Penyelesaian Masalah Papua Dinilai Masih Gunakan Pola Lama
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Penyelesaian Masalah Papua Dinilai Masih Gunakan Pola Lama

Kamis, 29 Oktober 2020 | 16:41 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengemukakan, kondisi saat ini membutuhkan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan politik keamanan di Papua. Pasalnya, cara-cara pendekatan yang digunakan selama ini masih menggunakan konsep lama.

“Saya melihat masih pola-pola lama digunakan,” kata Filep di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Ia menjelaskan, masalah penolakan status otonomi khusus (Otsus) adalah masalah wajar. Penolakan itu sebagai ekspresi kebebasan menyampai kan pendapat, berkumpul dan berserikat yang dilindungi oleh Undang-undang (UU). "Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi siapa saja yang menyampaikan pendapat,” ujar Filep.

Menurutnya, masalah Papua jangan dianggap mudah. Penyelesaiannya harus berpikir profesional, terutama dalam penegakan hukum.

"Kita menegakan hukum sepanjang tindakan atau perbuatan berdampak hukum. Tetapi jika aksi sebatas demonstrasi menyampaikan pendapat, pihak keamanan tidak perlu berlebihan dalam menangani atau bertindak sehingga tidak menciptakan persoalan baru di tanah Papua,” tutur Filep.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai dengan mengubah sistem alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang lebih terpadu dan terpadu, pemerintah pusat ingin memastikan penggunaan dana Otsus lebih efektif dan tepat sasaran. Alasannya, selama ini, kuat dugaan dana Otsus yang telah dikucurkan puluhan triliun tidak membawa perubahan di Papua.

"Tapi pertanyaannya apakah ide ini sudah dibicarakan dengan wakil-wakil Papua? Sudahkah dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai otsus Papua yang akan habis masa berlaku tahun depan?" kata Bonar.

Ia menegaskan, akan ada efek samping yang negatif dengan perubahan sistem kucuran dana Otsus melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmatif. Orang Papua merasa tidak dipercaya dan dianggap kurang memiliki kapasitas dalam pengelolaan pembangunan.

Bonar berharap, perubahan mekanisme perlu ada dialog antara pemerintah pusat dengan wakil-wakil orang Papua tentang kelanjutan otsus Papua dan bagaimana peran dan tupoksi masing-masing. "Jangan ditentukan sepihak oleh Jakarta begitu saja," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Ternyata Alasan PDIP Dorong Bangun Banyak Patung Bung Karno

Hasto Kristiyanto mengatakan ada alasan sendiri mengapa dibangun patung Sang Proklamator RI Soekarno dibangun di area kantor partai di Yogyakarta.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Tepis Tudingan Rezim Jokowi Otoriter, Ini Jawaban Lengkap Hasto

Menurut Hasto Kristiyanto, yang ditindak oleh Pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebarkan "hoax".

POLITIK | 28 Oktober 2020

Refleksi 28 Oktober, Megawati: Lebih Enak Menyanyi daripada Menyebarkan Kebencian

Menurut Megawati, berpolitik itu tak boleh melakukan sesuatu yang justru merusak diri sendiri.

POLITIK | 28 Oktober 2020

PDIP Tidak Ambil Pusing Hasil Survei

"Bagi PDI Perjuangan, kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa berpolitik itu bukan memelototi survei," kata Hasto.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Ditanya Elektabilitas Puan dan Ganjar Menuju 2024, Ini Jawaban Hasto

Hasto memberikan sinyal bahwa partainya sama sekali belum memikirkan bagaimana pilpres ke depan.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Sadar Potensi Di-bully, Ini Pernyataan Lengkap Megawati soal Milenial, Isu PKI, hingga Demo Anarkistis

Saat peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual, Rabu (28/10/2020), Megawati Soekarnoputri menyampaikan segala hal mengenai politik aktual.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Megawati Minta Pembangunan Kantor PDIP di Daerah-daerah Diteruskan

Partai politik bukan hanya hadir di masyarakat dalam wujud individu anggota, namun juga fisik kantornya.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Survei IPO: 60% Responden Dukung Perombakan Kabinet

Mayoritas publik mendukung perombakan kabinet.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Peneliti LIPI: Ganjar Pranowo Sosok yang Dekat dengan Rakyat

Ganjar Pranowo merupakan sosok politikus yang mampu dekat dengan wong cilik.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Survei Kinerja Menteri, Sri Mulyani dan Kementerian BUMN Tertinggi

Tingkat kepuasan publik atas Sri Mulyani dari sisi kinerja ketokohan mencapai 61%, disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada angka 57%.

POLITIK | 28 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS