Tahun Depan, Sepeda Motor Wajib di Lajur Khusus


Asni Ovier / Vento Saudale / Lenny Tristia Tambun / Hotman Siregar / Robertus Wardi / AO
Rabu, 14 Agustus 2019 | 23:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kanalisasi bagi pengendara sepeda motor di jalur ganjil genap pada 2020. Lajur khusus sepeda motor diberlakukan tahun depan guna menertibkan pemotor juga mengantisipasi kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, setelah pemberlakuan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan Ibu Kota, laju rata-rata kecepatan kendaraan cukup tinggi. Sehingga, keberadaan sepeda motor di jalur yang bersamaan dengan kendaraan roda empat akan sangat berbahaya bila tidak ditertibkan.

“Laju sepeda motor rata-rata tidak teratur. Mereka berjalan zig-zag, dan cenderung melambung. Hal itu cukup membahayakan keselamatan pemotor dan juga pengendara lain, khususnya di jalur ganjil genap karena kecepatan rata-rata kendaraan di titik itu tinggi,” papar Syafrin saat berbincang-bincang dengan Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (9/8).

Untuk itu, lanjut Syafrin, Pemprov DKI akan memasang marka di sebelah sisi kiri jalan yang membatasi lajur kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat atau lebih. Marka itu akan dipasang di ruas jalan protocol, terutama yang memberlakukan sistem ganjil genap.

“Sepeda motor wajib di jalur kiri (khusus motor), tidak boleh lagi mereka melambung ke kanan-kiri. Diharapkan pada 2020, semua koridor ganjil genap sudah dibuat kanalisasi jalur sepeda motor. Kami berharap jalur khusus sepeda motor ini ada di seluruh ruas jalan di Ibu Kota. Tetapi, kita bertahap dulu,” ujarnya.

Dalam penerapan jalur khusus sepeda motor, Dishub DKI berkaca pada kebijakan sebelumnya, yang dianggap belum efektif. Ke depan, Pemprov akan mengedepankan sosialisasi sebelum penerapan sistem jalur sepeda motor. Sesuai instruksi gubernur, kata Syafrin, Dishub DKI akan mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Poin dari Pak Gubernur, tidak hanya penyediaan sarana dan prasarana. Sosialisasi dan edukasi yang ke depan perlu dipertebal sehingga, pemotor mulai teredukasi. Dengan demikian pemotor akan tertib juga mengurangi angka kecelakaan,” katanya.

Tilang
Pada kesempatan lain, Syafrin mengatakan, untuk tahap awal kebijakan kanalisasi sepeda motor akan diberlakukan di 25 ruas jalan yang terkena penerapan perluasan ganjil genap. “Semua sudah kami simulasikan. Jadi, memang kendala di motor itu mereka tidak tertib. Pada saat ditetapkan perluasan area ganjil genap, pasti kecepatan meningkat. Oleh sebab itu, kebijakannya pararel dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas sepeda motor berupa kanalisasi,” kata Syafrin.

Dia menegaskan, nantinya pengendara sepeda motor harus tertib di jalur tertentu dan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Dishub menetapkan jalur kiri adalah jalur wajib sepeda motor. Bila mereka keluar dari jalur kiri, maka aparat kepolisian akan menilang.

“Mereka wajib menggunakan lajur paling kiri. Nanti, kami bersama-sama kepolisian, begitu melihat ada pelanggaran di luar kanalisasi, otomatis ditilang, karena sudah melanggar marka,” kata Syafrin Liputo.

Dengan adanya kebijakan kanalisasi sepeda motor, Syafrin Liputo mengharapkan, kecepatan sepeda motor tetap stabil. Tidak ada lagi sepeda motor yang melaju asal-asalan, sehingga membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Tidak hanya kanalisasi jalur sepeda motor di jalur protokol Ibu Kota, Dishub DKI juga akan menertibkan ojek online (ojol). Pasalnya, keberadaan ojek berbasis aplikasi itu kerap memakan badan jalan di titik keramaian sehingga dianggap berbahaya dan menyumbang kemacetan.

Syafrin melihat, di beberapa lokasi keramaian, seperti stasiun dan pusat perbelanjaan, pengemudi ojol terlihat berkerumun tidak teratur. Seharusnya, kata dia, para pengemudi itu bisa berada pada jarak sekitar 50 meter hingga 200 meter dari pusat keramaian.

Untuk itu, Dishub DKI Jakarta saat ini tengah memformulasikan sistem yang tepat dengan menggandeng perusahaan jasa angkutan berbasis aplikasi dengan penyedia parkir. Ke depan, akan dibuat area khusus penyangga (buffer zone) bagi pengemudi ojol. Area itu nantinya akan berjarak cukup jauh dengan pusat keramaian dan digunakan sebagai pangkalan ojol.

Transportasi Umum
Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, kunci keberhasilan dalam membangun transportasi umum yang saling terkoneksi dan tarif yang terjangkau. Apabila tarif transportasi publik terlalu mahal, masyarakat pasti lebih memilih membeli sepeda motor dibandingkan naik angkutan umum.

“Kenapa jumlah pengguna motor membludak? Sederhana saja, mereka pasti menghitung biaya transportasi, di mana naik angkutan umum lebih mahal,” ujar Anton.

Dikatakan, masyarakat pasti akan berhitung soal ongkos transportasi di Jakarta maupun di kota lain. Sehingga, tarif menjadi kunci bagi pemerintah maupun perusahaan angkutan umum supaya orang tertarik pindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.

Kondisi kemacetan Jakarta yang begitu parah, kata politisi Partai Golkar itu, membuat masyarakat lebih memilih naik sepeda motor. Pemerintah daerah dan pusat harus memiliki strategi perbaikan mobilitas perkotaan dengan cara membenahi infrastruktur transportasi.

Pembenahan yang perlu dilakukan, antara lain memperbaiki jalan, moda transportasi umum, serta efisiensi operasional dan pelayanan angkutan barang serta angkutan umum perkotaan. Anton setuju perlu ada pengaturan yang ketat bagi pengendara sepeda motor untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Anggota Komisi V DPR lainnya, Mardani Ali Sera mengatakan, fokus utama pemerintah seharusnya membenahi transportasi umum. Tanpa perbaikan angkutan umum secara komprehensif, kebijakan pengaturan mobil maupun motor yang dilakukan tidak akan efektif.

“Basis utamanya adalah transportasi publik. Karena itu, upaya membuat jaringan transportasi publik yang nyaman dan aman harus menjadi prioritas. Aturan ganjil genap untuk mobil serta pengaturan sepeda motor adalah aturan antara, bukan tujuan utama,” kata Mardani.



Sumber: BeritaSatu.com

Sepeda Motor Dibatasi, Pengguna Angkutan Umum Meningkat


Asni Ovier / Bhakti Hariani / Mikael Niman / Erwin C Sihombing / AO
Rabu, 14 Agustus 2019 | 23:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan lajur khusus bagi pengendara sepeda motor mendapat apresiasi. Pembatasan bagi sepeda motor akan meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Demikian rangkuman pendapat pengamat transportasi Dharmaningtyas, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, dan Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), Edo Rusyanto yang dihimpun Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (10/8).

Dharmaningtyas meyakini tanpa ada upaya membatasi volume kendaraan roda dua di Jakarta, jumlah pengguna angkutan umum tidak akan mengalami peningkatan yang fantastis. “Yang baik itu adalah membatasi sepeda motor dengan menerapkan zona kawasan larangan sepeda motor,” katanya.

Pemprov DKI telah memutuskan untuk memperluas lokasi penerapan sistem ganjil genap yang kini tengah dalam tahap sosialisasi. Banyak pihak menyayangkan langkah tersebut karena hanya berlaku untuk membatasi kendaraan pribadi roda empat.

Sementara, untuk kendaraan roda dua, DKI hanya menindaklanjuti amanat dalam UU LLAJ yang mengatur ketentuan sepeda motor berada di lajur kiri. Alasannya, motor diyakini tidak terlalu besar menyumbang polusi tetapi yang mengganggu adalah tidak tertibnya pengguna motor di lajur kiri.

Dharmaningtyas mengatakan, pengguna sepeda motor merupakan warga yang potensial untuk ditarik menggunakan angkutan umum, sehingga mereka layak dibatasi. Pembatasannya tidak menggunakan sistem ganjil genap, tetapi dengan menggunakan kawasan bebas sepeda motor dan lajur khusus.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, sepeda motor layak dibatasi karena populasinya cenderung terus meningkat. Artinya, pengguna sepeda motor turut menyumbang polusi terbesar, pemborosan energi, dan kemacetan.

“Pesatnya kepemilikan sepeda motor dimulai pada 2005, sejak adanya kebijakan mudah memiliki sepeda motor, bisa dengan mengangsur dan membayar uang muka yang rendah. Dampaknya memang luar biasa, populasi sepeda motor meningkat pesat dan penurunan penggunaan transportasi umum cukup drastis,” kata Djoko.

Dia meyakini adanya keterkaitan antara banyaknya pengguna sepeda motor menurunkan jumlah pengguna angkutan umum berkaca dari kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menurut BPTJ, total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada 2015 sebesar 47,5 juta perjalanan orang/hari. Jumlah perjalanan tersebut terdiri atas pergerakan dalam Kota Jakarta sebanyak 23,42 juta orang/hari (49,3%), pergerakan komuter 4,06 juta orang/hari (8,6%), serta pergerakan lainnya (melintas Jakarta dan internal wilayah Bodetabek) 20,02 juta orang/hari (42,1%).

Dari pergerakan komuter sebanyak 4,06 juta orang/hari, sebesar 1,58 juta perjalanan orang/hari (38,9%) dari arah timur, 1,19 juta perjalanan orang/hari (29,3%) dari arah barat, dan 1,29 juta perjalanan orang/hari (31,8%) dari arah selatan. Sementara, jumlah kendaraan di Jabodetabek sebesar 24.897.391 unit yang terbagi 75% sepeda motor, 23% mobil pribadi, dan hanya 2% angkutan umum.

Kemudian, pertumbuhan sepeda motor di Jakarta (2010-2015), rata-rata 9,7% hingga 11% per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan mobil, yang rata-rata 7,9% hingga 8,8% per tahun.

Sangat Dinamis
Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), Edo Rusyanto mengatakan, bersepeda motor di Jakarta memiliki cerita tersendiri. Apalagi jika dibandingkan kondisi 1970-an dengan 2000-an, terutama kondisi saat ini.

Kini, belasan juta roda dua menghuni kota Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari, terutama di jalan-jalan utama maupun simpul-simpul masuk dan keluar Jakarta, si kuda besi terlihat mendominasi lalu lintas jalan.

Pada 2017 saja, porsi sepeda motor sedikitnya 74% dari populasi kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya yang menyentuh angka tak kurang dari 18 juta unit. “Meruyaknya sepeda motor boleh jadi karena kendaraan itu dianggap sebagai alat bermobilitas yang mangkus (mujarab) dan sangkil (efisien). Terlebih bila dibandingkan dengan angkutan umum yang ada saat ini. Berdalih lebih hemat dan bisa dari satu titik ke titik lain dengan fleksibel, jadilah sepeda motor idola warga Jakarta yang berpenduduk lebih dari 9,5 juta jiwa,” kata Edo.

Menurut dia, angkutan umum yang tersedia seakan tak berdaya. Warga lebih memilih sepeda motor. Di balik itu semua, menurut Edo, ekses maraknya penggunaan sepeda motor tentu saja harus dipikul Jakarta. Sebut saja, misalnya, masalah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas jalan, serta urusan polusi udara dan suara.

Di sisi lain, mencuat juga soal pemborosan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mengingat nyaris 100% sepeda motor mengonsumsi BBM. Amat minim yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan, seperti listrik.

Terkait kecelakaan lalu lintas jalan, Jakarta masih mempunya catatan kelam. Setiap hari, belasan kecelakaan terjadi yang merenggut rata-rata dua hingga tiga jiwa. Keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan tersebut cukup tinggi, yakni di atas 70%.

Ironisnya, kata dia, pemicu kecelakaan itu didominasi oleh faktor manusia, khususnya perilaku tidak tertib. Artinya, butuh terus ditingkatkan kemampuan, kesadaran, dan implementasi berkendara rendah risiko.

“Salah satu ciri utama perilaku berkendara rendah risiko adalah memahami dan sudi mengikuti aturan lalu lintas jalan yang ada. Misalnya, bila ada larangan melintas di jalur tertentu, sudah sepatutnya diikuti. Tidak perlu melawan arus hanya demi kepentingan ego pribadi dan tak perlu menjarah jalur bus (busway) hanya demi kepentingan diri sendiri,” katanya.

Menurut Edo, disiplin menjadi kata kunci mewujudkan berkendara rendah risiko. Disiplin tak semata terkait regulasi yang diterapkan oleh para penegak hukum, melainkan juga disiplin pada diri pengendara. Contohnya, disiplin dalam memeriksa kondisi kendaraan dan diri sendiri sebelum bersepeda motor.

Sementara itu, sejumlah cara dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk menertibkan sepeda motor. Jalur khusus sepeda motor juga telah diterapkan Pemkot Depok sejak lebih kurang dua tahun lalu.

Jalur khusus sepeda motor ini dimulai di Jalan Margonda Raya, dekat fly over atau jalan lingkar Universitas Indonesia, tepatnya di depan kampus Bina Sarana Informatika (BSI). Jalur tersebut membelah dua bagian jalan. Sebelah kanan khusus untuk mobil atau disebut jalur cepat dan untuk sepeda motor di sebelah kiri atau jalur lambat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, penertiban sepeda motor juga dilakukan Pemkot Depok dengan berencana menertibkan ojek online yang kerap mangkal di bahu jalan. Dinas Perhubungan Kota Depok bekerja sama dengan sejumlah pusat perbelanjaan yang tersebar di sepanjang Jalan Margonda Raya akan menyediakan shelter khusus untuk ojol di dalam masing-masing mal yang ada di sepanjang Jalan Margonda Raya.

“Yang segera diterapkan adalah di Plaza Depok. Kami sudah berbicara dengan pihak manajemen Plaza Depok dan juga para pengemudi ojol,” ujarnya. Dikatakan, nantinya ojol dapat langsung mengangkut penumpang di lokasi mal tersebut karena telah tersedia shelter yang telah disiapkan.



Sumber: BeritaSatu.com

Sepeda Motor Harus di Jalur Khusus, Jika Melanggar Denda Rp 500.000


Bayu Marhaenjati / JAS
Sabtu, 10 Agustus 2019 | 09:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kesadaran pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor melintas di jalur khusus sepeda motor, sebelah kiri jalan, seperti di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, masih sangat rendah. Pelanggar terancam sanksi tilang dengan hukuman 2 bulan penjara atau denda Rp 500.000.

"Kesadaran hukum (pengemudi sepeda motor) berlalu lintas masih rendah," ujar Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir kepada Beritasatu.com, Sabtu (10/8/2019).

Dikatakan Nasir, polisi dapat melakukan sanksi tilang kepada pengendara yang melanggar atau melintas di luar jalur khusus -kanalisasi- itu.

"Jalur khusus ditandai dengan rambu. Jadi kalau tidak masuk atau melanggar, namanya pelanggaran rambu. Sanksi 2 bulan atau denda Rp 500.0000," ungkap Nasir.

Sementara itu, pemerhati masalah lalu lintas Budiyanto mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur tata cara berlalu lintas khususnya sepeda motor secara jelas dan gamblang.

"Setiap pengendara sepeda motor atau kendaraan lain yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berada di lajur kiri jalan," kata Budiyanto.

Menurut Budiyanto, di sepanjang jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum biasanya dilengkapi dengan perlengkapan jalan baik itu rambu- rambu, marka dan perlengkapan jalan lainnya. Perlengkapan jalan itu dalam rangka untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) yang kondusif, aman, lancar serta untuk menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan.

Budiyanto menambahkan, marka khusus sepeda motor yang terpasang di ruas jalan, dengan lambang jelas -ada gambar sepeda motor-, bertujuan mengarahkan arus lalu lintas khususnya sepeda motor melintasi atau melewati ruang tersebut, sesuai dengan fungsi marka untuk mengarahkan dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas guna keselamatan.

"Apabila sepeda motor tidak melewati ruang lajur sepeda motor dalam marka tersebut, berarti tidak menaati tentang tata cara berlalu lintas yang benar atau merupakan suatu pelanggaran lalu lintas seperti yang sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas Pasal 287 ayat 1," jelas Budiyanto.

Budiyanto menyampaikan, Pasal 287 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 ayat 1 berbunyi: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan antara lain rambu dan marka sesuai dengan Pasal 106 ayat 4 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

"Karena ini merupakan pelanggaran lalu lintas petugas kepolisian bisa melakukan penegakan hukum dengan tilang sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang," katanya.

Budiyanto menyimpulkan, dalam tata cara berlalu lintas yang benar bahwa sepeda motor harus berada di lajur kiri jalan apalagi sudah ada marka lajur khusus sepeda motor, dan telah dipertegas ada lambang atau gambar sepeda motor.

"Apabila tidak berada pada ruang atau lajur tersebut berarti tidak mentaati tata cara berlalu lintas yang benar dan melanggar lalu lintas, sehingga dapat dilakukan penegakan hukum dengan sistem tilang. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 287 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com