Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana

Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:13 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengemukakan, ada beban psikologi dari aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) ketika hendak membubarkan kampanye pasangan calon (Paslon) petahana atau incumbent di berbagai daerah. Padahal, kampanye yang digelar telah melanggar aturan terutama terkait protokol kesehatan.

"Dalam praktik di lapangan, di daerah-daerah tertentu, ketika ada petahana, aparat kepolisian dan satpol PP seperti ada beban psikologis, meskipun sudah dinyatakan ini bersalah, mari kita bubarkan,” kata Abhan di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Akibat kondisi tersebut, kata Abhan, yang terjadi di lapangan saling lempar tanggung jawab. Pada ujungnya, Bawaslu daerah diminta membubarkan sendirian. Padahal dalam aturan, pembubaran kampanye yang melanggar aturan adalah tugas bersama.

"Seakan-akan ya sudah Bawaslu saja yang bubarkan. Kami sampaikan, tidak mungkin Bawaslu bisa bubarkan sendiri. Apalagi menghadapi massa 500 orang hingga 1.000 orang,” jelasnya.

Menurut Abhan, polisi sudah ada Maklumat Kapolri yang menyebutkan bila terjadi kerumunan maka harus dibubarkan. Kemudian ada Inpres nomor 6 Tahun 2020 tentang penanganan Covid 19.

"Dalam Inpres itu, sudah ada semua tugas dari Polisi, Bawaslu, Kemdagri dan lembaga lain dalam menjalankan protokol kesehatan. Berbagai aturan itu hendaknya bisa berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," tegasnya.

Abhan menambahkan tindakan tegas berupa pembubaran sangat diperlukan manakala terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu, bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 akibat kerumunan massa saat kampanye.

"Pencegahan kita harapkan efektif. Kalau tidak dibubarkan, akan banyak yang terpapar Covid-19 karena terjadi kerumunan. Apa salahnya kita bubarkan untuk menghindari, sekaligus mencegah penyebaran Covid-19," tutup Abhan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN

Temuan dugaan ASN tidak netral terdapat di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kemajuan, PDIP: Masih Ada Elite Politik yang Iri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin banyak menghadirkan kemajuan dalam setahun pemerintahan.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana

Menurut Titi, Bawaslu berdasar UU Pilkada memang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap pasangan calon.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi

Enam paslon petahana tersebut, dinilai telah melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh Undang-undang (UU).

POLITIK | 21 Oktober 2020

Cegah Covid-19, 16.000 Petugas KPPS di Makassar Jalani Rapid Test

Ribuan petugas KPPS tersebut akan menjalani rapid test massal di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Puan: Penundaan Pilkada Bisa Perlambat Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

Ketua DPR menyampaikan kaum perempuan jangan ragu terjun ke politik. Pasalnya, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan hadapi situasi krisis.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Jokowi Sebut Kunjungan PM Suga Makin Kokohkan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang

Menurut Presiden Jokowi, kunjungan tersebut akan semakin memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri: Pembagian Masker Lebih Efektif Katrol Elektabilitas Paslon

Tito juga mengimbau para paslon agar berkompetisi secara sehat dengan cara-cara yang cerdas.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Tokoh Indonesia Dijadikan Nama Jalan di Negara Lain

Proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno juga menjadi nama salah satu jalan di Maroko. Begitu pula dengan Pakistan.

POLITIK | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS