Lima Tolak Wacana Pengadilan Khusus Pemilu
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Lima Tolak Wacana Pengadilan Khusus Pemilu

Senin, 3 Agustus 2020 | 23:27 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengemukakan, tidak perlu membentuk Pengadilan Khusus untuk Pemilu. Pasalnya sudah terlalu banyak instrumen kepemiluan yang sudah dibuat.

Baca Juga: Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Dinilai Ideal

"Selama partai politiknya tidak mau menertibkan diri, apapun bentuk instrumennya, akan cenderung sia-sia. Hal itu juga menambah banyak kamar penyelesaian masalah, dan seperti biasa, bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa jadi tumpang tindih hukum," kata Ray di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Ray menjelaskan saat ini sudah ada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa administratif. Kemudian ada MK menyelesaikan sengketa hasil. Lalu, ada MA untuk menyelesaikan keberatan atas aturan KPU. Selain itu, ada PTUN untuk menguji ketetapan penyelenggara pemilu. Adapun pidana pemilu, masak ranah penegak hukum sebab, hampir semua pidana pemilu adalah juga pidana umum.

Baca Juga: KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

"Yang khusus dan spesifik pidana pemilu hanya terkait dengan politik uang. Yang lain bisa dijerak dengan pidana umum. Lalu, apa lagi kiranya yang akan diselesaikan oleh peradilan khusus pemilu itu. Ujung-ujungnya hanya akan mengurangi kewenangan Bawaslu, MK, MA dan peradilan umum. Tapi saat yang sama, efektivitas, wibawa dan derajat putusannya tidak jelas dalam struktur peradilan kita," tegasnya.

Ray melihat jangankan peradilan ad hoc, bahkan peradilan tetap pun, putusannya belum tentu efektif di lapangan. Bahkan dalam kasus putusan MA yang mengabulkan permohonan uji keputusan KPU soal hasil pilpres, tanpa melihat adanya keputusan MK. Dua peradilan tertinggi dan tetap, malah saling tidak lirik hasilnya. Apa lagi peradilan ad hoc yang sifat keputusan dan badannya tidak bisa dijelaskan dalam sistem hukum di negara ini.

Baca Juga: Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

"Karena itu, yang utama adalah bagaimana parpol mendisiplinkan diri. Taat pada aturan, tidak berpikir untuk bertindak culas dan curang dalam pemilu," tegas Ray Rangkuti.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Dinilai Ideal

Proses pembentukan pengadilan khusus pemilu dinilai bisa sangat mahal dan memakan waktu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

KIPP menilai wacana pembentukan peradilan pemilu menjadi urgent atau penting.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

Perludem menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu perlu dielaborasi menyeluruh.

POLITIK | 3 Agustus 2020

JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

JPRR menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu tidak perlu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Sidang Tahunan MPR Kemungkinan Dibatasi 300 Orang

Sidang tahunan MPR yang dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Penyelenggara Pilkada Harus Jadi Agen Lawan Covid-19

Pilkada Watch sepakat kampanye Pilkada jadi ajang kampanye akbar lawan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Denny dipastikan akan menantang calon gubernur petahana Sahbirin Noor yang kembali diusung oleh koalisi yang dipimpin Partai Golkar.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Jokowi Soroti Angka Kematian di Indonesia Lebih Tinggi daripada Angka Kematian Global

Angka kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan global.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kritik Masih Ada 40% Kementerian/Lembaga Belum Ada DIPA Stimulus Penanganan Covid-19

Masih ada kementerian yang belum memiliki daftar DIPA untuk stimulus.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Sumbang Sapi Seberat 800 Kilogram untuk Dipotong di Kebun Raya Bogor

Jokowi sumbang sapi sebesar 800 kg untuk kurban di Kebun Raya Bogor.

NASIONAL | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS