RUU KUHP Dibahas DPR Baru


Carlos KY Paath / Hotman Siregar / Robert Wardy / Anselmus Bata / AB
Selasa, 24 September 2019 | 18:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia masih membutuhkan tambahan waktu untuk memiliki sendiri peraturan perundangan yang mengatur tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Peraturan ini diberlakukan pertama kali di Indonesia melalui Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918.

Pada 26 Februari 1946, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan,"Nama undang-undang hukum pidana Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dirobah menjadi Wetboek van Strafrecht." Ayat (2) berbunyi,"Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana."

Selanjutnya, pada 20 September 1958 Presiden Sukarno mengesahkan UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan ini diundangkan pada 29 September 1958 oleh Menteri Kehakiman GA Maengkom. 

Dalam perkembangannya, muncul rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I pada 11-16 Maret 1963 di Jakarta dibentuk tim perumus rancangan kodifikasi hukum pidana nasional. Tim perumus yang dibentuk pada 1964 dipimpin pakar pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, profesor Soedarto. 

Sejak saat itu proses perumusan rancangan kodifikasi hukum pidana nasional berjalan dan baru pada 1993 dihasilkan sebuah rancangan KUHP. Tim perumus atau tim pengkajian berada di bawah koordinasi Departemen Kehakiman yang saat itu dipimpin Ismail Saleh. Setelah Ismail Saleh diganti Oetoyo Usman, tak banyak perubahan dilakukan terhadap rancangan KUHP tahun 1993. Baru pada masa kepemimpinan Muladi dilakukan pembahasan kembali dan menghasilkan rancangan KUHP tahun 2000. Penyempurnaan rancangan KUHP terus dilakukan dan akhirnya diserahkan pada saat menteri hukum dan HAM dijabat Hamid Awaluddin pada 2004. RUU KUHP juga sempat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005 sampai 2009. 

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), RUU KUHP tak jua disahkan. Setelah itu, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan proses pembahasan RUU KUHP dengan DPR melalui surat presiden R-35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015. Setelah empat tahun berlalu, RUU KUHP siap disahkan pada akhir September 2019. 

Pada hari-hari terakhir menjelang pengesahan di DPR, Presiden Jokowi meminta pengesahan empat RUU, termasuk RUU KUHP ditunda pengesahannya dan pembahasan kembali dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024. Hal itu dilakukan agar pemerintah dan DPR bisa mendengarkan dan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, menyusul gelombang penolakan yang meluas.

“Intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba (Mineral dan Batu Bara), RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai bertemu pimpinan DPR di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Presiden menjelaskan, penundaan pengesahan bertujuan untuk mendengarkan kembali masukan dari berbagai pihak. “Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat, sehingga rancangan undang-undang tersebut agar sebaiknya masuk ke nanti DPR selanjutnya,” tegas Jokowi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan sikap resmi pemerintah menyangkut pengesahan RUU KUHP disampaikan kepada DPR pada Selasa (24/9/2019). “Mekanismenya akan teruskan di paripurna,” katanya.

Atas permintaan tersebut, rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (24/9/2019), juga menyepakati penundaan pengesahan RUU KUHP. 

Golkar Setuju Ditunda
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Adies Kadir mengungkapkan fraksinya menolak pengesahan RUU KUHP yang baru. Golkar melihat kondisi saat ini belum tepat untuk mengesahkan RUU tersebut karena masih banyak penolakan dari masyarakat.

“Melihat situasi yang berkembang dan Presiden Jokowi juga telah menyampaikan secara terbuka terkait penundaan RUU KUHP tersebut, maka FPG berpendapat bahwa pengesahan sebaiknya ditunda dahulu. Perlu sosialisasi lagi kepada masyarakat, baik dalam mapun luar negeri,” katanya.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Pengalangan Opini Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, secara substansi, RUU KUHP memerlukan sosialisasi dan mendapatkan masukan masyarakat agar tidak menimbulkan misinterpretasi.

“Kami ingin RUU KUHP ini direspons secara positif berbagai pihak karena KUHP merupakan pedoman hukum pidana yang akan jadi rujukan penegakan hukum kita,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menyatakan Presiden Jokowi pada prinsipnya tidak menolak RUU KUHP. Presiden hanya meminta penundaan pengesahan. “Presiden bukan menolak, menunda,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurutnya, pasal-pasal yang dipersoalkan publik dalam RUU KUHP tidak terlalu banyak.

"Kami sudah mendengar banyak pihak. Kalau ada satu-dua pasal dianggap kurang selaras dengan kehidupan bangsa nanti kita selesaikan. Bukan masalah besar,” ujarnya. 



Sumber: Suara Pembaruan

RUU KUHP Ancam Kebebasan Pers


Yustinus Paat / Yeremia Sukoyo / AB
Selasa, 24 September 2019 | 19:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pasal dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap memberangus kebebasan berpendapat dan berpotensi mengancam kebebasan pers. Setidaknya ada 10 pasal yang dinilai sebagai pasal karet, yang jika diterapkan bisa membungkam pers dan berdampak terhadap kehidupan demokrasi di Tanah Air.

Untuk itu, kalangan pers meminta pengesahan RUU KUHP ditunda, sehingga ada kesempatan untuk merevisi RUU KUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi diterapkan terhadap insan pers.

“Dewan Pers berharap DPR dan pemerintah mendengarkan masukan dan keberatan masyarakat, serta menunda pembahasan RUU KUHP pada DPR mendatang," ujar anggota Dewan Pers Agus Sudibyo saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (24/9).

Agus menilai sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang menjadi polemik di masyarakat, juga mengancam kebebasan pers.

“Pasal-pasal itu (pasal yang mengancam kebebasan pers, Red) tidak mencerminkan semangat reformasi dan demokratisasi. Jadi, ini merupakan langkah mundur demokrasi yang harus ditolak,” tegasnya.

Dia berpendapat, pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers umumnya merupakan pasal karet, seperti pasal penghinaan kepala negara, simbol negara atau pemerintah. Implementasi pasal-pasal tersebut membuka peluang kriminalisasi, karena menghina dan mengkritik presiden dianggap sama.

“Jangan-jangan pers yang mengkritik presiden akan disamakan dengan menghina presiden? Jangan-jangan mengkritik pemerintah disamakan dengan melawan pemerintah,” ujarnya.

Beberapa pada pasal dalam RUU KUHP, menurut Agus, tidak hanya menunjukkan kemunduran demokrasi, tetapi juga akan mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional, terutama terkait kebebasan pers.

“Beberapa pasal mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Indonesia selama ini dihormati dunia karena demokrasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan persnya,” jelasnya.

Kontrol Media
Senada dengannya, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan juga menyoroti pasal-pasal dalam RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers. Setidaknya ada 10 pasal, yaitu Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, Pasal 263 tentang berita tidak pasti, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. Pasal-pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet, sehingga berpotensi memberangus pers dan kebebasan berpendapat.

“Ya, pasal-pasal itu menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers. Sebab frasa penghinaan itu kan bisa sangat subjektif. Kritik yang disampaikan publik melalui media pers sangat mudah dikategorikan sebagai penghinaan,” kata Abdul Manan.

Dia khawatir jika RUU KUHP tersebut disahkan maka besar kemungkinan akan dipakai untuk mengintimidasi dan membatasi jurnalis di Indonesia. Bahkan, pasal-pasal tersebut bisa membungkam media yang kritis terhadap pemerintah ataupun kekuasaan.

“Kalau RUU KUHP disahkan, pasal itu dengan mudah dipakai untuk mengintimidasi jurnalis atau membungkamnya,” ujarnya.

Abdul Manan menuturkan, dalam pandangan AJI, sejak awal semangat dari RUU KUHP tersebut jelas-jelas tidak sejalan dengan cita-cita reformasi yang mengharuskan ada kontrol kuat terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Peran kontrol media itulah yang terancam kalau RUU KUHP,” ujarnya.

 



Sumber: Suara Pembaruan

Mayoritas Fraksi Dukung Penundaan RUU KUHP


Markus Junianto Sihaloho / Yustinus Paat / Robert Wardy / Hotman Siregar / Carlos KY Paath / Yeremia Sukoyo / AB
Senin, 23 September 2019 | 19:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di DPR. Enam fraksi, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, yang memiliki total 424 kursi (75,71%) mendukung sikap pemerintah. Tiga partai, yakni PAN, PKB, dan PKS dengan total 136 kursi (24,29%) ingin agar RUU KUHP disahkan.

Kalangan masyarakat, terutama para pakar hukum pidana, aktivis demokrasi, dan pengusaha, berharap agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Pemerintah dan DPR perlu mendengarkan aspirasi masyarakat itu dan menggencarkan sosialisasi sejak tahap pembahasan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung keputusan Presiden Jokowi yang meminta penundaan pengesahan RUU KUHP. PDIP melihat bahwa KUHP adalah fondasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga pengesahannya harus benar-benar telah mendengarkan semua aspirasi yang ada.

“Sejak awal kami mendengarkan aspirasi yang ada. Kami pun memberikan masukan juga kepada Presiden Jokowi melalui menteri sekretaris negara untuk mendengarkan aspirasi sekaligus mencermati segala perkembangan yang ada,” kata Hasto kepada SP di Jakarta, Senin (23/9).

Hal yang sama dikatakan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Golkar ingin agar sejumlah pasal yang masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat untuk dibahas lagi antara pemerintah dan DPR.

“Kami menyetujui ditunda. Ini akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR dan ditunda ke masa sidang berikutnya,” kata Airlangga.

Dikatakan, pasal-pasal yang saat ini menjadi polemik akan dibahas kembali di panitia khusus atau panitia kerja. Rumusan final nantinya harus mengakomodasi masukan dari kalangan masyarakat, karena perubahan yang terjadi bakal berdampak luas terhadap kehidupan seluruh warga negara.

Fraksi Partai Gerindra DPR juga menyambut baik penundaan pengesahan RUU KUHP yang dinilai kontroversial. “Ketika Presiden Jokowi melakukan konferensi pers untuk meminta penundaan pengesahan, Partai Gerindra menyambut baik,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra Dasco Sufmi Ahmad.

Partainya sudah lebih dahulu berupaya agar RUU KUHP yang kontroversial itu tidak segera disahkan dalam rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, hal yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan keinginan Partai Gerindra yang dari awal memang akan mempertimbangkan untuk meminta penundaan pengesahan.

Dia mengklaim, dalam pembahasan tingkat II, Partai Gerindra selalu memperjuangkan penolakan beberapa pasal yang dianggap kontroversial. Hal itu yang menyebabkan pembahasan RUU KUHP menjadi agak lama dan tertunda.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten. Pasalnya, RUU KUHP adalah usulan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dan DPR juga sudah menyetujui RUU Pemasyarakatan.

Menurut Desmond, RUU Pemasyarakatan mengatur mengenai penghukuman, sementara penghukuman itu berdasarkan hal-hal yang diatur dalam RUU KUHP. “Apalagi, fraksi-fraksi dan pemerintah sudah setuju RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan dibawa ke paripurna untuk disahkan,” katanya.

Terima Kasih
Sementara itu, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah meminta DPR menuinda pengesahan RUU KUHP. Partai Demokrat juga mendukung sikap itu dan meminta agar pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP dikaji kembali.

“RUU KUHP ini memang dibicarakan di internal Partai Demokrat. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi yang menyatakan menunda pengesahan. Kalau Fraksi Partai Demokrat melihat mana yang perlu dan tidak untuk diatur dalam RUU KUHP, mesti dikaji,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Menurutnya, penundaan tentunya akan memberi ruang yang cukup untuk membahas hal-hal kontroversial. Sebab, pihaknya tak ingin negara terlalu jauh mencampuri atau masuk ke ranah privat dan multitafsir.

“Tentu sikap kami bukan soal mendukung penundaan pengesahan, tetapi ada pada substansi yang harus diselesaikan. Kalau ditunda tanpa ada yang diubah, ya, sia-sia juga,” ujar Ferdinand.

Dia menyoroti pasal penghinaan terhadap Presiden. Menurut Ferdinand, ketentuan itu diperlukan, tetapi batasan kalimat hukumnya harus jelas. Dengan begitu, pasal tersebut tidak disalahgunakan penguasa. Misalnya, kritik rakyat atas kebijakan Presiden yang keliru tak bisa dipidana. Lain halnya jika ada yang mengubah gambar Presiden menjadi buruk dan bermuatan penghinaan.

Ferdinand menambahkan larangan menjelaskan alat kontrasepsi sepatutnya dihapus. Begitu juga dengan hewan ternak yang masuk pekarangan tetangga. “Pasal-pasal pendidikan seks, termasuk soal ternak, itu rancu dan aneh. Hapus saja. Jangan sampai nanti negara terlalu jauh urusi privasi orang, termasuk misalnya urusan bersenggama yang tata caranya diatur negara,” katanya.

Anggota Fraksi PPP, Arsul Sani menambahkan, pihaknya sangat memahami alasan Presiden Jokowi meminta penundaan pengesahan RUU KUHP. Menurutnya, sebuah RUU tak bisa disahkan apabila salah satu pihak, yakni pemerintah atau DPR, tidak menyetujuinya.

“RUU itu bisa disahkan kalau disetujui bersama. Kalau salah satu unsur, entah pemerintah atau DPR minta ditunda, ya, kita tak boleh paksakan untuk disahkan,” kata Arsul.

Sebagai fraksi pendukung pemerintahan Jokowi, Arsul memastikan pihaknya akan mendukung sikap presiden. "Kami akan mendukung yang disampaikan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Partai Hanura juga mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Hanura berpandangan, RUU itu tidak usah terburu-buru untuk disahkan selama masih banyak menimbulkan pro dan kontra.

“Sebuah keputusan tepat dari Pak Jokowi. Kami mendukung penuh, karena memang masih banyak pro dan kontra,” kata Ketua DPP Partai Hanura bidang Keanggotaan, Adrianus Garu.

Menurutnya, KUHP saat ini merupakan produk kolonial yang memang harus diubah. Namun, masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mendukung penundaan karena masih ada sejumlah poin yang cukup resisten jika diterapkan. “Pada prinsipnya, kami setuju jika RUU KUHP ditunda dan dibahas oleh DPR baru periode berikutnya. Ada sejumlah poin yang masih bisa diperdebatkan,” kata Johnny.

Salah satu partai yang tetap ingin RUU KUHP disahkan adalah PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, permintaan penundaan pengesahan oleh Presiden Jokowi merupakan preseden buruk. Pasalnya, para anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU KUHP telah menghabiskan energi, waktu, dan anggaran dalam proses pembahasan tersebut.

Mardani menilai hanya beberapa materi dari keseluruhan pasal di RUU KUHP yang belum disekapati. Menurutnya, pasal-pasal tersebut sebenarnya bisa segera diformulasikan jika ada kemauan politik dari Presiden Jokowi. Jika tetap terjadi penundaan, maka pembahasan RUU KUHP di periode mendatang harus melibatkan partisipasi publik yang luas. RUU KUHP juga harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR periode 2019-2024.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, sebenarnya rakyat berhak mengevaluasi sebuah undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR. Mekanismenya sudah disediakan, yakni melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, apabila RUU KUHP itu mau direvisi lagi setelah disahkan, juga bisa. "Tidak ada masalah apabila RUU KUHP tetap disahkan sesuai jadwal. Sudah saatnya kita memiliki KUHP buatan sendiri,” kata Yandri. [MJS/YUS/R-14/H-14/C-6/Y-7]



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com

Sosialisasi RUU KUHP Minim


Lona Olavia / Yeremia Sukoyo / AB
Senin, 23 September 2019 | 20:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi meminta untuk penundaan pengesahan RUU KUHP karena masih ada sejumlah pasal krusial yang mendapat penolakan dan kritik keras dari masyarakat. Salah satu penyebab kerasnya penolakan dari masyarakat juga karena minimnya sosialisasi RUU KUHP.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menilai penundaan pengesahan RUU KUHP merupakan bagian dari bentuk akomodasi aspirasi publik yang ditangkap oleh Jokowi.

"Jangan lupa bahwa suara rakyat betul-betul menggemakan penolakan dan ini harus menjadi bagian pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan di DPR," kata Ismail di Jakarta, Senin (23/9).

Penundaan pengesahan RUU KUHP yang disampaikan Jokowi secara lisan belum cukup. DPR bisa saja membangkang atau tidak menghiraukan pendapat Presiden sehingga tetap mengesahkan.

"Jangan lupa, apabila DPR sudah mengesahkan, sekalipun presiden tidak setuju, dalam waktu 30 hari UU otomatis berlaku," ucapnya.

Karena itu, Ismail berharap Jokowi mengajak partai koalisi untuk mendukung penundaan pengesahan RUU KUHP. Dengan demikian penundaan juga menjadi suara partai koalisi pendukung pemerintahan di parlemen.

Ismail tidak melihat adanya kemendesakan bagi Presiden dan DPR dalam mengesahkan RUU KUHP. Pada dasarnya semua jenis tindakan kriminal sudah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

"Sekalipun memang tidak diatur KUHP misalnya, tetapi di dalam UU sektoral hal itu sudah diakomodasi. Tidak ada kekosongan hukum yang menjadikan Presiden dan DPR harus tergesa-gesa," ucapnya.

Sementara itu Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang dimotori Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai DPR dan pemerintah harus transparan, yakni menjamin keterbukaan informasi seluruh proses pembahasan revisi KUHP. "Termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan terkini dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Presiden Jokowi segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait, seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat.

Komite ahli nantinya bisa ditugaskan untuk membantu pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RUU KUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia.

Pemerintah dan DPR juga harus membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi. Hasilnya dianalisis serta bisa didiskusikan dengan publik serta melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Iklim Investasi
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana menyatakan, sudah seharusnya para pengusaha dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP agar iklim investasi dalam negeri tak terganggu. Karena hal tersebut tak dilakukan, maka kalangan dunia usaha mempertanyakan konsep RUU KUHP.

Pasal yang langsung terkait dengan dunia usaha adalah pasal tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut mengatur bahwa tanggung jawab korporasi pada pengurus, yaitu direksi dan komisaris. Namun, RUU KUHP justru memperluas jangkauannya sampai pada pihak-pihak yang berada di luar struktur organisasi.

"Ini sangat salah arah, benar-benar memberangus niat investasi,” katanya.

Danang mencontohkan korporasi yang sudah go public, maka para pemegang saham juga terancam. Kalaupun belum go public, pemegang saham atau yang bisa dikategorikan penerima manfaat korporasi juga bisa diancam pidana. “Siapa orang mau tanam saham di Indonesia?," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Kadin, Carmelita Hartoto menuturkan sebaiknya dalam setiap pembahasan rancangan UU, para pemangku kepentingan harus didengar pendapatnya. Demikian pula dengan RUU KUHP, dimana mayoritas pemangku kepentingan adalah masyarakat, maka dengan sendirinya suara masyarakat juga didengar, dan sosialisasi dijalankan seluas-luasnya, termasuk para pelaku usaha nasional yang dalam menjalankan usahanya juga wajib berada dalam koridor-koridor hukum.

"Demokrasi memang memberikan kebebasan berusaha, kebebasan berpendapat. Namun, undang-undanglah yang menjaga semuanya dalam batas-batas yang terkendali," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan