Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi
INDEX

BISNIS-27 503.6 (0.97)   |   COMPOSITE 5652.76 (22.07)   |   DBX 1032.04 (1.71)   |   I-GRADE 164.451 (0.59)   |   IDX30 490.95 (1.17)   |   IDX80 128.766 (0.48)   |   IDXBUMN20 358.484 (2.15)   |   IDXG30 133.521 (0.33)   |   IDXHIDIV20 437.723 (1.25)   |   IDXQ30 142.408 (0.42)   |   IDXSMC-COM 239.978 (1.54)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (1.68)   |   IDXV30 120.747 (1.44)   |   INFOBANK15 969.323 (0.63)   |   Investor33 424.184 (0.89)   |   ISSI 165.497 (0.87)   |   JII 607.992 (2.49)   |   JII70 207.954 (1.18)   |   KOMPAS100 1151.81 (3.85)   |   LQ45 901.663 (2.32)   |   MBX 1571.94 (6.65)   |   MNC36 316.426 (0.66)   |   PEFINDO25 300.975 (5.44)   |   SMInfra18 283.853 (0.65)   |   SRI-KEHATI 362.321 (0.99)   |  

Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi

Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:09 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengemukakan, ada enam pasangan calon (paslon) petahana (incumbent) yang direkomendasikan untuk dicoret atau didiskualifikasi dari peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Enam paslon petahana tersebut, dinilai telah melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh Undang-undang (UU).

“Ada enam paslon yang kita rekomendasikan untuk diskualifikasi. Terutama untuk petahana,” kata Abhan dalam diskusi virtual (online) bertema Evaluasi Metode dan Isu Kampanye Pilkada di Masa Pandemi, di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Abhan menjelaskan, wilayah-wilayah telah direkomendasikan untuk didiskualifikasi adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kaur, Bengkulu dan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Mereka dinyatakan melanggar Pasal 71 dari UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

"Alasan diskualifikasi karena melanggar Pasal 71 UU Pemilu yaitu melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan calon tanpa izin. Kemudian, melakukan penyalahgunaan wewenang melakukan tindakan perbuatan yang menguntungkan paslon dalam penggunaan dana APBD dan politisasi bantuan sosial,” jelas Abhan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Covid-19, 16.000 Petugas KPPS di Makassar Jalani Rapid Test

Ribuan petugas KPPS tersebut akan menjalani rapid test massal di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Puan: Penundaan Pilkada Bisa Perlambat Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

Ketua DPR menyampaikan kaum perempuan jangan ragu terjun ke politik. Pasalnya, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan hadapi situasi krisis.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Jokowi Sebut Kunjungan PM Suga Makin Kokohkan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang

Menurut Presiden Jokowi, kunjungan tersebut akan semakin memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri: Pembagian Masker Lebih Efektif Katrol Elektabilitas Paslon

Tito juga mengimbau para paslon agar berkompetisi secara sehat dengan cara-cara yang cerdas.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Tokoh Indonesia Dijadikan Nama Jalan di Negara Lain

Proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno juga menjadi nama salah satu jalan di Maroko. Begitu pula dengan Pakistan.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Tegaskan KPU dan Bawaslu Harus Bersikap Netral

Menurut Tito, tindakan penyelenggara yang tidak netral dapat merusak pelaksanaan Pilkada dan bisa melahirkan konflik di daerah.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Komisi I DPR: Jepang Melihat Indonesia Sebagai Negara Strategis

unjungan Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga, ke Tanah Air dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kerja sama yang sudah lama terjalin antara RI-Jepang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri Sebut Realisasi Pencairan Dana Pilkada Dekati 100%

Tito meminta daerah-daerah yang belum lunas hingga 100 persen agar segera menyelesaikan utangnya.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Mendagri: Pelaksanaan Kampanye Pilkada Relatif Aman

Menurut Tito, selama 25 hari pelaksanaan kampanye pilkada relatif aman.

POLITIK | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS