Indra Iskandar

Visi Pelayan Parlemen yang Rendah Hati

Visi Pelayan Parlemen yang Rendah Hati
Sekretaris Jenderal DPR-RI, Indra Iskandar. ( Foto: beritasatu,com / dok.beritasatu.com )
Nurlis E Meuko / NEF Sabtu, 3 Agustus 2019 | 16:44 WIB

MESKIPUN berada di tengah-tengah ratusan politisi utama dari berbagai polosok tanah air, Indra Iskandar bukanlah politisi. Ia biroktrat murni. Jabatan yang diemban, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mewajibkannya melayani seluruh anggota dewan tanpa memandang warna dan partai politiknya.

Sikap pria ramah dan bersahaja ini menjadi salah satu faktor yang membuat tempat yang penuh nuansa politik menjadi teduh. Ia pun memandang berbagai dinamika politik dari beragam politisi itu dari sudut pandang positif, yaitu untuk kepentingan bangsa dengan cara terbaik dari masing-masing anggota dewan yang mewakili rakyat.

"Para anggota dewan semuanya bersama-sama memikirkan nasib bangsa," kata Indra kepada BeritaSatu.com di ruang kerjanya di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Sekjen dan BK) DPR-RI, Jakarta Selatan, Jumat (2 Agustus 2019). "Posisi saya adalah melayaninya dengan maksimal, sehingga para anggota dewan dapat bekerja dengan nyaman."

Saat ini Indra dan seluruh pegawai di Sekjen dan BK DPR RI tengah mempersiapkan pelantikan anggota DPR-RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung pada 1 Oktober mendatang. Itu sebabnya, mereka sering pulang sampai malam hari. Bahkan di sejumlah titik gedung DPR-RI terlihat sedang dalam proses renovasi. "Itu semua kita lakukan agar semuanya berjalan dengan maksimal," katanya.

Selain itu, Setjen dan BK DPR RI bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sudah juga menggelar rapat persiapan orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. “Jadi walaupun acara ini sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Lemhannas selaku fasilitator, tentu Setjen dan BK DPR RI tetap bersungguh-sungguh dan serius mempersiapkan acara ini untuk mempersembahkan kepada partai-partai politik yang telah hadir,” ujar Indra.

Indra mengatakan orientasi yang diadakan Lemhannas ini akan diadakan sebelum pelantikan Anggota Dewan. Indra mengatakan poin-poin pembekalan yang akan disampaikan nanti selain materi dari Lemhannas juga membahas aspek-aspek teknis yakni menyangkut kedewanan yang berkaitan dengan hak-kewajiban dewan. Selain itu, ia mengatakan akan mengundang konsultan dari luar guna membahas terkait public speaking yang menyangkut wawasan kebangsaan dan materi-materi lain yang berkaitan dengan geopolitik Indonesia dan dunia.

***

KENDATI bukan politisi, namun pria kelahiran Jakarta, 14 November 1965, ini tidak buta politik. Setidaknya jejak itu ketika menjadi aktivis mahasiswa. Di akhir 80-an Indra langganan turun ke jalan berdemonstrasi mengkritik kinerja DPR. Uniknya, usai kuliah ia malah melamar masuk pegawai negeri. "Saya berharap dengan menjadi pegawai negeri bisa kuliah lagi," katanya.

Sejak 1996, Indra berkarier di pemerintah DKI Jakarta. Latar belakangnya yang insinyur teknik sipil, membuatnya bertugas di bidang pengawasan pembangunan kota. Tiga tahun kemudian, Presiden Gus Dur meminta Indra membantu istana berdasarkan rekomendasi Mensekneg Bondan Gunawan dan Seskab Marsilam Simanjuntak di masa itu. Ia pun berkiprah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Selama hampir 20 tahun ia beberapa kali memegang posisi strategis, termasuk Kepala Biro Umum dan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara. Cita-citanya melanjutkan pendidikan baru terjawab pada 2002, ia sekolah lagi di Program Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI). Kemudian, pada awal 2018, Indra melanjutkan studi di program doktor Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, mengambil konsentrasi Manajemen Strategik dan Entrepreneurshp SDM.

Saat sedang menempuh program doktoral itulah Indra mendaftarkan diri untuk posisi Sekjen DPR-RI pada Pada Mei 2018. Ada dua kandidat lain yang juga ikut mendaftar. Hasil seleksi, Presiden Joko Widodo memilih Indra. Pada 22 Mei 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melantiknya.

Tentu saja, Indra merasakan perbedaan antara bertugas di Kesekretariatan Negara yang menginduk pada seorang menteri dan Sekretariat Jenderal DPR yang pimpinannya terdiri dari lima orang dan memiliki ratusan anggota. Di sini dibantu 1400-an pagawai Sektretariat Jenderal DPR RI, Indra mengurusi lebih dari 500 anggota dewan, dan 4300 staf ahli. "Semua harus kita beri pelayanan terbaik, di sinilah menariknya,” ujar Indra.

Indra menilai, fungsi Sekretariat Jenderal DPR sangat penting. Ini adalah organ di bawah pimpinan dewan yang bertugas mendukung fungsi politik DPR, baik di bidang penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan. Jadi bukan bukan sekadar pelayanan teknis maupun persidangan, juga melayani masyarakat, di antaranya menyediakan informasi ihwal kinerja DPR.

Selain itu, Indra juga berfungsi menjembatani hubungan antar DPR dan Kepresidenan RI. Tujuannya agar proses birokrasi dan komunikasi antara dua lembaga ini dapat berlangsung dengan cepat. Misalnya, dalam proses surat-menyurat yang sering berbelit-belit karena birokrasi, sekarang direspon cepat dan diproses dalam waktu singkat.

Itulah sebabnya, Indra fokus pada aspek debirokratisasi, digitalitasi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagi Indra, Setjen DPR menyokong visi yang digariskan pimpinan dewan menghadirkan sistem pelayanan yang lebih baik sehingga parlemen pantas disebut sebagai representasi rakyat. “Parlemen modern merupakan dewan yang didukung sistem kerja yang baik, mudah diakses masyarakat, transparan, membawa aspirasi masyarakat, dan mewakili kepentingan rakyat,” jelas Indra.

“Birokrasi disederhanakan, metode kerja harus dipercepat dengan digitalisasi, SDM harus digenjot mengikuti kebutuhan zaman. Bila tiga aspek ini sudah baik, maka kinerja Setjen DPR meningkat sehingga orientasi DPR sebagai parlemen moderen pun terwujud,” kata Indra.

***

ASPEK digitalisasi kini menjadi perhatian khusus Indra. Apalagi soal ini sudah terlebih dahulu digagas pimpinan DPR, yaitu Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo. Salah satu produk digital yang sudah dijalankan sejak Juli 2018 adalah "DPRNow". “Melalui aplikasi “DPR Now” masyarakat bisa melihat persidangan-persidangan DPR di berbagai komisi secara langsung. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi itu dan prosesnya juga dapat ditangani lebih baik,” kata Indra.

Tak berhenti sampai di situ, Indra juga merancang digitalisasi seluruh proses yang berkaitan dengan para anggota dewan dan masyarakat, termasuk tentu saja yang berhubungan dengan Sekjen dan BK. "Salah satu yang kita persiapkan adalah Big Data," kata Indra. "Big data ini sangat dibutuhkan oleh anggota dewan, itu semua akan memudahkannya untuk menjalankan fungsinya dengan cepat dan akurat segala sesuatu yang berkaitan dengan publik," katanya.

Menurut Indra, dengan platform Big Data ini mempermudah para anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR menjadi. "Ketika membutuhkan data, mereka cukup hanya dengan membuka smartphonenya saja," katanya. Dari situ, kata Indra, para anggota dewan dapat dengan mudah menganalisa suatu persoalan dan menemukan jawabannya. "Misalnya mampu menentukan akar penyebab sebuah persoalan di tengah masyarakat, menghasilkan informasi mengenai titik penting persoalannya, dan menguraikan risiko, lalu mencari solusi yang tepat," kata Indra.

Indra menyadari bahwa untuk mewujudkan Big Data ini bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. "Salah satunya adalah kita membutuhkan anggaran yang tak sedikit, dan juga tentu saja para ahli yang terlibat di dalamnya," katanya.

Sebab, dari pengorganisasian Big Data ini saja sudah tergambarkan bagaimana kebutuhannya. Misalnya dimulai dari pengorganisasian pengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media sosial dan informasi dari sensor atau mesin, kemudian aliran data yang harus ditangani secara cepat dan tepat, lalu data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda.

Belum lagi soal variabilitas dan kompleksitas. Misalnya variasi data yang semakin beraneka ragam yang arusnya kadang tidak konsisten. Bahkan sumber data juga sangat banyak sehingga tak mudah menghubungkannya dan membersihkannya. Namun, pastinya Big Data sangat dibutuhkan dan memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan wawasan kunci dari sebuah informasi.



Sumber: BeritaSatu.com