Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (48.94)   |   DBX 1066.46 (8.36)   |   I-GRADE 166.255 (1.45)   |   IDX30 491.004 (4.37)   |   IDX80 129.735 (1.28)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.6)   |   IDXG30 133.352 (1.3)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.86)   |   IDXQ30 143.512 (1.02)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.76)   |   IDXV30 127.096 (1.35)   |   INFOBANK15 976.214 (4.89)   |   Investor33 422.656 (3.17)   |   ISSI 167.54 (1.38)   |   JII 607.336 (6.13)   |   JII70 209.626 (2.1)   |   KOMPAS100 1162.4 (11.77)   |   LQ45 904.834 (8.66)   |   MBX 1587.29 (13.73)   |   MNC36 315.598 (3.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0.31)   |   SMInfra18 287.626 (3.09)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.82)   |  

Bawaslu Sebut Kewenangan Awasi Pilkada Dibatasi Tiga Hal

Selasa, 15 September 2020 | 21:55 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, menyebut kewenangan mengawasi Pilkada 2020 dibatasi tiga hal. Pertama, dibatasi masa dan waktu. Dengan batasan ini, Bawaslu tidak bisa menindak peserta Pilkada sebelum ditetapkan sebagai calon. Waktu penindakan pun sangat terbatas yaitu hanya 14 hari kerja.

"Waktunya sangat terbatas. Setelah resmi menjadi calon, baru kami bisa melakukan tindakan. Aturan hukumnya seperti itu,” kata Ratna Dewi Pettalolo, dalam diskusi tentang Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid 19 yang digelar oleh KPU di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dewi menjelaskan, batasan kedua adalah ruang lingkup dan tempat pengawasan. Dalam Pilkada 2020, pengawasan hanya dilakukan terhadap 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

"Ketiga, batasan materi pengawasan. Dalam hal ini, semua masalah tidak bisa diawasi karena ada materi yang tidak boleh dikerjakan Bawaslu," jelasnya.

Menurut Dewi, Bawaslu akan bekerja optimal mengawasi Pilkada 2020, sekalipun ada batasan-batasan tersebut. "Bawaslu akan menggunakan berbagai aturan yang ada untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada," imbuhnya.

Terkait pelanggaran protokol kesehatan selama masa pendaftaran tanggal 4-6 September 2020, Dewi menegaskan, Bawaslu hanya akan memberikan sanksi administratif terhadap 243 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang melanggar.

"Pasalnya, aturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencalonan hanya menyebut hal tersebut. Masalah pelanggaran pidana, kami serahkan ke pihak lain seperti kepolisian,” tutup Dewi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Serentak 2020, Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah (pemda).

POLITIK | 15 September 2020

KPU Wajibkan Bakal Paslon Pilkada 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pencalonan, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 September 2020

KPU Terima Pendaftaran 739 Bakal Paslon Pilkada 2020

Terdapat 60 bapaslon positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan mandiri

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

Pemungutan suara pada Pilkada 2020 tetap dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 15 September 2020

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2014 17,3 persen dan Pemilu 2019 naik menjadi sebesar 20,5 persen.

POLITIK | 15 September 2020

Bawaslu: Kelompok Rentan dalam Pemilu Perlu Lebih Diakomodasi

Setidaknya ada empat kelompok rentan di dalam Pemilu, di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, hingga kaum perempuan.

POLITIK | 15 September 2020

Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama

Presiden perintahkan Luhut tangani kasus covid-19 di sembilan Pronvinsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Perempuan Kelompok Paling Rentan Hadapi Pelanggaran Pemilu

Jika Indonesia ingin mendorong tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen, maka proses penegakkan hukum dan pengawasan pemilu juga perlu ditingkatkan.

POLITIK | 15 September 2020

Transparan dan Akuntabel, Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Penataan Staf Ahli BUMN

Kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai transparan serta akuntabel terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Diyakini Sukses Jika Protokol Kesehatan Ketat Diterapkan

Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa dari semua pihak.

POLITIK | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS