada di luar negeri.

“Yang menyusun desainnya itu Dinas KUMKMP DKI langsung. Kalau Pak Gubernur referensi ada kota yang sudah bagus model kios PKL. Pak Gubernur bilang, kami tinggal mencontoh referensi bagus yang mana. Seperti di New York. Saya kemarin ke Hong Kong, model kios PKL sudah kayak kotak. Begitu selesai jualan, mereka pulang. Jadi, tidak permanen atau menetap di trotoar,” kata Hari Nugraha.

Diharapkan, penataan kios PKL dilakukan di trotoar yang cukup lebar, seperti di beberapa kota di luar negeri. Waktu berjualan PKL dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pagi, siang, dan malam dengan produk dagangan yang berbeda.

Ketika selesai berjualan, mereka akan memindahkan kios untuk bergantian dengan PKL yang lain. Mereka juga diwajibkan menjaga kerapian, kebersihan, dan keindahan trotoar.

“Kalau di sini, diharapkan PKL yang pagi berjualan untuk makanan pagi. Selesai berjualan, mereka pulang. Lalu, pada siang hari, PKL lainnya menjual makanan siang. Selesai, mereka pulang. Begitu juga malam, PKL menjual makanan malam. Selesai, bubar. Trotoar kosong. Jadi, tidak ada yang menetap di trotoar, mandi, dan tidur di situ. Kita memanusiakan mereka, namun harus tetap memakai aturan yang jelas,” kata Hari.

Dengan demikian, kata Hari, PKL boleh berjualan di atas trotoar jenis tertentu dan dengan berbagai syarat yang ditentukan. Mereka akan diwajibkan menjaga kebersihan, kerapian, hingga keramahan lingkungan.

“Trotoar di Jakarta sudah memakai bahan andesit-granit, ada yang stem konkret. Jangan sampai disiram kopi atau kuah bakso. Sayang. Saya juga sudah menyampaikan kepada Dinas UMKMP dan wali kota agar para pedagang diedukasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pasal 25 Ayat 1 Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pasal tersebut menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta mengatur dan mengelola PKL di Jakarta, termasuk alih fungsi trotoar.

Putusan MA yang memenangkan gugatan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana dan Zico Leonard dikarenakan kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Putusan MA mengamanatkan bahwa Pasal 25 Ayat 1 Perda Nomor 8/2007 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku.

Revitalisasi
Sementara itu, Hari juga mengatakan bahwa saat ini ada lima ruas trotoar di Jakarta yang sedang direvitalisasi. Pemprov DKI menargetkan, revitalisasi enam trotoar ini akan rampung pada akhir 2019.

“Kalau bicara trotoar, kami sedang melakukan revitalisasi di enam lokasi, yakni di Jalan Cikini Raya, Jalan Salemba Kramat, Jalan Kemang Raya, Jalan Prof Dr Satrio, Jalan Prof Dr Latumenten, dan Jalan Yos Sudarso,” kata Hari.

Revitalisasi trotoar dibuat secara komprehensif sebagai jalan yang ideal. Artinya, di kawasan itu selain ada jalan juga ada trotoar untuk pejalan kaki, guiding line untuk kaum disable, buffer amenities, saluran air, serta tempat untuk kabel fiber optik.

“Semuanya kami buat complete stage. Jadi, semuanya lengkap. Selain menata jalan, kami juga menata kabel di udara. Kabel udara akan masuk ke dalam trotoar,” ujar Hari.

Dia menjelaskan revitalisasi trotoar di Jalan Prof Dr Latumenten, Jakarta Barat, akan dilakukan sepanjang 3.500 meter. Trotoar akan diperlebar menjadi lima meter dari lebar sebelumnya hanya sekitar 1,5 meter.

Sementara, untuk di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, yang akan direvitalisasi sepanjang 3.200 meter. Trotoar itu akan diperlebar hingga 5-7 meter dari lebar saat ini sekitar 3,5 meter.

“Untuk enam lokasi trotoar yang akan direvitalisasi, semuanya akan dibuatkan ramah untuk pejalan kaki. Juga dijadikan sebagai koridor interaksi dan kreasi seni budaya untuk komunitas, seperti di Jalan Cikini Raya dan Jalan Kramat Raya,” kata Hari.

Wisata Kuliner
Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari mengatakan, Pemprov DKI seharusnya mulai berperan aktif untuk membangun kawasan khusus untuk PKL. Pemprov bisa membangun semacam kawasan kuliner di beberapa lokasi strategis di Jakarta.

“Kami ingin mengajukan ke Pemprov DKI untuk mendirikan pusat-pusat kuliner di tempat banyak orang berlalu lalang. Salah satunya bisa memanfaatkan lokasi sekitar stasiun MRT. Kita sudah memiliki tempat yang bersih, kenapa tidak dimanfaatkan dan disiapkan corner untuk makanan lokal?” kata Azril kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (7/9).

Tidak sekadar bisa menertibkan PKL, Azril juga sangat yakin keberadaan kawasan khusus PKL dan kuliner itu bisa menarik wisatawan yang datang, khususnya wisatawan mancanegara. Apalagi, bila kawasan khusus kuliner itu digarap dengan rapi dan menggandeng para ahli di bidang makanan dan pariwisata.

“Saya yakin banyak wisatawan yang akan mencoba naik MRT sekaligus berbelanja dan menyantap makanan di kawasan stasiun. Namun, pemerintah harus serius memperhatikan aspek health and hygiene-nya,” kata dia.

Berdasarkan data Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2019 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, terlihat dengan jelas bahwa di antara negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki peringkat terendah dalam sub-index (pillar) health and hygiene. Indonesia berada pada peringkat 102 di dunia pada 2019.

“Di Malaysia dan Thailand para PKL patuh terhadap sanitasi dan mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah setempat, mulai dari cara memasak, penggunaan alat-alat masak yang harus menggunakan stainless steel, sampai ke bungkus makanan yang akan diterima oleh para konsumen. Kebersihan yang tidak terjaga ini yang melemahkan food street kita, sehingga tidak sepopuler negara lain,” kata Azril. [LEN/DFA/O-1]



Sumber: BeritaSatu.com

Anies Ingin Jadikan Trotoar Jakarta Seperti New York


/ YUD
Rabu, 4 September 2019 | 18:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keinginannya untuk mengelola trotoar bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pejalan kaki di Jakarta seperti di New York, Amerika Serikat.

Anies mengatakan di New York dan negara lainnya bahkan mengelola trotoar dengan baik untuk para pedagang. Jenis lapak pedagang yang ada juga tidak hanya permanen, tetapi bersifat mobile.

"Anda lihat di kota-kota besar. Bahkan, salah satu kota yang memiliki manual pengelolaan PKL terbaik itu New York di trotoar," kata Anies di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Hal tersebut diungkapkan Anies dalam menanggapi pembatalan Pasal 25 Ayat (1) dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Walau perda yang memberi kewenangan pada Anies untuk mengatur operasional PKL di trotoar itu dicabut, dengan mengacu pada pandangannya bahwa New York bisa mengelola trotoarnya dengan baik bagi pejalan kaki dan pedagang, Anies tidak ingin ada pandangan anti-PKL berjualan di trotoar.

"Artinya, kita itu jangan sampai berpandangan anti terhadap PKL berjualan. Landasan hukumnya pun ada," ucapnya.

Anies Baswedan mengatakan bahwa seluruh trotoar di Indonesia sebetulnya bisa dipakai untuk berjualan PKL namun ada aturannya. Ketentuan ini harus dipatuhi agar keberadaan pedagang tidak menyulitkan pejalan kaki yang melintas.

"Aturan-aturannya banyak dan memang mengizinkan, dan itu berlaku di seluruh Indonesia," ucapnya.

Menurut Anies, bolehnya PKL berjualan di atas trotoar khususnya di Jakarta karena ada payung hukum di atas perda yang mengatur hal itu, antara lain, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan tersebut dikeluarkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain itu, Anies juga berpedoman pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 20/2008 tentang UMKM; Peraturan Presiden No. 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

"Peraturan itu yang jadi landasan kami," ucap Anies.

Anies memandang putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Pasal 25 Ayat (1) Perda No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum itu kedaluwarsa karena putusan itu dikeluarkan setelah PKL di trotoar Jatibaru, Tanah Abang, dipindahkan ke Skybridge atau jembatan multiguna di atasnya.

Menurut Anies, pemanfaatan trotoar sebagai lapak pedagang sifatnya hanya sementara karena mengacu pada Pasal 25 Ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 8/2007 yang mengatur kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha pedagang.

"Setelah pembangunan skybridge rampung, maka pedagang langsung direlokasi di atasnya. Jadi, pedagangnya sudah naik ke atas dan tidak ada lagi yang berjualan di trotoar. Setelah itu, keluarlah keputusan melarang berjualan pada saat sudah tidak ada yang berjualan di jalan," ucap Anies.

Anies juga menilai putusan MA itu bukan melarang PKL berjualan di trotoar. Namun, mencabut kewenangan gubernur dalam mengatur pengguna jalan dari para pedagang.

"Keputusan itu tidak berefek pada Jatibaru karena keputusannya muncul ketika (trotoar) Jatibaru sudah tidak digunakan pedagang. Sebenarnya, saya enggak mau bahas, cuma karena pemahamannya dianggap melarang berjualan di trotoar. Jadi, larangan itu tidak ada, dan keputusan MA bukan melarang," tutur Anies.

Sebelumnya, putusan MA yang memenangkan gugatan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dan Zico Leonard.

Mereka menggugat Perda No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum, Pasal 25 Ayat (1), tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha PKL. Putusan MA tersebut mengamanatkan Perda No. 8/2007 Pasal 25 Ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku.

 



Sumber: ANTARA

Ombudsman DKI: Anies Bisa Dipidana Jika Sediakan Trotoar untuk PKL


Erwin C Sihombing / JAS
Jumat, 6 September 2019 | 10:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menolak wacana dan langkah dari Gubernur DKI Anies Baswedan yang hendak memberi ruang bagi pedagang kaki lima (PKL) berdagang di trotoar. Sebab langkah tersebut berpotensi malaadministrasi bahkan menjurus ke pidana.

"Tidak elok kalau gubernur dipidanakan memakai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) gara-gara memperbolehlan PKL jualan di trotoar," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, di Jakarta, Jumat (5/9/2019) pagi.

Gubernur Anies menjelaskan trotoar tidak hanya berfungsi untuk pejalan kaki. Atas dasar itu revitalisasi trotoar yang dilakukan sekarang ini bakal dibagi untuk PKL berdagang.

Teguh menegaskan, trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang fungsinya adalah sebagai lajur pejalan kaki, sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, bahkan untuk penyandang disabilitas.

"Semuanya sudah dijelaskan gamblang dalam Pasal 45 ayat (1) UU LLAJ," terang Teguh.

Dia juga menerangkan bahwa prinsip tersebut serupa dengan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman terkait dengan penutupan sebagian ruas Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakpus, yang sempat dilakukan Anies untuk menampung PKL. Dalam laporan tersebut Ombudsman menegaskan bahwa gubernur melakukan malaadministrasi.

"Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Yang jelas ada pidana untuk pelanggar penggunaan kelengkapan jalan," kata Teguh.

Dia mengusulkan Pemprov DKI untuk mengoptimalkan ketentuan Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta dan Pergub No 10/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang mengamanatkan pemilik gedung dan mal memberi ruang 20 persen untuk PKL berdagang.

Langkah tersebut, kata Teguh, sejauh ini belum diprioritaskan dalam menata PKL. Gubernur bahkan bisa mendorong agar pemilik gedung-gedung tinggi di Jakarta untuk menyerahkan fasos dan fasum kepada Pemprov DKI.

"Jangan karena gagal memaksa mal dan gedung-gedung menyediakan itu, Pemprov DKI malah mengambil jalan pintas memperbolehkan trotoar digunakan untuk PKL. Padahal selama ini keberadaan PKL menyubsidi gedung-gedung bertingkat itu dengan menyediakan layanan makanan murah bagi para karyawan kelas menengah yang berkantor di gedung-gedung itu," katanya.

Teguh juga mempertanyakan kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang menurutnya tidak memberi masukan kepada Gubernur Anies mengenai adanya potensi malaadministrasi dan pidana jika pemda memberi ruang kepada PKL berdagang di trotoar.

"Seharusnya gubernur memaksimalkan TGUPP dalam mempercepat proses kepatuhan gedung dan mal dalam penyerahan fasum dan fasos dan juga kewajiban menyediakan lahan PKL," tuturnya.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga mengingatkan Gubernur Anies tentang misi mewujudkan kota ramah pejalan kaki di DKI. Misi itu merupakan amanat UU No 38/2004 tentang Jalan, UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda DKI No 8/2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda DKI No 5/2014 tentang transportasi.

"Menata kota itu sudah ada aturannya. Tinggal dipatuhi saja. Jangan dibiasakan melanggar, apalagi dilakukan oleh pemda atau gubernur. Kalau begitu bagaimana kota dan warganya akan tertib?" kata Nirwono.

Dengan begitu dia mendorong agar revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah di Jakarta seperti di kawasan Cikini, Saharjo dan Kemang harus berjalan sesuai dengan peruntukannya yakni, memanjakan pejalan kaki.

"Kalau berkaca pada kota-kota maju di dunia ini, mereka memanjakan pejalan kaki. Trotoar memang untuk memuliakan pejalan kaki bukan untuk fungsi lainnya," jelas dia.



Sumber: Suara Pembaruan