Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Dinilai Ideal
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Dinilai Ideal

Senin, 3 Agustus 2020 | 23:19 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengemukakan, wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu sangat bagus dan ideal. Namun, proses pembentukannya bisa sangat mahal dan memakan waktu.

Baca Juga: KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

"Upaya membentuk suatu pengadilan khusus Pemilu memiliki keuntungan dalam hal bahwa perangkatnya memang dirancang khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Namun, bukan tidak mungkin bahwa pembentukan dan pengoperasian lembaga ini akan berbiaya mahal," kata Arif di Jakarta, Senin (3/7/2020).

Pengajar komunikasi politik di LSPR Jakarta ini menjelaskan, pembentukan yang mahal bisa membawa implikasi lain yaitu mengurangi efisiensi dalam penyelesaian perkara. Manakala berlarut dan partisan, hal itu dapat memicu perselisihan lanjutan yang akhirnya tidak menyelesaikan sengketa pemilu dalam waktu singkat.

"Alternatif pembentukan pengadilan khusus pemilu itu perlu ditimbang secara cermat agar tidak mengakomodasi hanya kepentingan sepihak kekuatan politik tertentu. Kemudian mampu menjamin terpenuhinya prinsip peradilan yang imparsial dan efisien," ujarnya.

Baca Juga: Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

Arif melihat, memang kecenderungan banyak negara saat ini memang mengarah pada pelimpahan tanggung jawab penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepada lembaga peradilan. Hanya saja, terdapat pilihan untuk memercayakan tanggung jawab tersebut yaitu bisa Mahkamah Konstitusi (MK), peradilan umum, PTUN, atau pengadilan khusus pemilu.

Namun, memusatkan seluruh perkara perselisihan hasil pemilu untuk ditangani MK mengundang kritik karena keterbatasan kemampuan MK dalam menangani begitu banyak perkara dengan tenggat singkat. Meski demikian, pada tataran tertentu imparsialitas MK diakui lebih baik dibandingkan lembaga peradilan pada umumnya.

"Melimpahkan perkara tersebut kepada suatu peradilan umum sebagai bagian cabang kekuasaan kehakiman memiliki aspek positif, menimbang ketersediaan infrastruktur peradilan di berbagai wilayah. Meskipun mungkin lebih efisien, penyelenggaraannya membutuhkan pemahaman memadai para hakim tentang hukum kepemiluan. Namun imparsialitas lembaga peradilan kini masih dalam pertanyaan besar," tutur Arif.

Baca Juga: JPPR Sebut Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

Arif mengingatkan sebelum membicarakan perlu atau tidaknya suatu peradilan khusus pemilu, layak untuk dipastikan bahwa substansi UU Pemilu telah sesuai kebutuhan dan penyelenggara Pemilu telah berlaku profesional. Kedua, jaminan ini penting untuk meminimasi pelanggaran dan sengketa/perselisihan serta terpenuhinya prinsip pemilu luber jurdil. Tanpa itu, lembaga peradilan tidak akan mampu menyelesaikan seluruh perkara sengketa Pemilu secara efisien dan imparsial.

"Alternatif untuk mendayagunakan PTUN layak untuk ditimbang, daripada membentuk pengadilan khusus pemilu. Namun pendayagunaan PTUN tentu disertai catatan bahwa para hakim harus dapat menjalankan peran mereka secara profesional," tutup Arif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

KIPP menilai wacana pembentukan peradilan pemilu menjadi urgent atau penting.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

Perludem menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu perlu dielaborasi menyeluruh.

POLITIK | 3 Agustus 2020

JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

JPRR menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu tidak perlu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Sidang Tahunan MPR Kemungkinan Dibatasi 300 Orang

Sidang tahunan MPR yang dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Penyelenggara Pilkada Harus Jadi Agen Lawan Covid-19

Pilkada Watch sepakat kampanye Pilkada jadi ajang kampanye akbar lawan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Denny dipastikan akan menantang calon gubernur petahana Sahbirin Noor yang kembali diusung oleh koalisi yang dipimpin Partai Golkar.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Jokowi Soroti Angka Kematian di Indonesia Lebih Tinggi daripada Angka Kematian Global

Angka kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan global.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kritik Masih Ada 40% Kementerian/Lembaga Belum Ada DIPA Stimulus Penanganan Covid-19

Masih ada kementerian yang belum memiliki daftar DIPA untuk stimulus.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Sumbang Sapi Seberat 800 Kilogram untuk Dipotong di Kebun Raya Bogor

Jokowi sumbang sapi sebesar 800 kg untuk kurban di Kebun Raya Bogor.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Penularan Meningkat, Presiden Akui Masyarakat Makin Khawatir

Masyarakat kuatir penularan Covid-19 meningkat.

NASIONAL | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS