Bawaslu Sebut Pelanggaran Netralitas ASN Terbanyak di Medsos
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Bawaslu Sebut Pelanggaran Netralitas ASN Terbanyak di Medsos

Jumat, 30 Oktober 2020 | 16:33 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengemukakan pelanggaran netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) paling banyak dalam memberikan komentar di media sosial (Medsos).

Hingga saat ini, ada 319 bentuk dukungan dari ASN terhadap calon yang dijagokannya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

"Sesuai surat edaran Menteri PAN dan RB, terdapat beberapa kegiatan ASN yang dilarang dalam rangka Pemilu termasuk Pilkada. Diantaranya larangan tidak ikut memberikan komentar di media sosial,” kata Abhan di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Abhan menjelaskan pada peringkat kedua, bentuk pelanggaran ASN yang sering terjadi adalah ASN menghadiri silaturahmi, bakti sosial atau sosialisasi dari pasangan calon (Paslon) atau Partai Politik (Parpol). Angkanya mencapai 117 kasus. Kasus ketiga berupa ASN mendaftarkan diri pada salah satu Parpol yang mencapai 101 kasus.

"Bentuk pelanggaran lain seperti ASN dukung salah satu Paslon (70 kasus), ASN deklarasi diri sebagai bakal pasangan calon (Bapaslon) 44 kasus, ASN sosialisasi paslon melalui alat peraga kampanye, dan berbagai pelanggaran lainnya,” jelasnya.

Abhan menegaskan hingga, saat ini, ada 790 kasus pelanggaran yang ditemukan Bawaslu di berbagai daerah. Kemudian ada 64 kasus berdasarkan laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 767 kasus sudah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ditindaklanjuti oleh pejabat di daerah. Sementara 87 kasus bukan termasuk pelanggaran.

"PPK atau Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah wajib menindaklanjuti Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memuat rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku atau netralitas ASN yang pelaksanaannya mengacu pada jenis sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Abhan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu: Sebulan Kampanye, Tatap Muka Tetap Pilihan Utama

Paslon masih menggunakan cara-cara lama yaitu kampanye pertemuan terbatas atau tatap muka.

POLITIK | 30 Oktober 2020

Fahri Hamzah: Bobby Miliki Kelebihan Dibanding Calon Lain

Kepemimpinan pasangan ini akan membawa sejarah baru untuk ke depannya.

POLITIK | 30 Oktober 2020

Anggota Komisi III Minta RUU PKS Segera Disahkan

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat berharap RUU PKS segera disahkan karena angka kasus kekerasan perempuan dan anak memprihatinkan.

POLITIK | 30 Oktober 2020

Khofifah Tegaskan Muslimat NU Tak Dukung Paslon di Pilkada

Menurut Khofifah, Muslimat NU bukan partai politik yang bisa digunakan untuk mendukung pasangan calon di Pilkada 2020.

POLITIK | 29 Oktober 2020

Penyelesaian Masalah Papua Dinilai Masih Gunakan Pola Lama

Kondisi saat ini membutuhkan tindakan Presiden Jokowi untuk mengendalikan politik keamanan di Papua.

POLITIK | 29 Oktober 2020

Ini Ternyata Alasan PDIP Dorong Bangun Banyak Patung Bung Karno

Hasto Kristiyanto mengatakan ada alasan sendiri mengapa dibangun patung Sang Proklamator RI Soekarno dibangun di area kantor partai di Yogyakarta.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Tepis Tudingan Rezim Jokowi Otoriter, Ini Jawaban Lengkap Hasto

Menurut Hasto Kristiyanto, yang ditindak oleh Pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebarkan "hoax".

POLITIK | 28 Oktober 2020

Refleksi 28 Oktober, Megawati: Lebih Enak Menyanyi daripada Menyebarkan Kebencian

Menurut Megawati, berpolitik itu tak boleh melakukan sesuatu yang justru merusak diri sendiri.

POLITIK | 28 Oktober 2020

PDIP Tidak Ambil Pusing Hasil Survei

"Bagi PDI Perjuangan, kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa berpolitik itu bukan memelototi survei," kata Hasto.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Ditanya Elektabilitas Puan dan Ganjar Menuju 2024, Ini Jawaban Hasto

Hasto memberikan sinyal bahwa partainya sama sekali belum memikirkan bagaimana pilpres ke depan.

POLITIK | 28 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS