Oesman Sapta

Memperkuat DPD sebagai Kaki Tangan Daerah

Memperkuat DPD sebagai Kaki Tangan Daerah
Ketua DPD Oesman Sapta ( Foto: SP/Ruht Semiono )
Hendro D Situmorang / Aditya L Djono / ALD Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:23 WIB

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga representasi daerah. Dengan kewenangan yang terbatas, DPD memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Keberadaan DPD kini tak lagi bisa dianggap sebelah mata dari seniornya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem parlemen dua kamar (bikameral). Sebab, DPD mulai menjadi tumpuan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Sejak April 2017, DPD dipimpin Oesman Sapta. Sebagai ketua DPD, Oesman Sapta telah banyak melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kinerja lembaga Senat ini di tengah masih terbatasnya wewenang, termasuk meningkatkan kepercayaan diri para senator dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu yang menjadi target Oesman Sapta adalah agar daerah semakin mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Oleh karenanya, dia mendukung rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Di samping itu, dia juga mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bengkayang, Kalimantan Barat, agar ke depan Indonesia memiliki sumber energi listrik yang murah dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi.

Sebulan menjelang berakhirnya masa jabatan DPD periode 2014-2019, Oesman Sapta bersedia menerima wawancara khusus Suara Pembaruan di ruang kerjanya, pada Selasa (13/8/2019). Berikut petikannya.

Bagaimana DPD menjalankan fungsinya sebagai representasi daerah selama dipimpin Pak Oesman, di tengah terbatasnya wewenang?
Sebetulnya saya tentu tidak bisa menilai sendiri. Sama saja saya puji diri. Apa yang bisa dirasakan masyarakat itu yang paling penting. Saya bilang DPD ini adalah bagian dari bikameral, bagian dari sistem parlemen 2 kamar. Tetapi, sistemnya yang belum jalan.

Sebetulnya, saya enggak persoalkan itu. Kenapa? Karena kita kan mempunyai sistem sendiri. Tanpa DPD keinginan DPR juga tak terakomodir juga. Karena MPR terdiri dari DPD dan DPR. Artinya, saya menjalankan DPD ini dengan cara atau pola pikir DPD sendiri. Tidak ikut-ikutan, tidak juga terpengaruh dengan apapun.

Saya berkonsentrasi dengan pembangunan dan membantu menyejahterahkan daerah. Bagaimana dengan menyejahterahkan daerah, tentu dengan nilai-nilai yang tertuang dalam undang-undang. Apa umpamanya yang telah berhasil kita lakukan, seperti pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian kita dapat merapat dan mendekati harapan daerah.

Di pusat ini harus ada kaki tangan daerah. Karena kalau partai, partai itu di pusat dan hanya kepentingan partai, bukan kepentingan daerah. Kita bicara daerah dan bukan bicara partai.

Apa saja dilakukan untuk mendukung hal tersebut?
Ada program 5S yang menjadi tolok ukur saya dalam bekerja. 5S itu yakni strategy, structure, skill, system, dan speed. Jadi strategi adalah hal yang paling penting. Selanjutnya, struktur organisasi DPD ini harus dibangun dengan baik. Skill juga demikian dalam stuktur di DPD itu sendiri. Jadi jangan asal taruh orang. Tidak semua orang pintar, tapi tidak semua orang bodoh kan? Ada potensi-potensi yang harus digali yang disesuaikan tempatnya dalam struktur. Kemudian skill itu adalah the rigth man in the right place. Tempatkan orang itu pada posisi yang tepat, dan itu banyak mereka (anggota DPD) bisa.

Tapi kita punya sistem seperti sekarang ini tidak jalan. Berantakan. Sistemnya enggak jalan, kenapa? Sudah saya ceritakan.
Yang kelima speed dan target. Ada strategi, harus ada target. Lantas ada target, ada ukuran dan kecepatan pencapaian, itu sistem yang saya bangun.

Banyak kalangan menilai kewenangan DPD terbatas. Apa yang akan dilakukan ke depan?
Sangat terbatas. Tapi itulah sebetulnya kita belum mampu juga menggerakkan kamar kita itu sendiri. Saya tidak melihat keterbatasan itu. Kalau gerakan kita betul-betul merupakan gerakan yang mampu membangun di dalam keterbatasan, ya pasti akan muncul ide-ide yang bisa didengar dan menjadi ukuran bagi semua di parlemen atau departemen-departemen lain yang menganggap bahwa DPD ini adalah bagian dari penguatan.

Momentum Amendemen UUD
Terkait dengan penguatan DPD, sampai saat ini masih menjadi tantangan. Ini membutuhkan suatu penyesuaian di Konstitusi. Sekarang pintu terbuka dengan adanya wacana amendemen Konstitusi. Apakah masih amendemen ini masih relevan bagi DPD?
DPD ini memang dari awal adalah kaki tangan daerah. Tapi DPD tidak boleh bergantung kepada lembaga manapun, dia harus konsisten berdiri sendiri, dan mampu menjadi house bikameral. DPD punya kamar sendiri dan kamarnya enggak boleh diganggu. Kemudian membangun sistem di dalam kamar itu, Jadi (DPD) enggak perlu takut dan ragu, jalankan saja seperti konstitusi yang ada.

Saya akan tetap mendorong ke sana (amendemen). Kalau amandemen itu benar terjadi maka kita juga harus mendesak bahwa kepentingan DPD juga harus terakomodir.

Tetapi amendemen ini ya harus hati-hati. Karena bisa menjadi pintu masuk macam-macam kepentingan.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amendemen UUD 1945, dalam kaitan dengan kewenangan DPD?
GBHN ini pasti penting. Itulah nanti dalam pembicaraan penyusunan GBHN itu perlu pemerintah, DPD dan DPR. Kalau itu nanti ada perimbangan, why not. Kenapa GBHN harus ditolak? Tapi kalau umpamanya nanti kita sebagai penonton saja, saya pikir itu agak berat.

Apa saja yang penting dalam kaitan meningkatkan kewenangan DPD sebagai representasi kepentingan daerah?
Memang sampai sekarang ini belum dilaksanakan peraturan pemerintah mengenai kewenangan terkait dengan perda-perda di daerah. Ini harus ada kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Jangan dianggap ini persaingan atau mengambil alih, tetapi bagaimana pun DPD ingin memperingan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan UU.

Dengan fenomena maraknya perda bermasalah, sejauh mana DPD mengantisipasinya?
Kita berwenang mengevaluasi dan memutus, dan merekomendasikan pencabutan. Itu yang dilakukan DPD selama ini. Itu semua ada di UU MD3. Kita harus percaya bahwa kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita.

Bagaimana dengan anggaran DPD?
Anggaran saya kira cukup. Tetapi ada juga biaya-biaya yang wajib ada tetapi ustru tidak diakomoir Kementerian Keuangan. Contohnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah khusus, anggaran tak terduga yang setiap saat selalu ada. Ini mustinya take and give. Antara Kemenkeu dan DPD itu harus nyambung, karena tidak bisa dianggap sebelah mata. DPD itu dipilih oleh satu provinsi, beda dengan DPR. Jadi suaranya (DPD) juga besar, lebih besar dari anggota DPR. Hal-hal seperti ini harus dipikirkan. Apa langkah-langkah yang bisa menunjang kinerja DPD.

Selain itu, gedung DPD sudah tidak efisien lagi untuk menampung para senator untuk bekerja dengan layak.

Apa harapan untuk kepemimpinan DPD ke depan?
Saya terus terang saja, orang-orang yang bisa melanjutkan bagaimana membagi tugas di antara sesama anggota DPD, tugas kita (DPD) kepada daerah dan negara, serta tugas kita antarlembaga, di mana yang sangat ketat adalah dengan DPR. Saya tidak mempersoalkan masalah dengan lembaga DPR karena kita punya rumah sendiri. Kita punya kamar sendiri, maka bangun kamar itu. Jangan berpikir dengan kamar lain. Banyak yang bisa DPD lakukan. Kita mampu, karena ada aturan main sendiri. Kita jalankan pekerjaan dengan baik dan rakyat nanti yang akan menilai. Nilai itu datangnya dari luar, bukan dari dalam DPD.

Apa yang menjadi target Bapak dalam sisa masa jabatan ke depan?
Salah satunya proyek PLTN di Kalimantan harus sukses. Kita harus mendukung penyediaan sumber energi listrik alternatif, salah satunya nuklir. Masalah kita selama ini biaya produksi mahal, akibat harga energi listrik mahal. Dengan energi nuklri, harga listrik bisa lebih murah. Kalau ini terwujud, pengusaha bisa lebih efisien, sehingga harga menjadi lebih murah, bisa serap daya beli masyarakat, dan memiliki daya saing.

 



Sumber: Suara Pembaruan