Bawaslu Usulkan Dua Solusi Atasi Kerumunan Massa Pilkada
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Bawaslu Usulkan Dua Solusi Atasi Kerumunan Massa Pilkada

Rabu, 23 September 2020 | 16:20 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, lembaganya mengusulkan dua solusi dalam mengatasi kerumunan massa pada lanjutan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Solusi pertama, kata Dewi, dengan penerbitan Perppu lagi tentang Pilkada. Dalam Perppu itu, harus diatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Perppu harus segera diterbitkan sebelum memulai tahapan kampanye tanggal 26 September. Karena di UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 69 tentang Pilkada, tidak diatur mengenai tindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan,” kata Dewi dalam diskusi virtual bertema "Pilkada Pandemi Di Antara Kerumunan Massa" di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Usulan kedua, lanjut Dewi, dengan penerapan secara tegas berbagai aturan yang berada di luar UU Pilkada. UU yang terkait seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Karantina Kesehatan, Undang-undang Wabah Penyakit Menular, Perda, Perkada dan berbagai aturan lainya.

Kemudian, melalui Peraturan KPU (PKPU) yang segera diundangkan karena masih dalam tahap revisi. PKPU tersebut akan mengatur kampanye tatap muka hanya 50 orang. Kemudian akan ada larangan menggelar konser musik.

"Opsi yang kami usulkan adalah jika tidak ada Perppu maka penegakan hukum yang tegas di luar UU Pilkada. Ini dilakukan oleh Polri. Tinggal nanti ditambah dengan PKPU yang lebih detail mengenai aturan kampanye," jelasnya.

Dewi meyakini, jika semua aturan dalam berbagai UU tersebut dapat diterapkan dengan tegas, akan bisa mengurangi kerumunan massa saat kampanye. Peristiwa pelanggaran protokol kesehatan seperti pada pendaftaran tanggal 4-6 September lalu bisa dicegah.

"Adapun yang sulit adalah di dalam kantor KPUD tertib, tetapi di luar ada arakan massa. Ini yang tidak cukup memakai UU Pilkada,” tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Puan: Revolusi Mental Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai,” kata Puan.

POLITIK | 23 September 2020

Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi pada Sesi Debat Sidang Majelis Umum PBB

Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

POLITIK | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Penundaan Pilkada Tak Sejalan dengan Demokrasi

Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam mengantisipasi Pilkada agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 23 September 2020

DPP PDIP Keluarkan Surat Perintah, Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Sanksi

Seluruh kader dan kandidat sepatutnya mematuhi protokol pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Mahfud MD Tegaskan Parpol Berperan Arahkan Kader Patuhi Protokol Covid-19

Partai politik berperan untuk mengarahkan kadernya agar disiplin menegakkan protokol kesehatan Covid-19 selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

POLITIK | 22 September 2020

Mendagri : Gunakan Mekanisme Hukum Jika Tidak Lolos Penetapan Calon

Bakal calon kepala daerah yang tak lolos KPU jangan anarkis.

NASIONAL | 22 September 2020

Mahfud MD: Cegah Kerumunan, Pengumuman Paslon Melalui Situs KPU

Pengumuman bakal pasangan calon akan dilakukan pada 23 September besok hanya melalui situs KPU.

POLITIK | 22 September 2020

Mahfud MD: Pilkada Tidak Ditunda

Pilkada tetap dilanjutkan dengan waktu pemungutan suara tetap pada tanggal 9 Desember 2020.

POLITIK | 22 September 2020

Ganjar Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret

Dengan dilanjutkannya proses Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas.

POLITIK | 22 September 2020

Dukung Pilkada Serentak 9 Desember, Dasco Minta Penerapan Protokol Kesehatan Ketat Dicoba Dulu

Beberapa negara sudah membuktikan sukses melakukan pilkada di tengah pandemi

POLITIK | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS