Kemdagri Sesalkan Bakal Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Kemdagri Sesalkan Bakal Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Selasa, 15 September 2020 | 22:12 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengaku terkejut dengan berbagai pelanggaran yang terjadi saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 4-6 September 2020 lalu.

Pasalnya, berbagai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi tidak sesuai dengan desain Kemdagri dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19.

"Agak terkejut dan menyesalkan. Itu di luar apa yang kita harapkan,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Bahtiar dalam diskusi tentang Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid 19 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (15/9/2020).

Bahtiar menjelaskan, sejak ada keputusan dilanjutkan kembali tahapan Pilkada Serentak 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, telah berulang kali menyampaikan pelaksanaan Pilkada sebagai instrumen untuk melawan penyebaran Covid 19.

"Artinya, Pilkada tetap dilakukan sekalipun dengan adanya pandemi Covid 19. Tujuannya, agar para bakal pasangan calon yang bertarung di Pilkada, bisa bersama-sama bergerak untuk melawan Covid 19," jelasnya.

Menurut Bahtiar, Pilkada sejak awal di-setting untuk melawan pandemi Covid-19. "Kita harapkan hasil Pilkada adalah para kepala daerah yang bisa mengatasi krisis. Tetapi justru terbalik, kita dipertontonkan para calon yang memberikan perilaku yang berlawanan. Tidak ada upaya melawan Covid 19," tandasnya.

Bahtiar menegaskan, Kemdagri telah menegur keras 73 Bapaslon. "Kebetulan mereka adalah para pertahanan. Mereka ditegur karena tidak menunjukkan perilaku taat aturan, padahal sebagai petahana," imbuhnya.

Agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari, lanjut Bahtiar, para Bapaslon diwajibkan untuk tanda tangan pakta integritas. Dalam pakta itu, disebutkan sejumlah sanksi jika pada tahapan berikutnya akan melakukan pelanggaran kembali.

"Sekarang sudah banyak yang lakukan tanda tangan pakta integritas. Kemdagri terus memantau itu. Nanti setelah ditetapkan sebagai calon juga ada pakta integritas baru untuk patuh protokol kesehatan," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal

Sekalipun ada sejumlah batasan, Bawaslu berjanji akan bekerja optimal mengawasi Pilkada 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah (pemda).

POLITIK | 15 September 2020

KPU Wajibkan Bakal Paslon Pilkada 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pencalonan, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 September 2020

KPU Terima Pendaftaran 739 Bakal Paslon Pilkada 2020

Terdapat 60 bapaslon positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan mandiri

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

Pemungutan suara pada Pilkada 2020 tetap dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2014 17,3 persen dan Pemilu 2019 naik menjadi sebesar 20,5 persen.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu: Kelompok Rentan dalam Pemilu Perlu Lebih Diakomodasi

Setidaknya ada empat kelompok rentan di dalam Pemilu, di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, hingga kaum perempuan.

POLITIK | 15 September 2020

Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama

Presiden perintahkan Luhut tangani kasus covid-19 di sembilan Pronvinsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Perempuan Kelompok Paling Rentan Hadapi Pelanggaran Pemilu

Jika Indonesia ingin mendorong tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen, maka proses penegakkan hukum dan pengawasan pemilu juga perlu ditingkatkan.

POLITIK | 15 September 2020

Transparan dan Akuntabel, Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Penataan Staf Ahli BUMN

Kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai transparan serta akuntabel terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN.

POLITIK | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS